Kompas.com - 30/07/2013, 17:04 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus keanehan dalam surat uji kelayakan kendaraan bermotor atau kir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Basuki mengatakan, salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan KPK, Senin kemarin, adalah proses penerbitan kir yang begitu mudah. Padahal, fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak angkutan umum yang kondisinya tidak layak.

"Macam-macamlah soal kir, (misalnya) harusnya namanya metromini yang butut-butut itu, kan, tidak lolos kir. Kenapa bisa lolos? Buku kir-nya itu pernah, enggak, punya catatan?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Basuki mengatakan, dalam uji kelayakan kendaraan bermotor, hampir semua kendaraan baru diuji kelayakannya di Jakarta, bukan di kota tempat manufaktur kendaraan tersebut. Menurut Basuki, penerbitan kir di Jakarta itu dilakukan karena ada anggapan mengurus uji kelayakan di Jakarta lebih mudah dibandingkan di daerah lain.

"Katanya, DKI lebih gampang ngeluarin (perizinan). Nah, itu kemungkinan yang kita selidiki dan pelajari," ujar Basuki.

Selain Dishub DKI, Dinas Pekerjaan Umum juga turut disinggung dalam pembicaraan kemarin. KPK juga menyinggung kinerja PD Dharma Jaya selaku BUMD DKI yang bertugas memperdagangkan daging di Ibu Kota. Menurut Basuki, PD Dharma Jaya ini terus merugi.

Harian Warta Kota pada 24 Juli 2013 memberitakan, seratus persen saham PD Dharma Jaya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, BUMD itu sama sekali tak menyumbang pendapatan asli daerah pada 2012. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta Catur Laswanto kepada Warta Kota mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang sudah memberikan perintah untuk melakukan kajian terhadap PD Dharma Jaya.

"Beliau (KPK) menafsirkan, di mana permainan kartel daging sapi ini. BUMD dikasih hak, tetapi rugi-rugi juga," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, pembicaraannya dengan KPK itu baru tahap awal dan diskusi mengenai adanya dugaan tersebut. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada saat kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Menjabat Gubernur, Anies Pernah Lakukan Penggusuran di Daerah Ini...

Selama Menjabat Gubernur, Anies Pernah Lakukan Penggusuran di Daerah Ini...

Megapolitan
Rekan Separtainya Minta Bentuk Pansus JIS, Anggota Gerindra DPRD DKI: Bersikap Kritis Kan Boleh

Rekan Separtainya Minta Bentuk Pansus JIS, Anggota Gerindra DPRD DKI: Bersikap Kritis Kan Boleh

Megapolitan
Sejumlah Bangku di Taman Jatiasih Terbengkalai, Tidak Ada Alas Duduk dan Berkarat

Sejumlah Bangku di Taman Jatiasih Terbengkalai, Tidak Ada Alas Duduk dan Berkarat

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Polda Metro Jaya Tolak Permohonan Penangguhan Penahanan Roy Suryo

Megapolitan
Gagal Curi Motor, Empat Pengamen Dikeyorok Warga Kayuringin Jaya

Gagal Curi Motor, Empat Pengamen Dikeyorok Warga Kayuringin Jaya

Megapolitan
Sekap dan Perkosa Perempuan di Bawah Umur, Pria di Kresek Tangerang Ditangkap

Sekap dan Perkosa Perempuan di Bawah Umur, Pria di Kresek Tangerang Ditangkap

Megapolitan
Penerapan Tarif Integrasi Transportasi Umum Belum Sempurna, Ini Catatan Dewan Transportasi

Penerapan Tarif Integrasi Transportasi Umum Belum Sempurna, Ini Catatan Dewan Transportasi

Megapolitan
Revitalisasi Rampung, Halte Transjakarta Kwitang Kembali Beroperasi

Revitalisasi Rampung, Halte Transjakarta Kwitang Kembali Beroperasi

Megapolitan
Plastik Klip dan Alat Isap Sabu-sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Plastik Klip dan Alat Isap Sabu-sabu Berserakan di Jalan Kawasan Cipete, Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Megapolitan
Kronologi Pegawai LPSK Diberi Dua Amplop Setebal 1 Cm oleh Pihak Ferdy Sambo

Kronologi Pegawai LPSK Diberi Dua Amplop Setebal 1 Cm oleh Pihak Ferdy Sambo

Megapolitan
Ancol Sediakan 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri untuk Pengunjung Jakarnaval 2022

Ancol Sediakan 10 Transjakarta dan Bus Wara-wiri untuk Pengunjung Jakarnaval 2022

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 Belum Berlaku untuk Transjakarta Rute Non-BRT

Tarif Integrasi Rp 10.000 Belum Berlaku untuk Transjakarta Rute Non-BRT

Megapolitan
Ancol Sediakan 2 Kantong Parkir Jakarnaval 2022, Dibagi untuk Umum dan VIP

Ancol Sediakan 2 Kantong Parkir Jakarnaval 2022, Dibagi untuk Umum dan VIP

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 Berlaku di Semua Halte Transjakarta

Tarif Integrasi Rp 10.000 Berlaku di Semua Halte Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penyekapan Karyawan Situs Judi 'Online' di Penjaringan

Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Penyekapan Karyawan Situs Judi "Online" di Penjaringan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.