Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/08/2013, 09:42 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta kesal orang-orang kerap menudingnya sebagai orang yang anti-pedagang kaki lima (PKL). Padahal, menurut dia, Pemprov DKI ingin PKL tidak membuat Jakarta rugi lebih besar karena kemacetan yang diakibatkannya.

"Orang memersepsikan kita itu seolah-olah anti-PKL. Itu salah. Justru yang menopang ekonomi Jakarta itu UKM dan PKL ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Target Pemprov DKI adalah bagaimana menyingkirkan mereka-mereka yang menghambat laju arus lalu lintas. Setelah dikaji, ternyata sebagian besar yang menghambat adalah PKL.

Tak semua PKL terkena penertiban. Hanya PKL yang berada di jalanlah yang terkena penertiban. Walaupun lapak mereka digusur dan ditertibkan, Pemprov DKI memberikan solusi dengan relokasi, termasuk ke taman-taman yang ada.

"Pernah enggak dalam sejarah kita terpikir taman mau dibuka untuk PKL? Itu cuma Pak Jokowi yang berani ngomong, kan? Terus kita lagi tender DED Monas bawah tanah juga untuk PKL," kata Basuki.

Di samping itu, ia juga menyesalkan pendapat beberapa kalangan yang masih saja mengkritik kebijakan Pemprov DKI untuk tidak memprioritaskan PKL non-KTP DKI. Pria yang akrab disapa Ahok itu pun meminta agar pihak-pihak yang memberi tanggapan dan opini terkait relokasi PKL tidak memberi kesan Pemprov DKI pilih kasih. Sebab, hal itu dapat memicu kesalahpahaman warga terhadap kebijakan Pemprov DKI yang kemudian memperkeruh hubungan keduanya.

Kebijakan mengutamakan PKL KTP DKI untuk direlokasi, menurut dia, telah sesuai dengan Perda tentang Kependudukan. Di dalam perda itu disebutkan, warga di DKI yang berdagang tetapi tidak melapor dalam 24 jam akan diberi sanksi berupa pidana.

Pemprov DKI bahkan, kata dia, sudah berbaik hati menawarkan pengurusan KTP bagi PKL yang belum memilikinya. "Jadi pengamat enggak usah kasih kalimat-kalimat kayak gitu. Rakyat dibodohin dan menjadi provokasi. Seolah-olah Pemprov DKI kejam, yang KTP non-DKI dianaktirikan begitu," kata Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Getir Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Getir Orangtua Mendapati Anaknya Jadi Tersangka Usai Jadi Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Krisis Air Bersih di Kampung Apung Muara Baru, Warga: Bisa 3 Hari Enggak Mandi

Megapolitan
Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Keluarga Hasya: Pensiunan Polri Tak Menolong Saat Korban Sekarat

Megapolitan
Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Pakar Hukum: Kalau Polisi Mau Hentikan Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri, Jangan Korban Mati Jadi Alasan

Megapolitan
Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Sebelum Hasya Dijadikan Tersangka, Polisi Sempat Paksa Keluarga untuk Berdamai

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Tersangka, Pakar Hukum: Kontradiktif dan Tidak Tepat!

Megapolitan
Cara Daftar Paspor Online 2023

Cara Daftar Paspor Online 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi 2023

Megapolitan
Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Kereta Terakhir dari Bogor ke Manggarai 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Kereta Terakhir dari Serpong ke Tanah Abang 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Serpong 2023

Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Serpong 2023

Megapolitan
Kereta Terakhir dari Tangerang ke Duri 2023

Kereta Terakhir dari Tangerang ke Duri 2023

Megapolitan
Bripka HK, Anggota Polsek Pondok Aren yang Aniaya Istri Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus KDRT

Bripka HK, Anggota Polsek Pondok Aren yang Aniaya Istri Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus KDRT

Megapolitan
Penyidik Sempat Sarankan Orangtua Hasya Berdamai dengan Pensiunan Polri Pelaku Tabrak Lari

Penyidik Sempat Sarankan Orangtua Hasya Berdamai dengan Pensiunan Polri Pelaku Tabrak Lari

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.