Ahok Abaikan Rekayasa Sosial

Kompas.com - 05/08/2013, 08:44 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, berkunjung ke Redaksi Harian Kompas untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan sosialisasi program kerja Kantor Harian Kompas di Palmerah, Jakarta, Jumat (10/5/2013). Basuki diterima langsung oleh Pemimpin Umum Harian Kompas, Jakob Oetama, yang didampingi CEO Kompas Gramedia, Agung Adiprasetyo, Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, dan jajaran pimpinan Kompas lainnya.
EditorAna Shofiana Syatiri


Oleh Nirwan Yoga, Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti

JAKARTA, KOMPAS.com — Kegalauan preman dan warga di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait relokasi pedagang kaki lima (PKL) adalah hal normal. Hal itu lantaran ada yang salah dalam proses pemindahan PKL ke Pasar Blok G, yakni tanpa didahului rekayasa sosial.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bersikap terlalu keras dalam proses relokasi Pasar Tanah Abang. Ada kata-kata kasar dan sikap arogan dalam proses relokasi PKL. Seperti Ahok yang berniat memenjarakan para preman. Padahal, para preman di situ kebanyakan warga sekitar.

Yang tidak dilakukan Pemprov DKI dalam relokasi PKL ke Pasar Blok G adalah rekayasa sosial. Padahal, bagian itu adalah bagian paling penting.

Rekayasa sosial jadi sangat penting lantaran relokasi PKL membuat sebagian masyarakat setempat kehilangan mata pencarian. Sebab, tadinya masyarakat yang menjelma dalam wadah ormas maupun preman mencari rupiah dari aktivitas PKL, seperti ada yang mengelola parkir liar, lalu menarik uang dari para PKL.

Makanya, perlu ada rekayasa sosial terhadap orang-orang yang sudah biasa mendapat uang dari aktivitas PKL itu. Berbeda jauh saat proses perubahan lokalisasi Kramat Tunggak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang kemudian dibangun Islamic Center. Saat itu Pemprov DKI tak sembarangan mengubah begitu saja, tetapi ada proses rekayasa sosial yang dijalani lebih dulu.

Ketika itu, caranya semua preman diberi keterampilan dan dilatih menjadi satpam. Bos-bos premannya dijadikan kepala satpam. Lalu untuk yang wanita, ketika itu diberikan berbagai macam pelatihan. Sampai akhirnya bisa mendapat kerja di tempat lain. Begitu juga preman-preman itu, ada yang akhirnya menjadi satpam di perusahaan-perusahaan. Dan mereka jadi punya status baru.

Cukup lama

Proses rekayasa sosial pun tak sebentar. Pelatihan dan pemberian keterampilan itu berlangsung cukup lama, yakni selama tiga tahun. Baru kemudian pada tahun ketiga lokalisasi Kramat Tunggak diubah jadi Islamic Center. Terbukti, setelah didahului dengan rekayasa sosial, tak ada resistensi dari warga setempat ketika tempat itu berubah wajah.

Yang terjadi dalam proses relokasi PKL Pasar Blok G, Pemprov DKI sama sekali tak memikirkan rekayasa sosial. Padahal, banyak orang yang kehilangan mata pencariannya. Semestinya, preman-preman yang ada sekarang dibina dulu. Mereka harus diberikan status baru dengan cara memberikan pekerjaan dan gaji yang baru pula.

Selain itu, Pemprov DKI juga perlu memikirkan beasiswa bagi anak-anak di sekitar Pasar Tanah Abang. Caranya mudah, karena perputaran uang di Tanah Abang cukup besar, yaitu dengan mengutip uang dari para pemilik kios di situ, kemudian uangnya disalurkan untuk membiayai beasiswa anak-anak di sekitar Pasar Tanah Abang.

Apabila anak-anak itu bisa mendapat pendidikan layak, maka nantinya mereka akan menjadikan daerah Pasar Tanah Abang sebagai tempat tinggal yang layak. Lantaran anak yang telah berpendidikan tinggi akan cenderung mencari pekerjaan di tempat tinggalnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Belasan Remaja yang Hendak Gabung Unjuk Rasa di Patung Kuda Langsung Dibawa Polisi

Megapolitan
Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Jelang Kedatangan PM Jepang, Akses Jalan Menuju Istana Bogor Ditutup

Megapolitan
PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

PT Khong Guan Kembali Datangi Warga Korban Banjir untuk Data Kerugian

Megapolitan
Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Jokowi Sambut PM Jepang di Istana Bogor Sore Nanti, 1.000 Personel Disiagakan

Megapolitan
BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X