Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Basuki, "Rajjam Ahok" Bela Haji Lulung

Kompas.com - 31/07/2013, 06:12 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah gabungan ormas yang menamakan diri Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) berunjuk rasa di Balaikota Jakarta pada Senin (29/7/2013) kemarin. Dalam tuntutannya, mereka meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung karena telah menuduh Lulung tidak paham peraturan daerah (perda) terkait pedagang kaki lima (PKL).

Dalam video berjudul "Ahok vs Lulung" yang diunggah di Youtube, Selasa (30/7/2013) kemarin, lima perwakilan Rajjam Ahok akhirnya diterima Basuki di ruang rapat kantornya itu. Basuki membantah bahwa dia telah menyindir Lulung. Namun, pengunjuk rasa tidak percaya begitu saja. Mereka punya pandangan kuat yang menguatkan bahwa Basuki telah nyata-nyata menyindir Lulung.

"Kalau orang bicara Tanah Abang, bicara DPRD, pasti Haji Lulung karena satu-satunya orang Tanah Abang yang di DPRD hanya Haji Lulung," kata salah satu perwakilan, Rahmat, di depan Basuki.

Dalam video berdurasi 39.05 menit tersebut, pengunjuk rasa mengklaim kedatangan mereka tidak terkait memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pasar Tanah Abang, tetapi lebih menyoalkan seputar polemik adu pernyataan antara Basuki dan Lulung. Menurut pengunjuk rasa, sebagai seorang pejabat publik, tidak sepatutnya Basuki melontarkan pernyataan yang provokatif. Terlebih lagi, menurut mereka, Lulung adalah salah satu tokoh yang dihormati di Tanah Abang.

"Kita semua cinta Haji Lulung dan dibesarkan oleh Haji Lulung, Haji Lulung banyak karyanya," ujar Ibendarto, pengunjuk rasa yang lain.

Basuki akhirnya menelepon Lulung dan terlibat percakapan selama beberapa menit. Dalam percakapan tersebut, Basuki mengajak Lulung untuk bertemu langsung untuk menyelesaikan persoalan antara mereka tersebut.

Seperti diketahui, Basuki beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa dia sangat menyayangkan jika ada oknum anggota DPRD yang bermain di Tanah Abang dan menjadi faktor penghambat relokasi PKL di kawasan tersebut. Lulung langsung mengeluarkan pernyataan bahwa Basuki sebaiknya memeriksakan jiwanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com