Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Beri Tiga Opsi Terkait Nasib Tiga BUMD

Kompas.com - 13/08/2013, 13:18 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta mengkaji penutupan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, saat ini, DKI masih dalam tahap kajian terhadap rencana pembubaran tiga BUMD tersebut.

"Ada tiga opsi kepada BUMD itu, apakah dijual, dibubarkan, atau join dengan perusahaan swasta," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Saat ini, pihaknya masih menghitung apakah akan dilaksanakan beauty contest, pemberian saham kepada swasta, atau yang lainnya. Penyelesaian tiga BUMD itu, kata dia, bergantung pada rencana PT Jakarta Propertindo untuk go public pada 2015 mendatang.

Satu BUMD yang menurutnya kemungkinan besar akan dibubarkan adalah PD Dharma Jaya. Terkait permasalahan itu, ia telah menyerahkan urusan tersebut kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Catur Laswanto.

Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Basuki memulai tahapan mendelegasikan kepada kepala dinas, kepala badan, dan wali kota untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari situ, menurut dia, akan kelihatan mana yang bisa kerja dan mana yang tidak. Kemudian, bagaimana nasib karyawan yang BUMD-nya terancam akan dibubarkan DKI?

"Nasib karyawan mungkin dibuang semua kalau enggak beres semua," tegas Basuki.

Kepala BPMP DKI Jakarta Catur Laswanto mengakui ada beberapa BUMD yang kinerjanya tidak baik sehingga operasional perusahaannya menjadi beban bagi Pemprov DKI. Menurut dia, harus dilakukan upaya penutupan atau digabungkan dengan BUMD lain.

Ia mencontohkan PD Dharma Jaya sebagai salah satu BUMD yang bermasalah. Perusahaan yang bergerak di industri daging sapi ini terus-menerus merugi sehingga biaya operasionalnya yang tinggi menjadi tanggungan Pemprov DKI.

Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan due diligence untuk melihat aset, utang, serta prospek bisnis yang dimiliki PD Dharma Jaya. Ia pun tak menutup kemungkinan agar PD Dharma Jaya ini digabung dengan PD Pasar Jaya atau PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memperkuat lini bisnis pangan di Jakarta.

Selain Dharma Jaya, masih ada PT Ratax yang akan dilepas oleh Pemprov DKI. DKI juga berniat menjual saham di Sheraton Media Hotel & Towers. Ia mengatakan bahwa PT Ratax dan Sheraton sudah tak pernah lagi menyumbang dividen kepada Pemprov DKI sehingga opsi menjual perusahaan itu adalah yang paling relevan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

144 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Ramadhan 2024, Paling Banyak karena Korsleting

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com