Kompas.com - 02/08/2013, 15:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan PT Jasa Raharja di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013). Tahun ini, Jasa Raharja menyediakan 250 bus angkutan lebaran gratis yang akan berangkat menuju 44 kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung. kompas.com/dani prabowoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan PT Jasa Raharja di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013). Tahun ini, Jasa Raharja menyediakan 250 bus angkutan lebaran gratis yang akan berangkat menuju 44 kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan, William Yani, mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menutup sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang hanya membebani Pemprov DKI.

"Beberapa BUMD di DKI tak memberi kontribusi jelas bagi PAD DKI. Malah nyedot anggaran. Maka ditutup saja," ujarnya kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (2/8/2013) siang.

William mencontohkan beberapa BUMD yang tak memberikan kontribusi keuntungan kepada Pemprov DKI, antara lain PD Dharma Jaya, Ratax Armada, Cemani Toka, dan Grahasahari Suryajaya. Keberlangsungan mereka dianggap hanya menjadi beban bagi Pemprov DKI.

"Sudah berapa tahun terakhir ini mereka tak bisa mandiri dan malah harus disuntik dana dari Pemprov DKI terus-menerus. Tak bisa lagilah," ujarnya.

Tidak hanya BUMD, lanjut William, beberapa tempat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI pun turut dievaluasi. Misalnya PT JIExpo dan Rumah Sakit Haji Jakarta. PT JIExpo, kata William, sebaiknya sahamnya dijual kepada pemilik mayoritas. Biarkan mereka mengelola sendiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, sementara Pemprov DKI membuat PRJ yang lebih merakyat di Jakarta.

Untuk Rumah Sakit Haji Jakarta (RS Haji Jakarta), William mengatakan, saham Pemprov DKI di sana cukup besar. Namun, Pemprov DKI seakan tak punya kekuatan untuk turut mengelola rumah sakit tersebut. Selain tak pernah memberikan dividen, RS Haji lebih banyak dijalankan oleh Kementerian Agama.

"Peserta KJS yang berobat ke sana lebih sulit dibandingkan RS Pasar Rebo atau RS Budi Asih. Segera evaluasi direksinya, ganti dengan yang lebih punya energi. Itu baru bisa bagus," lanjut William.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan saran yang lebih konkret kepada Pemprov DKI dan Badan Penanaman Modal DKI untuk segera diputuskan, apakah BUMD itu layak dipertahankan dengan mengganti direksi atau malah ditutup saja.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jeff Smith Kembali Terjerat Kasus Narkoba: Pernah Tertangkap dan Konsumsi Sejak Lulus SMA

Jeff Smith Kembali Terjerat Kasus Narkoba: Pernah Tertangkap dan Konsumsi Sejak Lulus SMA

Megapolitan
Tunadaksa Jatuh dan Terlindas di Cengkareng, Diduga karena Tongkat Senggol Crane

Tunadaksa Jatuh dan Terlindas di Cengkareng, Diduga karena Tongkat Senggol Crane

Megapolitan
Kontraktor Sebut Tak Semua Air Bisa Meresap ke Dalam Sumur Resapan karena Hal Ini

Kontraktor Sebut Tak Semua Air Bisa Meresap ke Dalam Sumur Resapan karena Hal Ini

Megapolitan
Ambles lalu Diaspal, Performa Sumur Resapan di Lebak Bulus Diklaim Tak Berkurang

Ambles lalu Diaspal, Performa Sumur Resapan di Lebak Bulus Diklaim Tak Berkurang

Megapolitan
Polda Metro Jaya Benarkan Artis Jeff Smith Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Polda Metro Jaya Benarkan Artis Jeff Smith Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Polisi: Pengendara Motor yang Terlindas Crane di Cengkareng Seorang Tunadaksa

Polisi: Pengendara Motor yang Terlindas Crane di Cengkareng Seorang Tunadaksa

Megapolitan
1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

1.317 Pelajar di Jaksel Rekam Data e-KTP, Bakal Dicetak Saat Mereka Berusia 17 Tahun

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Polda Metro Jaya Tangkap Artis Peran Berinisial JS Terkait Kasus Narkoba

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kebakaran di Tambora yang Tewaskan 5 Orang

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Polisi Sebut 5 Orang Tewas karena Terjebak dalam Kebakaran di Tambora

Megapolitan
Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Polda Metro Jaya Akan Tertibkan Atribut Ormas di Semua Wilayah

Megapolitan
Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Pedagang Kalideres Mengaku Rugi hingga Rp 300 Juta karena Kebakaran, Hanya Ditawari Uang Kerahiman Rp 5.000.000

Megapolitan
Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Dituding Minta Uang Cabut Laporan, Adam Deni Laporkan Kuasa Hukum Jerinx

Megapolitan
Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Kekecewaan Buruh Terhadap Anies: Sebelumnya Duduk Bareng, Kini Tak Ditemui

Megapolitan
4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

4 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Serpong

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.