PKL Ditertibkan, Bagaimana Nasib Pencari Nafkah di Tanah Abang?

Kompas.com - 06/08/2013, 10:38 WIB
Seorang porter dengan sabar menunggu bajaj melintas, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurai kemacetan dengan menertibkan perusahaan ekspedisi sekitar Tanah Abang. ESTU SURYOWATISeorang porter dengan sabar menunggu bajaj melintas, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (18/7/2013). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurai kemacetan dengan menertibkan perusahaan ekspedisi sekitar Tanah Abang.
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan juga memikirkan nasib para pencari nafkah di kawasan Pasar Tanah Abang. Sebab, kehidupan mereka selama ini bergantung pada keberadaan pedagang kaki lima (PKL).

Bukan hanya "penjaga keamanan", atau kerap dicap preman. Mereka yang bergantung dengan PKL antara lain para petugas keamanan dan juru parkir.

"Kalau Pasar Tanah Abang mau ditertibkan, pemerintah juga harus memikirkan kelanjutan nasib pencari nafkah selain pada PKL ini. Harus ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata pakar manajemen inovasi UI, Dr Mohammed Ali Berawi Phd, Senin (5/8/2013).

Bila selama ini mereka di sana menjaga keamanan, misalnya, bisa diikutsertakan menjaga keamanan di lingkungan pasar yang baru dengan skema yang lebih resmi. Hal ini, menurutnya, harus dipikirkan oleh Pemprov DKI. Apalagi jika jumlah penjaga keamanan ini memang besar.


"Mereka harus dikasih kail, seperti kredit usaha kecil atau lain-lain. Nah, usaha itu kemudian dikerjakan oleh mereka sendiri. Saya yakin, Pemprov punya skema itu. Memang harus ada pengalihan, harus ada solusi, enggak bisa tiba-tiba langsung menyingkirkan mereka," katanya.

Menurut Mohammed, penataan kawasan Pasar Tanah Abang harus komprehensif. Dengan demikian, ekses yang mungkin timbul bisa diminimalisasi.

Saat ini, katanya, belum ada strategi pemberdayaan dari Pemprov DKI terhadap kelompok-kelompok yang ada. Padahal, lanjutnya, apa pun pekerjaannya, tetap saja itu namanya sebuah pekerjaan.

"Nah, tugas Pemprov adalah bagaimana mengubah sifat pekerjaannya sebelumnya menjadi pekerjaan yang halal, teratur, dan resmi," imbuhnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bekasi Hujan Siang Ini

Megapolitan
Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Viral Toko Kue di Depok Tolak Tulis Ucapan 'Happy Birthday', Ini Kata Pegawainya

Megapolitan
Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Hadapi Pasien ODGJ, Direktur RSJ Grogol: Sekalipun Dipukul, Kita Tidak Bisa Memukul Balik

Megapolitan
Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Tutup Perayaan 25 Tahun Sister City Jakarta-Berlin, Pemprov Gelar Konser Orkestra Mini

Megapolitan
Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Dua Bus Transjakarta Terlibat Kecelakaan di Halte Wali Kota Jakarta Timur

Megapolitan
Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Direktur RSJ Soeharto Heerdjan Pastikan Pasiennya Kabur Bukan karena Tunggak Tagihan

Megapolitan
Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Ingin Lulus dan Dapat SIM? Ini Bocoran Uji Praktik dengan Sistem E-Drives

Megapolitan
Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Gempa di Kabupaten Bekasi, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa Maupun Bangunan Rusak

Megapolitan
Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Apartemen di Jakarta Pusat Banyak Menunggak PBB

Megapolitan
Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Fraksi PSI Sebut Anggaran Dishub Rp 68 M untuk Pembangunan LRT Berpotensi Langgar Aturan

Megapolitan
Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Disdik DKI Akan Kembali Ajukan Anggaran Pembangunan Sekolah Berasrama SMK 74 pada 2021

Megapolitan
Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Pasien yang Kabur dari RSJ Soeharto Heerdjan Diduga Mengalami Halusinasi

Megapolitan
Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Bina Marga Akui Dapat Surat Penolakan Terkait Pembangunan Trotoar Kemang

Megapolitan
Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Polisi Sebut yang Ditangkap di Kawasan Sarinah Bukan Mahasiswa, tetapi Perusuh

Megapolitan
2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

2 Oknum TNI Ditangkap atas Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X