Basuki Sindir Operasi Yustisi Hanya Razia Kos dan Hotel

Kompas.com - 13/08/2013, 14:24 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesiapan Pelaksanaan arus mudik dan arus balik, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesiapan Pelaksanaan arus mudik dan arus balik, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, operasi yustisi tetap dilaksanakan di Ibu Kota. Namun, ia menginginkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI untuk tidak lagi kecolongan dengan hanya merazia hotel dan membiarkan banyak warga non-DKI melanggar peraturan daerah (perda).

"Prinsipnya jangan ke kos-kos yang orang bisa mampu bayar Rp 2 juta dan diperiksa KTP-nya, itu nyari duit namanya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Ditegaskan Basuki, Jakarta tertutup bagi warga yang berpenghasilan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka berpotensi besar untuk melanggar peraturan yang telah diterapkan di Ibu Kota. Mereka berusaha mencari nafkah di Jakarta dengan membangun lapak di pinggir jalan maupun menetap di rumah kumuh di atas lahan negara.

Jakarta, kata dia, terbuka untuk warga pendatang yang memiliki kemampuan tinggi dan memiliki banyak uang, seperti wisatawan asing dan domestik sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI bisa promosi untuk mendatangkan investor ke Jakarta.

"Misalnya, ada pedagang nakal di jalan, kita tangkap, karena dia melanggar perda. Baru kita periksa KTP DKI atau enggak, tapi kalau ada dan palsu, ya melanggar lagi dong," kata Basuki.

Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub Basuki tetap ada, tetapi berbeda cara pelaksanaannya. Operasi yustisi yang dilaksanakan DKI tidak dengan menggedor-gedor rumah, tetapi lebih kepada operasi bina kependudukan dengan melakukan sosialisasi.

OYK itu lebih diarahkan kepada para pendatang yang melanggar perda, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Mereka yang tertangkap melanggar perda maupun memiliki KTP palsu dapat dipidana 60 hari atau denda hingga Rp 3 juta. Demikian kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X