Pemprov Sebar Spanduk Kesulitan Hidup di Jakarta

Kompas.com - 31/07/2013, 11:31 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi inspektur upacara dalam apel persiapan pelaksanaan arus mudik dan balik hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi inspektur upacara dalam apel persiapan pelaksanaan arus mudik dan balik hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai upaya menekan urbanisasi pascahari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI menyebar spanduk yang berisi kesulitan-kesulitan hidup di Jakarta di beberapa titik. Kepala Disdukcapil DKI Purba Hutapea mengatakan spanduk itu akan tersebar di lima wilayah Ibu Kota.

"Kami akan sosialisasikan susahnya hidup di Jakarta dalam bentuk brosur, leaflet, dan spanduk," kata Purba, di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada warga daerah untuk tidak mengadu nasib di Jakarta apabila tidak memiliki keahlian. Adapun spanduk yang telah dipersiapkan Disdukcapil DKI, seperti bertuliskan "Jakarta Sudah Padat, Lebih Baik Membangun dan Memajukan Desa Tercinta" dan "Terima Kasih Untuk Tidak Mengajak Pendatang Baru ke Jakarta".

Sementara untuk penyebaran leaflet dan brosur, kata Purba, akan digambarkan bagaimana kerasnya kehidupan di Jakarta bagi kaum urban yang tidak memiliki keterampilan maupun keahlian. Kehadiran para pendatang itu hanya berdampak pada semakin padatnya penduduk Ibu Kota sehingga menimbulkan kemacetan.

Selain itu, kehadiran mereka juga dapat menyebabkan timbulnya kembali Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan ilegal di atas lahan negara. "Di dalam leaflet itu juga nanti dilampirkan mekanisme pelayanan pendaftaran penduduk. Misalnya, persyaratan permohonan KTP, KK, Surat Keterangan Pindah, dan sebagainya," kata Purba.

Spanduk itu akan disebar di beberapa titik strategis, seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan, terminal, dan stasiun. Sementara untuk leaflet akan disebar dan disosialisasikan di tiap kelurahan.

Untuk menekan urbanisasi, mulai tahun ini, DKI tidak akan melakukan operasi yustisi kependudukan (OYK). Tahun ini DKI hanya akan melakukan operasi pembinaan kependudukan saja.

Berbeda dengan OYK, dalam bina kependudukan ini tidak dilibatkan jaksa, hakim, dan kepolisian. Bina kependudukan juga bisa dilakukan rutin oleh dinas dan suku dinas, bekerja sama dengan RT/RW, serta lurah setempat. Program bina kependudukan itu DKI hanya melakukan sosialisasi agar masyarakat menaati administrasi kependudukan. Apabila warga pendatang mau berdomisili menjadi warga tetap, harus mengikuti aturan kependudukan.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X