Kompas.com - 15/08/2013, 00:05 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada sejumlah BUMD yang memiliki kesamaan dalam hal tugas sehingga kinerja mereka tidak efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana mengurangi jumlah badan usaha milik daerah (BUMD).

"Ngapain kan BUMD banyak-banyak, tapi mengurusi permasalahan yang sama, misalnya sama-sama mengurusi pangan. Lebih baik (jumlah BUMD) dikerucutkan," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Tujuan pengerucutan itu, kata dia, agar efektif dan lebih menguntungkan. Sebab, selama ini yang terjadi adalah BUMD dengan jumlah yang begitu banyak, tetapi tidak menghasilkan keuntungan untuk pendapatan DKI.

Menurut Basuki, Pemprov DKI menyerahkan pengkajian soal mana BUMD yang akan digabungkan atau dibubarkan kepada Asisten Perekonomian DKI Hasan Basri Saleh dan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Catur Laswanto.

"Sekarang saya tinggal menunggu hasil kajian dari Pak Hasan," kata Basuki.

Sementara itu, Kepala BPMP DKI Jakarta Catur Laswanto mengakui ada beberapa BUMD yang kinerjanya tidak baik sehingga kegiatan perusahaannya malah menjadi beban bagi Pemprov DKI, antara lain PD Dharma Jaya, Ratax, dan saham di Sheraton Media Hotel and Towers.

Untuk PD Dharma Jaya, ia tak menutup kemungkinan akan digabungkan dengan PD Pasar Jaya atau PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memperkuat lini bisnis pangan di Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, Pemprov DKI memiliki 23 BUMD. Dari 23 BUMD itu, DKI memiliki saham mayoritas di PDAM Jaya, PD Dharma Jaya, PD Pasar Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PD PAL Jaya, THR Lokasari, PT Bank DKI, PT Jakarta Propertindo, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk, PT JIEP, PT Jakarta Tourisindo, PT RS Haji Jakarta, dan PT MRT Jakarta.

Adapun lima pembayar pendapatan asli daerah (PAD) yaitu PT Bank DKI, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Delta Jakarta, PD Pasar Jaya, dan PT Jakarta Propertindo.

Sementara itu, mulai tahun 2011 hingga 2013, PD Dharma Jaya tidak membagi dividen. Bahkan PT Cemani Toka, PT Ratax Armada, PT Pakuan, PT Grahasari Suryajaya, dan PT RS Haji Jakarta mulai dari tahun 2009 sudah tidak membayarkan dividen kepada DKI.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.