Kompas.com - 29/07/2013, 09:29 WIB
Puluhan warga mengatasnamakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013). Mereka meminta Wakil Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mendatangi Pasar Tanah Abang dan meminta maaf atas ucapan-ucapan yang ia lontarkan selama ini. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaPuluhan warga mengatasnamakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jumat (26/7/2013). Mereka meminta Wakil Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mendatangi Pasar Tanah Abang dan meminta maaf atas ucapan-ucapan yang ia lontarkan selama ini.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) terus berupaya melawan penertiban PKL di Pasar Tanah Abang. Sejumlah langkah akan dilakukan, termasuk meminta Menteri Dalam Negeri memberi teguran kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun mengatakan, sebagai seorang pemimpin, tak selayaknya Basuki mengeluarkan pernyataan yang membuat resah warga.

"APKLI segera melayangkan surat kepada Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Wagub DKI Jakarta, Ahok. Ini terkait kepemimpinan, jika ada pemimpin mengancam rakyatnya untuk dipenjara, itu tanggung jawab Mendagri untuk menjewernya", ujar Ali kepada Kompas.com, Minggu (28/7/2013).

Menurut Ali, Asosiasi meyakini, statement yang kerap disampaikan Basuki melanggar Pancasila, sila kedua dan kelima, serta UUD 1945. Hal itu, lanjut Ali, juga merupakan tindakan intimidatif.

Kata dia lagi, seharusnya penertiban PKL bisa dilakukan dengan pendekatan sosial budaya, kemudian barulah dengan pendekatan sosial ekonomi.

"Jangan ujuk-ujuk merelokasi PKL. Perlu dialog dan pendekatan sosial budaya. Mereka harus dilibatkan dalam menentukan nasib dan masa depannya. Dan tidak boleh mengabaikan karakter dasar PKL, di mana ada pembeli di situ ada PKL. Lebih-lebih telah terbit Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL", kata Ali.

"Mereka mendukung, bahkan banyak juga yang meminta (Ahok) diturunkan. Mereka heran karena bertahun-tahun di Jakarta, ini belum pernah terjadi," kata Ali lagi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Megapolitan
Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Megapolitan
Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Megapolitan
Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Megapolitan
Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Megapolitan
Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.