PKL Dipidana, APKLI Siapkan Pengacara

Kompas.com - 13/08/2013, 10:28 WIB
Pedagang kaki lma berdatangan ke kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Pasar Blok G Tanah Abang sejak pukul 07.00, Jumat (3/8/2013). Pedagang mulai panik ketika sejam sebelum penutupan diinformasikan pendaftaran hampir melebihi kuota. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPedagang kaki lma berdatangan ke kantor PD Pasar Jaya Area Pusat 1 Pasar Blok G Tanah Abang sejak pukul 07.00, Jumat (3/8/2013). Pedagang mulai panik ketika sejam sebelum penutupan diinformasikan pendaftaran hampir melebihi kuota.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) akan melakukan upaya hukum untuk melindungi pedagang kaki lima (PKL) dari jerat kurungan atau denda akibat tindak pidana ringan (tipiring) melanggar ketertiban umum. Asosiasi akan menyiapkan pengacara secara cuma-cuma untuk membela PKL.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melaksanakan apa yang diamanatkan Perpres Nomor 125, Tahun 2012, tentang Pembentukan Tim penataan dan Pemberdayaan PKL. Pemprov DKI dianggapnya cacat dalam mengutip peraturan untuk penataan PKL. Pemprov DKI belum memiliki peraturan daerah (perda) khusus untuk PKL.

"Sepanjang Pemprov tidak memiliki perda khusus untuk penataan dan pemberdayaan PKL, kita akan pasang badan," tutur Ali, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/8/2013).

Menurut Ali, pengadilan tipiring tidak bisa menggunakan Perda Ketertiban Umum. Peraturan dari pusat harus dijadikan landasan untuk membuat perda yang baru.

Ali mengatakan, asosiasi akan mengumpulkan bukti-bukti bahwa bukan PKL yang menyebabkan kemacetan di Tanah Abang. Biang keladi kemacetan di Tanah Abang, lanjut Ali, adalah kegiatan perusahaan ekspedisi yang menggunakan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya.

Manajemen parkir yang buruk turut berkontribusi dalam kemacetan tersebut. Pasca-penertiban Pasar Tanah Abang, Pemprov DKI menggelar pengadilan di tempat untuk tipiring, yang dibuka mulai Senin lalu (12/8/2013). Para PKL yang masih nekad berjualan di badan jalan, akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan daerah yakni minimal hukuman penjara enam bulan atau denda sebesar Rp 50 juta.

Jika ada PKL yang terkena sanksi kurungan ataupun denda, Ali mengatakan, asosiasi akan melanjutkan proses-proses hukum yang bisa ditempuh. Bahkan, jika memang diputus harus membayar denda, asosiasi menyanggupi untuk bertanggung jawab.

"Kalau banding tidak selesai, kita bawa ke kasasi. (Soal denda) Asosiasi yang akan selesaikan semuanya karena ini persoalan kemanusiaan dan keadilan," pungkas Ali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

UPDATE: Total 298 Kantong Berisi Bagian Tubuh Korban Sriwijaya Air Diserahkan ke DVI Polri

Megapolitan
UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

UPDATE 16 Januari: Ada 4.275 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tambah 37

Megapolitan
UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

UPDATE: Tim SAR Pencarian Sriwijaya Air SJ 182 Terima 9 Kantong Temuan dari Bakamla dan KRI Kurau

Megapolitan
Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Diduga Korsleting, Mobil Terbakar di Jalan Tol Layang Wiyoto Wiyono

Megapolitan
UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

UPDATE Sabtu Sore: Basarnas Terima 17 Kantong Jenazah Potongan Tubuh dan Sekantong Barang Pribadi Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

3.536 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

KPAI Minta Pelaku Pencabulan Anak Tiri di Jakarta Barat Dihukum Berat

Megapolitan
Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Pramugari Korban Sriwijaya Air Dikenang Rekannya sebagai Sosok yang Mengayomi dan Humoris

Megapolitan
Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, 79 Penghuni Panti Yayasan Tri Asih di Kebon Jeruk Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Ajakan Terbang Bareng yang Tak Pernah Terwujud...

Megapolitan
Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Tangis Haru dan Kumandang Salawat Sambut Jenazah Pramugari Korban Sriwijaya Air

Megapolitan
Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Kisah Perjuangan Pedagang Tanaman Hias di Depok hingga Dapat Barter Rumah Rp 500 Juta

Megapolitan
Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Masuk Hari Ke-8, Tim SAR Fokus Cari 3 Obyek Pencarian Sriwijaya Air 182

Megapolitan
Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Tangis Keluarga Pramugari Korban Sriwijaya Air, Sang Ayah Terus Pandangi Peti Jenazah Putrinya

Megapolitan
5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

5.563 KK di Kepulauan Seribu Akan Terima BST Rp 300.000 Mulai 25 Januari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X