Kompas.com - 13/08/2013, 22:38 WIB
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agama RI sepakat menghibahkan RS Haji Pondok Gede untuk dijadikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Dengan demikian, kisruh dan sengketa RS Haji ini akan segera diselesaikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa membuat RS tersebut menjadi RSUD milik DKI. Sementara bentuknya sebagai PT harus segera dibubarkan sesuai putusan pengadilan.

"Sekarang lebih baik dihibahkan, Kementerian Agama juga sudah sepakat, kita berikan ke UIN agar bermanfaat untuk mendidik para tenaga kerja wanita (TKW) untuk belajar ilmu keperawatan,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (12/8/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menjelaskan, selama ini TKW yang berangkat ke kawasan Timur Tengah sebagian besar tidak terdidik. Sementara pasar perawat bayi dan lansia di jazirah Arab cukup tinggi.

"Justru pasar perawat di sana diisi orang dari Filipina, kan sayang kalau kita tidak manfaatkan potensi itu, jadi FK UIN cukup bagus, bisa penuhi kebutuhan untuk pendidikan, toh sama-sama milik negara (UIN) bukan kampus swasta," jelasnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta Catur Laswanto beberapa waktu lalu menjelaskan, awalnya RS Haji adalah BUMD DKI yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI sebesar 51 persen, dan sisanya milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat Kementerian Agama.

RS tersebut dibangun untuk mengenang tragedi terowongan Mina yang menelan korban jemaah haji, termasuk dari Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

”Kemudian, bentuk PT RS Haji Jakarta digugat class action. Pengadilan memutuskan bentuk PT harus dibubarkan, sekarang sedang dalam proses, jadi memang tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dari RS Haji,” papar Catur.

Pembubaran bentuk PT membuat status RS menjadi tidak jelas. Pemprov DKI kemudian berniat menjadikan RSUD dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Kesehatan DKI.

Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena bersengketa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dan diputuskan tidak bisa dibuat BLUD. Sengketa dua kubu pemegang saham RS Haji Jakarta akhirnya berkepanjangan karena Kementerian Agama juga ingin mengelola rumah sakit ini.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelindo II Akan Berhentikan Pegawai yang Lakukan Pungli

Pelindo II Akan Berhentikan Pegawai yang Lakukan Pungli

Megapolitan
Kesulitan Kejar Target Vaksinasi, Pemkot Tangsel Minta Pusat Perbanyak Distribusi Vaksin Covid-19

Kesulitan Kejar Target Vaksinasi, Pemkot Tangsel Minta Pusat Perbanyak Distribusi Vaksin Covid-19

Megapolitan
Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Wapres Maruf Amin Minta Pemkot Tangerang Vaksinasi 15.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Jumlah Pasien Covid-19 Melonjak, RS Islam Jakarta Butuh Tambahan 48 Nakes

Megapolitan
Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Ini Link Cek Ketersediaan Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Dinkes DKI: Varian Baru Corona Ditemukan di Jakarta Lebih Menular dan Bergejala Berat

Megapolitan
3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

3 Staf PTSP Positif Covid-19, Kantor Kelurahan Cengkareng Timur Ditutup Sementara

Megapolitan
Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Lonjakan hingga Antrean Pasien Terjadi di Wisma Atlet

Megapolitan
Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Dinkes DKI: Pandemi Covid-19 di Jakarta Menuju Tren Mengkhawatirkan

Megapolitan
RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

RS Islam Jakarta Terpaksa Tolak Pasien Baru Covid-19 karena Ruang Isolasi Penuh

Megapolitan
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RSUD Kota Tangerang Penuh

Megapolitan
Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Kasus Melonjak, RS di Depok Aktifkan Lagi Ruang Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak, Wali Kota: Karena Ada Wapres

Peserta Vaksinasi Covid-19 di Alam Sutera Membeludak, Wali Kota: Karena Ada Wapres

Megapolitan
Satgas Depok Temukan 40 Kasus Positif Covid-19 'Klaster Libur Lebaran'

Satgas Depok Temukan 40 Kasus Positif Covid-19 "Klaster Libur Lebaran"

Megapolitan
Polisi: Keluarga Anji Ajukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Polisi: Keluarga Anji Ajukan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X