Kompas.com - 13/08/2013, 10:28 WIB
Pedagang kaki lma berdatangan ke kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Pasar Blok G Tanah Abang sejak pukul 07.00, Jumat (3/8/2013). Pedagang mulai panik ketika sejam sebelum penutupan diinformasikan pendaftaran hampir melebihi kuota. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPedagang kaki lma berdatangan ke kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Pasar Blok G Tanah Abang sejak pukul 07.00, Jumat (3/8/2013). Pedagang mulai panik ketika sejam sebelum penutupan diinformasikan pendaftaran hampir melebihi kuota.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) akan melakukan upaya hukum untuk melindungi pedagang kaki lima (PKL) dari jerat kurungan atau denda akibat tindak pidana ringan (tipiring) melanggar ketertiban umum. Asosiasi akan menyiapkan pengacara secara cuma-cuma untuk membela PKL.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melaksanakan apa yang diamanatkan Perpres Nomor 125, Tahun 2012, tentang Pembentukan Tim penataan dan Pemberdayaan PKL. Pemprov DKI dianggapnya cacat dalam mengutip peraturan untuk penataan PKL. Pemprov DKI belum memiliki peraturan daerah (perda) khusus untuk PKL.

"Sepanjang Pemprov tidak memiliki perda khusus untuk penataan dan pemberdayaan PKL, kita akan pasang badan," tutur Ali, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2013).

Menurut Ali, pengadilan tipiring tidak bisa menggunakan Perda Ketertiban Umum. Peraturan dari pusat harus dijadikan landasan untuk membuat perda yang baru.

Ali mengatakan, asosiasi akan mengumpulkan bukti-bukti bahwa bukan PKL yang menyebabkan kemacetan di Tanah Abang. Biang keladi kemacetan di Tanah Abang, lanjut Ali, adalah kegiatan perusahaan ekspedisi yang menggunakan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya.

Manajemen parkir yang buruk turut berkontribusi dalam kemacetan tersebut. Pasca-penertiban Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI menggelar pengadilan di tempat untuk tipiring, yang dibuka mulai Senin lalu (12/8/2013). Para PKL yang masih nekad berjualan di badan jalan, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan daerah yakni minimal hukuman penjara enam bulan atau denda sebesar Rp 50 juta.

Jika ada PKL yang terkena sanksi kurungan ataupun denda, Ali mengatakan, asosiasi akan melanjutkan proses-proses hukum yang bisa ditempuh. Bahkan, jika memang diputus harus membayar denda, asosiasi menyanggupi untuk bertanggung jawab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau banding tidak selesai, kita bawa ke kasasi. (Soal denda) Asosiasi yang akan selesaikan semuanya karena ini persoalan kemanusiaan dan keadilan," pungkas Ali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
Sebelum PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Akan Gelar Job Fair Tatap Muka

Sebelum PPKM Level 3, Pemkot Jakbar Akan Gelar Job Fair Tatap Muka

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Tak Terkait Pejabat DPRD DKI

Polda Metro Jaya Sebut Kasus Penembakan di Exit Tol Bintaro Tak Terkait Pejabat DPRD DKI

Megapolitan
Sumber Api Kebakaran Gedung Cyber Diduga Berasal dari Panel Kabel di Lantai 2

Sumber Api Kebakaran Gedung Cyber Diduga Berasal dari Panel Kabel di Lantai 2

Megapolitan
95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Megapolitan
Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Megapolitan
Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya Jadi Kolam

Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya Jadi Kolam

Megapolitan
Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Megapolitan
Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Megapolitan
Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Megapolitan
Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.