Kompas.com - 13/08/2013, 10:28 WIB
Pedagang kaki lma berdatangan ke kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Pasar Blok G Tanah Abang sejak pukul 07.00, Jumat (3/8/2013). Pedagang mulai panik ketika sejam sebelum penutupan diinformasikan pendaftaran hampir melebihi kuota. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPedagang kaki lma berdatangan ke kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Pasar Blok G Tanah Abang sejak pukul 07.00, Jumat (3/8/2013). Pedagang mulai panik ketika sejam sebelum penutupan diinformasikan pendaftaran hampir melebihi kuota.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) akan melakukan upaya hukum untuk melindungi pedagang kaki lima (PKL) dari jerat kurungan atau denda akibat tindak pidana ringan (tipiring) melanggar ketertiban umum. Asosiasi akan menyiapkan pengacara secara cuma-cuma untuk membela PKL.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melaksanakan apa yang diamanatkan Perpres Nomor 125, Tahun 2012, tentang Pembentukan Tim penataan dan Pemberdayaan PKL. Pemprov DKI dianggapnya cacat dalam mengutip peraturan untuk penataan PKL. Pemprov DKI belum memiliki peraturan daerah (perda) khusus untuk PKL.

"Sepanjang Pemprov tidak memiliki perda khusus untuk penataan dan pemberdayaan PKL, kita akan pasang badan," tutur Ali, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2013).

Menurut Ali, pengadilan tipiring tidak bisa menggunakan Perda Ketertiban Umum. Peraturan dari pusat harus dijadikan landasan untuk membuat perda yang baru.

Ali mengatakan, asosiasi akan mengumpulkan bukti-bukti bahwa bukan PKL yang menyebabkan kemacetan di Tanah Abang. Biang keladi kemacetan di Tanah Abang, lanjut Ali, adalah kegiatan perusahaan ekspedisi yang menggunakan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya.

Manajemen parkir yang buruk turut berkontribusi dalam kemacetan tersebut. Pasca-penertiban Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI menggelar pengadilan di tempat untuk tipiring, yang dibuka mulai Senin lalu (12/8/2013). Para PKL yang masih nekad berjualan di badan jalan, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan daerah yakni minimal hukuman penjara enam bulan atau denda sebesar Rp 50 juta.

Jika ada PKL yang terkena sanksi kurungan ataupun denda, Ali mengatakan, asosiasi akan melanjutkan proses-proses hukum yang bisa ditempuh. Bahkan, jika memang diputus harus membayar denda, asosiasi menyanggupi untuk bertanggung jawab.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau banding tidak selesai, kita bawa ke kasasi. (Soal denda) Asosiasi yang akan selesaikan semuanya karena ini persoalan kemanusiaan dan keadilan," pungkas Ali.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Megapolitan
Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Megapolitan
Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Megapolitan
Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Megapolitan
Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Megapolitan
Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Megapolitan
Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Megapolitan
Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Megapolitan
Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Bendahara Kelurahan Duri Kepa Bantah Pinjam Uang Warga untuk Kepentingan Pribadi

Megapolitan
Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Lurah Duri Kepa Bantah Pihaknya Pinjam Uang Warga untuk Bayar Honor RT RW

Megapolitan
Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Pemprov DKI Jakarta Vs DPRD

Megapolitan
Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Dua Jambret Terjatuh Usai Rampas Ponsel Seorang Ibu di Duren Sawit

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.