Kompas.com - 30/07/2013, 20:03 WIB
Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengakui bahwa ada anggotanya yang malas dan teledor dalam mengawasi pedagang kaki lima. Ia memaklumi kegeraman Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atas sikap Satpol PP yang membiarkan PKL di Pasar Minggu.

"Kalau Pak Gubernur marah, ya wajar karena ada perda sebagai dasarnya. Tapi, kita akui kalau anggota kami kemarin itu lalai, teledor, dan malas," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Kukuh mengatakan, peristiwa pada Senin (29/7/2013) kemarin terjadi karena kesalahpahaman di kalangan Satpol PP. Menurut Kukuh, Satpol PP di Pasar Minggu mengira bahwa pernyataan Jokowi, yang memberikan waktu kepada PKL untuk berjualan di badan jalan hingga Lebaran, juga berlaku di Pasar Minggu. Padahal, tenggang waktu itu diberikan kepada PKL Tanah Abang.

"Ini kesalahpahaman saya dalam membaca koran. Gubernur memberi toleransi dua minggu untuk pedagang, padahal itu hanya untuk pedagang Pasar Tanah Abang, bukan untuk semuanya," kata Kukuh.

Kukuh mengakui telah memberikan teguran lisan kepada para personel Satpol PP yang telah membiarkan pedagang berjualan di bahu jalan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, jika ada pegawai yang melanggar, maka akan diberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemecatan.

Kendati demikian, Kukuh mengaku belum mendapat panggilan evaluasi dari Jokowi. Padahal, sebelumnya Jokowi berencana memanggil Kepala Satpol PP bersama suku dinas setempat untuk mengevaluasi pembiaran PKL oleh Satpol PP. Kukuh menyatakan siap apabila Jokowi memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan belum bertemu dengan Satpol PP terkait evaluasi atas hasil inspeksi mendadak di Pasar Minggu kemarin. Ia memberikan kompensasi kepada PKL Pasar Minggu untuk dapat berjualan hingga Lebaran. Setelah itu, Satpol PP bersama Dishub DKI harus menindak tegas PKL yang masih berjualan di bahu jalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya bagaimana lagi, sudah pada telanjur keluar gitu. Jadi, penertiban PKL Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu memang perlu waktu," kata Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Kelurahan Duri Kepa Tak Kembalikan Pinjaman Rp 264,5 Juta, Warga Cibodas Lapor Polisi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Waspada Banjir Lagi

Megapolitan
Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Ingat, Sanksi Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 13 Kawasan di Jakarta Berlaku Mulai Hari Ini

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

[POPULER JABODETABEK] Dua Jambret Tewas Ditabrak Mobil Korbannya di Tebet | Buruh Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 5,3 Juta

Megapolitan
Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Pengakuan Pengemudi Taksi Online yang Tabrak 2 Jambret hingga Tewas: “Saya Kejar, Tabrak, Dia Mental”

Megapolitan
Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Megapolitan
Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Megapolitan
Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.