Basuki Butuh Kepala Dinas Pemberani dan Benar

Kompas.com - 31/07/2013, 17:19 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi inspektur upacara dalam apel persiapan pelaksanaan arus mudik dan balik hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi inspektur upacara dalam apel persiapan pelaksanaan arus mudik dan balik hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, seorang pemimpin harus dapat mengarahkan bawahannya untuk bertindak benar. Menurut dia, seorang kepala dinas harus tegas dalam mengambil solusi.

Hal itu disampaikan Basuki menanggapi studi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya dugaan penyelewengan pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan PD Dharma Jaya disebut-sebut dalam pertemuan antara KPK dan Basuki, Senin (29/7/2013) lalu.

"Itu semua solusinya ada di kepala dinas. Kalau pimpinannya lurus, maka bawahannya akan lurus. Kalau pimpinannya tidak berani, maka akan kita cari yang lebih berani," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurut dia, selama ini Dinas Perhubungan DKI membolehkan bus metromini beroperasi karena dianggap laik jalan meskipun bus tersebut tidak layak pandang. Menurut Basuki, jika bus tidak layak pandang, maka bus itu tidak laik jalan. Oleh karena itu, ia meminta Dishub DKI untuk melakukan razia dan uji kelayakan kendaraan atau surat kir terhadap kendaraan umum di Jakarta.


Basuki mengatakan, dugaan penyelewengan terhadap surat kir itu baru merupakan studi KPK. Hal itu tidak dapat diartikan bahwa ada indikasi korupsi di instansi tersebut.

"KPK mengadakan studi. Mereka curiga kir ini tidak beres dan ada buku yang lepas. Ini persoalan preventif," kata Basuki.

Kajian KPK itu disampaikan oleh tim KPK ketika bertemu dengan Basuki dua hari lalu. Selain Dishub DKI, Dinas Pekerjaan Umum juga turut disinggung dalam pembicaraan tersebut. KPK juga menyinggung kinerja PD Dharma Jaya selaku BUMD DKI yang bertugas mendistribusikan daging sapi di Ibu Kota.

Basuki menyebutkan, pembicaraannya dengan KPK itu baru tahap awal dan diskusi mengenai adanya dugaan penyelewengan. KPK belum masuk dalam tahap penyelidikan. Dugaan korupsi itu diduga terjadi pada saat kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Himpun 69.000 KTP Warga Depok dalam 1,5 Bulan, Reza Zaki: Bisa Jadi Pertimbangan Parpol

Megapolitan
Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Hari Peduli Sampah, Anies Minta Masyarakat Ubah Pola Pikir Tentang Sampah

Megapolitan
Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Banjir di Bidara Cina Surut, Pengungsi Kembali ke Rumah

Megapolitan
Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Pengakuan Eksekutor Suami Aulia Kesuma, Dibayar Rp 2 Juta dan Bantah Membunuh

Megapolitan
Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Jalan Cikunir Raya Ditutup hingga Oktober 2020, Ini Jalan Alternatifnya

Megapolitan
Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Banjir di Cawang Akibat Luapan Kali Ciliwung Berangsur Surut

Megapolitan
Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Utang Beli Sapi Tak Kunjung Dibayar, Pensiunan PNS di Depok Dicokok Polisi

Megapolitan
Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan 'Anak Jalanan', Positif Sabu dan Ekstasi

Kasus Narkoba Menjerat Aulia Farhan "Anak Jalanan", Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
Luapan Kali Ciliwung Sebabkan 13 RW di Jakarta Timur Kebanjiran hingga Ribuan Warga Mengungsi

Luapan Kali Ciliwung Sebabkan 13 RW di Jakarta Timur Kebanjiran hingga Ribuan Warga Mengungsi

Megapolitan
Toko Retail di Bekasi Siap Terapkan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Toko Retail di Bekasi Siap Terapkan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Megapolitan
Terbuai Perhiasan Palsu dan Janji Dinikahi, Anak di Bawah Umur Dicabuli Teman Ayahnya hingga Trauma

Terbuai Perhiasan Palsu dan Janji Dinikahi, Anak di Bawah Umur Dicabuli Teman Ayahnya hingga Trauma

Megapolitan
Ada Aksi 212 di Patung Kuda dan Istana Negara, Ini Rekayasa Lalu Lintas yang Disiapkan Polisi

Ada Aksi 212 di Patung Kuda dan Istana Negara, Ini Rekayasa Lalu Lintas yang Disiapkan Polisi

Megapolitan
Kanitlantas Tamansari Antar Penumpang Bus yang Hendak Melahirkan saat Terjebak Macet di Tol

Kanitlantas Tamansari Antar Penumpang Bus yang Hendak Melahirkan saat Terjebak Macet di Tol

Megapolitan
Babak Baru Kasus Suami Tusuk Istri di Serpong, Divonis Gangguan Jiwa hingga Proses Hukum Berlanjut

Babak Baru Kasus Suami Tusuk Istri di Serpong, Divonis Gangguan Jiwa hingga Proses Hukum Berlanjut

Megapolitan
Wartawan Gadungan di Kota Tangerang, Kabur Sebelum Diserahkan ke Polisi, AJI Minta Usut Tuntas

Wartawan Gadungan di Kota Tangerang, Kabur Sebelum Diserahkan ke Polisi, AJI Minta Usut Tuntas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X