Kompas.com - 13/08/2013, 11:08 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) memastikan akan melanjutkan langkah hukum terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengancam akan memidanakan PKL.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2013), mengatakan akan melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri serta melaporkan wakil Jokowi itu ke Komnas HAM. Ali juga mengancam bakal melaporkan mantan Bupati Belitung Timur itu ke kepolisian dan Pengadilan Jakarta Pusat.

"Yang disomasi bukan persoalan relokasi, yang disomasi adalah pernyataan Wagub yang mengancam rakyat dipenjarakan," ungkap dia.

Ali menjelaskan mengapa asosiasi meneruskan langkah hukum tersebut. Menurutnya, pernyataan Basuki menyakiti, mencederai, dan menakut-nakuti PKL, tak hanya di Jakarta saja, tapi juga seluruh Indonesia.

Ali, yang pagi ini tengah dalam perjalanan pulang dari pengecekan PKL sepanjang Tol Cikampek hingga jembatan Suramadu, mengaku mendapat aspirasi yang seragam dari para pedagang itu. Ia mengatakan, para pedagang di luar Jakarta takut apa yang terjadi di Ibu Kota akan terjadi juga di kota-kota mereka. Sementara belum semua daerah memiliki peraturan khusus mengenai penataan dan pemberdayaan PKL.

"Kedua, itu bukan pernyataan seorang pemimpin, itu pernyataan seorang penjajah. Mana ada pemimpin itu memidanakan, (seharusnya) pemimpin itu mengayomi," cetus Ali.

Selain itu, Ali menilai pernyataan Ahok tidak sesuai dengan sistem kenegaraan Indonesia, welfare state. Dalam sistem itu, jelas Ali, selagi negara belum mampu menyediakan penghidupan yang layak, pemerintah dan negara wajib menjamin kesejahteraan dan masa depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan pernah menggusur karena tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, aspek keadilan sosial," tutur Ali.

Terakhir, pernyataan Basuki dalam penertiban PKL dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintahan yang otoriter. Pemprov DKI Jakarta yang mengerahkan ratusan personel gabungan dalam penertiban dinilai bagaikan agresi Amerika Serikat kepada Irak.

"Memangnya PKL itu preman, memangnya itu teroris? (Pemprov) Ini membingkai isu (PKL) ini sangat berbahaya," pungkasnya.

Lain dari Ali, Hoiza Siregar, Ketua APKLI, tidak terlalu tertarik dengan pernyataan Ahok. Baginya, yang terpenting adalah para pedagang bisa berjualan dengan aman, nyaman, tak ada kutipan, dan ramai pembeli. Ia pun berharap Pemprov bisa memegang komitmen untuk memberdayakan PKL. Meski tak dipungkiri, ia sedikit menyesalkan kenapa Pemprov belum juga menjalankan Perpres 125 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.

"Intinya kita sama-sama menjaga. Warga mana yang enggak ingin Jakarta jadi bagus? Tapi, enggak bisa juga kita capai kesuksesan dengan mengorbankan banyak orang," kata Hoiza.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Hippindo: Kalau Sertifikasi CHSE Gratis Tanpa biaya, Kami Tak Masalah

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Mulanya Tak Tahu Barang yang Diambilnya Babi

Megapolitan
ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

ART di Kebon Jeruk Curi Brankas Majikannya Saat Ditinggal ke Luar Negeri

Megapolitan
UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 28 September: Tambah 15 Kasus Covid-19 dan 10 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Pengakuan Pencuri Motor di Bekasi: Gaji Rp 2 Juta Kurang buat Kebutuhan Sehari-hari

Megapolitan
Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Merasa Aman Beraktivitas di Tangsel, Manusia Silver Hanya Ditahan 2 Hari jika Terjaring Razia

Megapolitan
Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Keluarga Napi Tewas akibat Kebakaran Lapas Tangerang Akan Gugat Pemerintah ke PTUN

Megapolitan
Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Revitalisasi Blok I dan II Pasar Senen Hampir Rampung, 60 Persen Kios Sudah Terjual

Megapolitan
Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Kebakaran Landa 2 Rumah di 2 Lokasi Berbeda Wilayah Jaktim Hari Ini

Megapolitan
6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

6 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang Tuntut 2 Hal Ini ke Pemerintah Pusat

Megapolitan
Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Pasutri yang Ajak Bayi Jadi Manusia Silver di Pamulang Belum Diketahui Keberadaannya

Megapolitan
Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Sejumlah Pejabat DKI Tinjau Stasiun Tebet Sebelum Besok Diresmikan

Megapolitan
GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

GPS Kendaraan Curian Aktif, Pencuri 25 Sepeda Motor Terlacak dan Diringkus Polisi

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Wali Kota Tangerang Harap Pemerintah Pusat Beri Akses Pemkot Kelola Aplikasi PeduliLindungi

Megapolitan
7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

7 Fraksi Tak Hadiri Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Bukti Tak Berpihak ke Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.