Basuki: KPK Temukan Keanehan Buku Kir

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus keanehan dalam surat uji kelayakan kendaraan bermotor atau kir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Basuki mengatakan, salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuannya dengan KPK, Senin kemarin, adalah proses penerbitan kir yang begitu mudah. Padahal, fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak angkutan umum yang kondisinya tidak layak.

"Macam-macamlah soal kir, (misalnya) harusnya namanya metromini yang butut-butut itu, kan, tidak lolos kir. Kenapa bisa lolos? Buku kir-nya itu pernah, enggak, punya catatan?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Basuki mengatakan, dalam uji kelayakan kendaraan bermotor, hampir semua kendaraan baru diuji kelayakannya di Jakarta, bukan di kota tempat manufaktur kendaraan tersebut. Menurut Basuki, penerbitan kir di Jakarta itu dilakukan karena ada anggapan mengurus uji kelayakan di Jakarta lebih mudah dibandingkan di daerah lain.

"Katanya, DKI lebih gampang ngeluarin (perizinan). Nah, itu kemungkinan yang kita selidiki dan pelajari," ujar Basuki.

Selain Dishub DKI, Dinas Pekerjaan Umum juga turut disinggung dalam pembicaraan kemarin. KPK juga menyinggung kinerja PD Dharma Jaya selaku BUMD DKI yang bertugas memperdagangkan daging di Ibu Kota. Menurut Basuki, PD Dharma Jaya ini terus merugi.

Harian Warta Kota pada 24 Juli 2013 memberitakan, seratus persen saham PD Dharma Jaya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, BUMD itu sama sekali tak menyumbang pendapatan asli daerah pada 2012. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta Catur Laswanto kepada Warta Kota mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang sudah memberikan perintah untuk melakukan kajian terhadap PD Dharma Jaya.

"Beliau (KPK) menafsirkan, di mana permainan kartel daging sapi ini. BUMD dikasih hak, tetapi rugi-rugi juga," kata Basuki.

Basuki menyebutkan, pembicaraannya dengan KPK itu baru tahap awal dan diskusi mengenai adanya dugaan tersebut. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada saat kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.