Kompas.com - 02/08/2013, 15:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan PT Jasa Raharja di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013). Tahun ini, Jasa Raharja menyediakan 250 bus angkutan lebaran gratis yang akan berangkat menuju 44 kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung. kompas.com/dani prabowoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan PT Jasa Raharja di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2013). Tahun ini, Jasa Raharja menyediakan 250 bus angkutan lebaran gratis yang akan berangkat menuju 44 kota yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan, William Yani, mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menutup sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang hanya membebani Pemprov DKI.

"Beberapa BUMD di DKI tak memberi kontribusi jelas bagi PAD DKI. Malah nyedot anggaran. Maka ditutup saja," ujarnya kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (2/8/2013) siang.

William mencontohkan beberapa BUMD yang tak memberikan kontribusi keuntungan kepada Pemprov DKI, antara lain PD Dharma Jaya, Ratax Armada, Cemani Toka, dan Grahasahari Suryajaya. Keberlangsungan mereka dianggap hanya menjadi beban bagi Pemprov DKI.

"Sudah berapa tahun terakhir ini mereka tak bisa mandiri dan malah harus disuntik dana dari Pemprov DKI terus-menerus. Tak bisa lagilah," ujarnya.

Tidak hanya BUMD, lanjut William, beberapa tempat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI pun turut dievaluasi. Misalnya PT JIExpo dan Rumah Sakit Haji Jakarta. PT JIExpo, kata William, sebaiknya sahamnya dijual kepada pemilik mayoritas. Biarkan mereka mengelola sendiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, sementara Pemprov DKI membuat PRJ yang lebih merakyat di Jakarta.

Untuk Rumah Sakit Haji Jakarta (RS Haji Jakarta), William mengatakan, saham Pemprov DKI di sana cukup besar. Namun, Pemprov DKI seakan tak punya kekuatan untuk turut mengelola rumah sakit tersebut. Selain tak pernah memberikan dividen, RS Haji lebih banyak dijalankan oleh Kementerian Agama.

"Peserta KJS yang berobat ke sana lebih sulit dibandingkan RS Pasar Rebo atau RS Budi Asih. Segera evaluasi direksinya, ganti dengan yang lebih punya energi. Itu baru bisa bagus," lanjut William.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan saran yang lebih konkret kepada Pemprov DKI dan Badan Penanaman Modal DKI untuk segera diputuskan, apakah BUMD itu layak dipertahankan dengan mengganti direksi atau malah ditutup saja.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Polisi: Volume Kendaraan ke Arah Mal Lebih Tinggi Dibandingkan ke Tempat Wisata

Megapolitan
Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Sudah Diperiksa Polisi

Megapolitan
Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Polisi: Terduga Pelaku Pencabulan Anak di Koja Juga Anak-anak

Megapolitan
Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Kapolres Jakut Tegaskan Kasus Pencabulan Anak di Koja Sudah Masuk Penyelidikan

Megapolitan
Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Ragunan Dibuka Hari ini, Aturan Kendaraan Ganjil Genap Berlaku

Megapolitan
Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Kala Rachel Vennya Bakal Kembali Diperiksa soal Penggunaan Mobil Bernopol RFS

Megapolitan
UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

UPDATE 22 Oktober 2021: 4 Warga Depok Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Masjidnya Berizin tapi Disegel, Ahmadiyah Depok Bantah Sebar Ajaran: Kami Hanya Shalat dan Mengaji

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Hujan

Megapolitan
Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Ragunan dan 58 Taman di Jakarta Dibuka, Ini Syarat Wajib bagi Pengunjung

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Wagub DKI Sebut Kerja Sama TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diteken Senin Depan

Megapolitan
Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Wagub DKI: Sudah Tidak Ditemukan Kandungan Parasetamol di Teluk Jakarta

Megapolitan
Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Kepala Basarnas Harap Polisi Segera Tangkap Perampok yang Bunuh Karyawannya

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Polisi Buru Penyuplai Dana dari 5 Perusahaan Pinjol yang Digerebek

Megapolitan
59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

59 RTH Mulai Dibuka, Wagub DKI Minta Masyarakat Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.