Jokowi Santai Tanggapi Dugaan Korupsi di Dishub

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak mau ambil pusing ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan DKI dan PD Dharma Jaya. Ia menyerahkan urusan itu kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.

"Ya, dicek saja. Nanti suatu saat akan saya cek," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (30/7/2013).

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (29/7/2013), KPK membicarakan tentang dugaan adanya penyimpangan dalam surat uji kelayakan kendaraan bermotor atau kir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Basuki mengatakan, banyak kendaraan umum di Jakarta yang beroperasi meskipun dengan kondisi tidak laik jalan.

Terhadap masalah itu, Jokowi mengatakan bahwa seharusnya pegawai Dishub DKI telah mengetahui bahwa kendaraan umum yang sudah tidak laik jalan itu menggunakan kir atau tidak. Ia mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan lebih tahu soal itu.

"Kalau kita lihat kondisi bus yang jelek-jelek itu, ya seharusnya sudah bisa tahu, kendaraan itu pakai izin kir atau tidak," kata Jokowi.

Selain Dishub DKI, Dinas Pekerjaan Umum juga turut disinggung dalam pembicaraan antara KPK dan Basuki kemarin. KPK juga menyinggung kinerja PD Dharma Jaya selaku BUMD DKI yang bertugas mendistribusikan daging sapi di Ibu Kota.

Basuki menyebutkan, pembicaraannya dengan KPK itu baru tahap awal dan diskusi mengenai adanya dugaan tersebut. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada saat kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.