Kompas.com - 15/08/2013, 09:42 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (29/7/2013). YoutubeWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui Rajjam Ahok (Rakyat Jakarta Jahit Mulut Ahok) yang menuntutnya meminta maaf kepada Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, Senin (29/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta kesal orang-orang kerap menudingnya sebagai orang yang anti-pedagang kaki lima (PKL). Padahal, menurut dia, Pemprov DKI ingin PKL tidak membuat Jakarta rugi lebih besar karena kemacetan yang diakibatkannya.

"Orang memersepsikan kita itu seolah-olah anti-PKL. Itu salah. Justru yang menopang ekonomi Jakarta itu UKM dan PKL ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Target Pemprov DKI adalah bagaimana menyingkirkan mereka-mereka yang menghambat laju arus lalu lintas. Setelah dikaji, ternyata sebagian besar yang menghambat adalah PKL.

Tak semua PKL terkena penertiban. Hanya PKL yang berada di jalanlah yang terkena penertiban. Walaupun lapak mereka digusur dan ditertibkan, Pemprov DKI memberikan solusi dengan relokasi, termasuk ke taman-taman yang ada.

"Pernah enggak dalam sejarah kita terpikir taman mau dibuka untuk PKL? Itu cuma Pak Jokowi yang berani ngomong, kan? Terus kita lagi tender DED Monas bawah tanah juga untuk PKL," kata Basuki.

Di samping itu, ia juga menyesalkan pendapat beberapa kalangan yang masih saja mengkritik kebijakan Pemprov DKI untuk tidak memprioritaskan PKL non-KTP DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta agar pihak-pihak yang memberi tanggapan dan opini terkait relokasi PKL tidak memberi kesan Pemprov DKI pilih kasih. Sebab, hal itu dapat memicu kesalahpahaman warga terhadap kebijakan Pemprov DKI yang kemudian memperkeruh hubungan keduanya.

Kebijakan mengutamakan PKL KTP DKI untuk direlokasi, menurut dia, telah sesuai dengan Perda tentang Kependudukan. Di dalam perda itu disebutkan, warga di DKI yang berdagang tetapi tidak melapor dalam 24 jam akan diberi sanksi berupa pidana.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemprov DKI bahkan, kata dia, sudah berbaik hati menawarkan pengurusan KTP bagi PKL yang belum memilikinya. "Jadi pengamat enggak usah kasih kalimat-kalimat kayak gitu. Rakyat dibodohin dan menjadi provokasi. Seolah-olah Pemprov DKI kejam, yang KTP non-DKI dianaktirikan begitu," kata Basuki.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Hujan Lebat di Bogor, Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga

Megapolitan
Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Gagalkan Sejumlah Tawuran, Polisi: Kami Patroli Benar-benar Sampai Pagi

Megapolitan
PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

PPKM Kota Bogor Turun ke Level 2, Bima Arya Bersyukur

Megapolitan
UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 19 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 105 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Dishub Kota Tangerang: Jumlah Penumpang Angkot Tak Sampai 50 Persen

Megapolitan
Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Taman Kota di Bogor Belum Dibuka meski Status PPKM Sudah Level 2

Megapolitan
Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Polisi Usut 11 Perusahaan Pinjol Diduga Ilegal di Jakbar

Megapolitan
Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Tawuran Sering Direncanakan Lewat Medsos, Polisi Akan Identifikasi Akun

Megapolitan
Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Tak Ada Pasien Covid-19 Tiga Hari Terakhir, Tempat Isoman Wisma Makara UI Ditutup

Megapolitan
Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Satgas: Satu Siswa SMPN 10 Depok Positif Covid-19 Terpapar dari Keluarga

Megapolitan
Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Tak Lagi Khusus Pasien Covid-19, RSU Serpong Utara Kini Buka Layanan Kesehatan Umum

Megapolitan
Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Perempuan Korban Tabrak Lari di Tol Sedyatmo Sebelumnya Diduga Depresi

Megapolitan
PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

PPKM Level 2, Kapasitas Penumpang Angkutan Umum di Kota Tangerang Boleh 100 Persen

Megapolitan
Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Kasus Remaja Disekap dan Dilecehkan Penjaga Warung di Pamulang, Polisi: Diselesaikan Kekeluargaan

Megapolitan
Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Kota Bogor PPKM Level 2, Sarana Olahraga hingga Wisata Air Dapat Kelonggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.