Kompas.com - 13/08/2013, 14:24 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesiapan Pelaksanaan arus mudik dan arus balik, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta saat menjadi inspektur upacara dalam Apel Kesiapan Pelaksanaan arus mudik dan arus balik, di Monas, Jakarta, Rabu (31/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, operasi yustisi tetap dilaksanakan di Ibu Kota. Namun, ia menginginkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI untuk tidak lagi kecolongan dengan hanya merazia hotel dan membiarkan banyak warga non-DKI melanggar peraturan daerah (perda).

"Prinsipnya jangan ke kos-kos yang orang bisa mampu bayar Rp 2 juta dan diperiksa KTP-nya, itu nyari duit namanya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta itu di Balaikota Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Ditegaskan Basuki, Jakarta tertutup bagi warga yang berpenghasilan di bawah kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka berpotensi besar untuk melanggar peraturan yang telah diterapkan di Ibu Kota. Mereka berusaha mencari nafkah di Jakarta dengan membangun lapak di pinggir jalan maupun menetap di rumah kumuh di atas lahan negara.

Jakarta, kata dia, terbuka untuk warga pendatang yang memiliki kemampuan tinggi dan memiliki banyak uang, seperti wisatawan asing dan domestik sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI bisa promosi untuk mendatangkan investor ke Jakarta.

"Misalnya, ada pedagang nakal di jalan, kita tangkap, karena dia melanggar perda. Baru kita periksa KTP DKI atau enggak, tapi kalau ada dan palsu, ya melanggar lagi dong," kata Basuki.

Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub Basuki tetap ada, tetapi berbeda cara pelaksanaannya. Operasi yustisi yang dilaksanakan DKI tidak dengan menggedor-gedor rumah, tetapi lebih kepada operasi bina kependudukan dengan melakukan sosialisasi.

OYK itu lebih diarahkan kepada para pendatang yang melanggar perda, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya. Mereka yang tertangkap melanggar perda maupun memiliki KTP palsu dapat dipidana 60 hari atau denda hingga Rp 3 juta. Demikian kata pria yang akrab disapa Ahok itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Rumah Dinas Penjaga SDN 12 Cawang Hangus Terbakar Saat Ditinggal Nyapu Penghuninya

Megapolitan
Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Berlaku Mulai Hari Ini di Jakarta, Mobil Tak Lulus Uji Emisi Ditilang Rp 500.000, Motor Rp 250.000

Megapolitan
KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

KPAD Kota Bekasi Terima 26 Laporan Pelecehan Seksual Sepanjang 2021

Megapolitan
Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Persatuan RS Tak Terima Disebut Ambil Untung Besar dari Tes PCR

Megapolitan
Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Serikat Buruh Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Minta Kepastian Kenaikan UMP

Megapolitan
Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Sidang Lanjutan Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, 7 Saksi Beri Kesaksian secara Virtual

Megapolitan
Rachel Vennya Datang Pemeriksaan Lebih Cepat dari Jadwal, Polisi Duga untuk Hindari Media

Rachel Vennya Datang Pemeriksaan Lebih Cepat dari Jadwal, Polisi Duga untuk Hindari Media

Megapolitan
WNA Nigeria Jadi Otak Kasus Penipuan Bermodus Black Dollar, Ini Fakta-fakta Kasusnya

WNA Nigeria Jadi Otak Kasus Penipuan Bermodus Black Dollar, Ini Fakta-fakta Kasusnya

Megapolitan
Ramai soal Nopol RFS Mobil Rachel Vennya, Siapa yang Boleh Menggunakannya?

Ramai soal Nopol RFS Mobil Rachel Vennya, Siapa yang Boleh Menggunakannya?

Megapolitan
Diperiksa Terkait Mobil Bernopol RFS, Rachel Vennya Datang ke Polda Lebih Awal

Diperiksa Terkait Mobil Bernopol RFS, Rachel Vennya Datang ke Polda Lebih Awal

Megapolitan
Polisi Buru Sekawanan Begal yang Bacok Korbannya hingga Tewas di Cakung

Polisi Buru Sekawanan Begal yang Bacok Korbannya hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

Jokowi Minta Harga PCR Jadi Rp 300.000, Ini Tanggapan Persatuan Rumah Sakit

Megapolitan
RSUI Layani Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Mancanegara, Simak Ketentuannya

RSUI Layani Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Mancanegara, Simak Ketentuannya

Megapolitan
Seorang Pria di Cakung Tewas Dibacok Sekawanan Begal

Seorang Pria di Cakung Tewas Dibacok Sekawanan Begal

Megapolitan
Menanti Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Maut Transjakarta di Cawang

Menanti Hasil Investigasi Penyebab Kecelakaan Maut Transjakarta di Cawang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.