Pemprov DKI-Kemenag Hibahkan RS Haji ke UIN Syarif Hidayatullah

Kompas.com - 13/08/2013, 22:38 WIB
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Agama RI sepakat menghibahkan RS Haji Pondok Gede untuk dijadikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat.

Dengan demikian, kisruh dan sengketa RS Haji ini akan segera diselesaikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa membuat RS tersebut menjadi RSUD milik DKI. Sementara bentuknya sebagai PT harus segera dibubarkan sesuai putusan pengadilan.

"Sekarang lebih baik dihibahkan, Kementerian Agama juga sudah sepakat, kita berikan ke UIN agar bermanfaat untuk mendidik para tenaga kerja wanita (TKW) untuk belajar ilmu keperawatan,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (12/8/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menjelaskan, selama ini TKW yang berangkat ke kawasan Timur Tengah sebagian besar tidak terdidik. Sementara pasar perawat bayi dan lansia di jazirah Arab cukup tinggi.

"Justru pasar perawat di sana diisi orang dari Filipina, kan sayang kalau kita tidak manfaatkan potensi itu, jadi FK UIN cukup bagus, bisa penuhi kebutuhan untuk pendidikan, toh sama-sama milik negara (UIN) bukan kampus swasta," jelasnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta Catur Laswanto beberapa waktu lalu menjelaskan, awalnya RS Haji adalah BUMD DKI yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI sebesar 51 persen, dan sisanya milik Badan Pengelola Dana Abadi Umat Kementerian Agama.

RS tersebut dibangun untuk mengenang tragedi terowongan Mina yang menelan korban jemaah haji, termasuk dari Indonesia.

”Kemudian, bentuk PT RS Haji Jakarta digugat class action. Pengadilan memutuskan bentuk PT harus dibubarkan, sekarang sedang dalam proses, jadi memang tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dari RS Haji,” papar Catur.

Pembubaran bentuk PT membuat status RS menjadi tidak jelas. Pemprov DKI kemudian berniat menjadikan RSUD dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah Dinas Kesehatan DKI.

Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena bersengketa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dan diputuskan tidak bisa dibuat BLUD. Sengketa dua kubu pemegang saham RS Haji Jakarta akhirnya berkepanjangan karena Kementerian Agama juga ingin mengelola rumah sakit ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Warga Korban Banjir Terhambat Cari Nafkah karena Ganti Rugi Belum Dibayarkan PT Khong Guan

Megapolitan
Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Petugas Ambulans Demo di Depan Balai Kota, Ini Respons Dinkes DKI

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Wagub DKI Sebut Belum Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Dampak Demo UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Pemprov DKI Segera Evaluasi Usulan Pembongkaran Tiang Bekas Proyek Monorel

Megapolitan
63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

63 Rumah Warga di Babelan, Bekasi Diterjang Angin Puting Beliung

Megapolitan
Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Penertiban Rumah di Bantaran Kali Seharusnya Tak Pandang Bulu

Megapolitan
AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

AirAsia Indonesia Digugat Karyawan karena Tak Beri Gaji 6 Bulan

Megapolitan
Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Tenggak Miras Oplosan Saat Perayaan Ulang Tahun, 2 Pemuda di Depok Tewas

Megapolitan
Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Kabupaten Bekasi Masih Ada di Zona Merah Covid-19, Ini Penjelasan Kadinkes

Megapolitan
Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Belajar dari Bioskop Luar Negeri, Cinepolis Yakin Klaster Bioskop Bisa Dihindari

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Kasus Covid-19 di Tangsel Terus Naik, Airin Akui Peran Satgas RT/RW Belum Maksimal

Megapolitan
Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Imbau Warga Tak ke Luar Kota Saat Libur Panjang, Wagub DKI: Jangan Sampai Kasus Covid-19 Naik Lagi

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Pemkab Bekasi Akan Limpahkan Kasus Pembuang Sampah di Kalimlang ke Pengadilan

Megapolitan
AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

AirAsia Indonesia Tegaskan Operasional Mereka Tak Terpengaruh Penutupan AirAsia X

Megapolitan
Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Sumbatan Sampah Bikin Muara Angke Banjir Rob, Lurah: Warga Tak Mau Sadar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X