Asosiasi PKL Minta Mendagri "Jewer" Basuki

Kompas.com - 29/07/2013, 09:29 WIB
Puluhan warga mengatasnamakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013). Mereka meminta Wakil Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mendatangi Pasar Tanah Abang dan meminta maaf atas ucapan-ucapan yang ia lontarkan selama ini. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPuluhan warga mengatasnamakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013). Mereka meminta Wakil Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mendatangi Pasar Tanah Abang dan meminta maaf atas ucapan-ucapan yang ia lontarkan selama ini.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) terus berupaya melawan penertiban PKL di Pasar Tanah Abang. Sejumlah langkah akan dilakukan, termasuk meminta Menteri Dalam Negeri memberi teguran kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, sebagai seorang pemimpin, tak selayaknya Basuki mengeluarkan pernyataan yang membuat resah warga.

"APKLI segera melayangkan surat kepada Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Wagub DKI Jakarta, Ahok. Ini terkait kepemimpinan, jika ada pemimpin mengancam rakyatnya untuk dipenjara, itu tanggung jawab Mendagri untuk menjewernya", ujar Ali kepada Kompas.com, Minggu (28/7/2013).

Menurut Ali, Asosiasi meyakini, statement yang kerap disampaikan Basuki melanggar Pancasila, sila kedua dan kelima, serta UUD 1945. Hal itu, lanjut Ali, juga merupakan tindakan intimidatif.

Kata dia lagi, seharusnya penertiban PKL bisa dilakukan dengan pendekatan sosial budaya, kemudian barulah dengan pendekatan sosial ekonomi.

"Jangan ujuk-ujuk merelokasi PKL. Perlu dialog dan pendekatan sosial budaya. Mereka harus dilibatkan dalam menentukan nasib dan masa depannya. Dan tidak boleh mengabaikan karakter dasar PKL, di mana ada pembeli di situ ada PKL. Lebih-lebih telah terbit Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL", kata Ali.

"Mereka mendukung, bahkan banyak juga yang meminta (Ahok) diturunkan. Mereka heran karena bertahun-tahun di Jakarta, ini belum pernah terjadi," kata Ali lagi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Imam Singgung Kartu Depok Sejahtera, Pradi: Itu Program Pemeritah Pusat

Megapolitan
Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Pemkot Tangerang Usung 4 Program Prioritas dalam RAPBD 2021

Megapolitan
Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Berkas Perkara Kasus Pabrik Narkoba di Cipondoh Sudah Rampung

Megapolitan
Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Soal Gini Ratio, Imam Sebut Kota Depok Lebih Baik dari Jakarta dan Indonesia

Megapolitan
Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Viral Video Pengemudi Ojol Dibegal di Klender, Polisi Lakukan Penyelidikan

Megapolitan
Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Debat Pilkada Depok: Pradi Janjikan Dana RW, Imam Dana Kelurahan

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Debat Kandidat Pilkada Depok: Imam Tanya soal Kesehatan, Pradi Malah Bahas UMKM

Megapolitan
Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Polisi Tangkap Spesialis Pencuri Sepeda MTB di Jakarta

Megapolitan
Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Pradi: Kami Akan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Depok Tanpa Korbankan Kesehatan Warga

Megapolitan
Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Imam Sebut 1.000 Kios Sudah Dibangun di Depok, Afifah: Lihat Kenyataan di Lapangan

Megapolitan
Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Atasi Masalah Generasi Muda, Idris-Imam Janji Bangun Alun-alun hingga Depok Creative Hub

Megapolitan
Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Imam Pamer Alpukat dan Belimbing Saat Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Debat Kandidat Pilkada Depok, Imam Budi Janji Manfaatkan Lahan Tidur untuk Urban Farming

Megapolitan
Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Pradi-Afifah Janji Batasi Izin Pendirian Pasar Modern jika Menang Pilkada Depok

Megapolitan
UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

UPDATE 30 November: Ada 2.909 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang, Terbanyak di Karawaci

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X