Kompas.com - 29/07/2013, 10:08 WIB
Tempat untuk memutar balik di Jalan Kabon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ditutup oleh lapak Pedagang Kaki Lima (PKL), Selasa (23/7/2013) Alsadad RudiTempat untuk memutar balik di Jalan Kabon Jati, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang ditutup oleh lapak Pedagang Kaki Lima (PKL), Selasa (23/7/2013)
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan, Pemprov DKI wajib melibatkan pedagang kaki lima (PKL) dalam penertiban Pasar Tanah Abang.

"Pemerintah harus melibatkan masyarakat. Mereka ingin ke mana? Ini namanya determinition of human right. Ini harus diperhatikan pemerintah. PKL tidak boleh dijadikan subyek kebijakan," ujar Natalius saat dihubungi Kompas.com, Minggu (28/7/2013).

Selain itu, PKL tidak boleh dikriminalisasikan. Penertiban juga tidak boleh menggunakan bahasa mengancam. "Kalau dalam konteks HAM, Perda tidak bisa membatasi," kata Pigai.

Artinya, Perda No 7/2008 tentang Ketertiban Umum tidak bisa digunakan Pemprov DKI untuk penertiban PKL Tanah Abang. Menurutnya, yang bisa membatasi HAM adalah undang-undang. Ini berdasarkan Pasal 73, UU No 39/1999 tentang HAM.

Di sisi lain, deklarasi HAM dunia menyatakan pemerintah harus respek terhadap HAM, memproteksi, dan memenuhi kebutuhan mereka. "Dalam UU No 39/1999 tentang HAM, yang berkewajiban memenuhi HAM itu adalah pemerintah," kata Pigai.

Menurut Pigai, PKL ada karena dampak kebijakan struktural. Menjamurnya PKL di Jakarta juga akibat adanya aglomerasi seperti di Bangkok, Rio De Janiero, dan Bogotta.

"Kebijakan pemerintah yang kurang mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja menyebabkan munculnya PKL di kota-kota pusat pertumbuhan," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.