Basuki: Lawan Politik Kita Ciptakan "Ahok Vs PKL"

Kompas.com - 15/08/2013, 09:56 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesal dituding kalau DKI anti-pedagang kaki lima (PKL), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terima. Dia balik menuding ada pihak-pihak yang menciptakan pandangan karena tidak menyukai kepemimpinan Basuki bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Kita bukan anti-PKL. Cuma kan lawan (politik) kita keluarnya 'Ahok vs PKL'... dan bikin PKL benci sama kita," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Padahal, menurut Basuki, pedagang asli Tanah Abang bersikap baik dan menginginkan kelancaran relokasi. Sementara itu, menurut dia, PKL yang menolak untuk direlokasi hingga menggedor-gedor pagar Balaikota menolak relokasi bukanlah pedagang asli. Mereka hanya pedagang musiman atau hanyalah pendemo yang dibayar oleh beberapa pihak.

Saat beberapa pedagang asli Tanah Abang mendatangi Basuki, ia bertanya sudah berapa lama berdagang di Tanah Abang. Basuki kemudian menjelaskan, kalau mereka sudah berdagang sampai puluhan tahun, apakah pernah Pemprov DKI memberikan solusi relokasi dan membebaskan biaya sewa kios selama enam bulan pertamanya.

"Cuma era Pak Jokowi saja yang ada. Jadi, mana yang bilang Pak Jokowi tidak pro-PKL? Mana mungkin beliau tidak pro. Dia saja kalau makan sukanya di PKL, kok," kata Basuki.

Hanya, ia tidak menginginkan pedagang berusaha menduduki lahan negara. Pemprov DKI pun telah berkomitmen untuk menegakkan peraturan yang ada. Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Para penghuni ilegal tanah negara itu akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila pedagang masih memilih bertahan untuk berdagang di jalan, mereka hanya tinggal memilih untuk membayar denda sesuai yang ditulis di dalam perda tersebut atau dikurung selama beberapa hari.

"Kita masih gunakan perda. Kalau kita pakai UU Lalu Lintas, bisa lebih tinggi sanksinya, kena denda bisa sampai Rp 50 juta. Kita begitu saja prinsipnya," kata alumnus Universitas Trisakti itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Pemkot Jaktim Tegur PT Khong Guan karena Tak Kunjung Perbaiki Tembok Roboh

Megapolitan
Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Ditolak Warga, Hotel di Sabang Tidak Lagi Jadi Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19

Megapolitan
Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Mengadu Sejumlah Masalah, Petugas Ambulans Unjuk Rasa di Depan Balai Kota

Megapolitan
Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Deteksi Banjir, Anies Minta Camat dan Lurah Ketahui Volume Air Hujan dengan Alat Ukur

Megapolitan
Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Ridwan Kamil: Realistis Kondisi Normal dari Pandemi Covid-19 Baru 2022

Megapolitan
Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Dua Ruas Jalan di Jakarta Barat Rawan Terjadi Kecelakaan, Ini Sebabnya

Megapolitan
Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Pemkot Jaksel Panggil Pengembang Melati Residence, Wali Kota: Dua Kali Tak Hadir

Megapolitan
Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Ridwan Kamil Khawatir Lonjakan Kasus Covid-19 di Jabar Setelah Long Weekend

Megapolitan
Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Pembangunan Embung Tegal Alur Ditargetkan Selesai Awal 2021

Megapolitan
Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Pemkot Klaim Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Barat Turun Berkat Ronda Keliling

Megapolitan
Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Lurah Sebut PT Khong Guan Janji Beri Jawaban soal Ganti Rugi Warga Senin Pekan Depan

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Demo Tolak UU Cipta Kerja Usai, Kendaraan Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

8 Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada Tangsel Dilakukan 2 Paslon

Megapolitan
Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Musim Hujan, Pemkot Tangerang Siapkan 709 Petugas Siaga Banjir

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Polda Metro Jaya Bakal Gelar Operasi Zebra 26 Oktober-8 November 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X