Kompas.com - 16/08/2013, 08:27 WIB
Salah satu sisi kantor Ahok Center yang berlokasi di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSalah satu sisi kantor Ahok Center yang berlokasi di Apartemen Juanda, Jakarta Pusat.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahok Center menuai kontroversi. Keberadaannya sebagai mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyaluran corporate social responsibility (CSR) di rumah susun Marunda, Jakarta Utara, dinilai membantu. Namun, di sisi lain, dianggap bom waktu dan bisa menghancurkan empunya.

Kontroversi tersebut bermula saat wartawan mendapat sebundel kertas pers realease dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2013 lalu. Kertas itu berisi daftar perusahaan penyalur CSR di empat dinas, yakni Dinas Perumahan dan Bangunan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Di lembar daftar perusahaan penyalur CSR di Dinas Perumahan dan Bangunan ke rumah susun Marunda, tertera jelas bahwa mitra kerja penyaluran adalah Ahok Center. Faisal Basri, pengamat ekonomi sekaligus mantan rivalnya di Pemilukada DKI 2012 lalu mempertanyakan keberadaan Ahok Center yang dianggapnya rentan kepentingan politik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama langsung membantah. "Ahok Center enggak ada rekening bank dan tidak pernah terima duit. Itu hanya relawan yang mau bantu mengawasi siapa (penghuni) yang jual," ujarnya di Balaikota, Kamis (15/8/2013).

Usut punya usut, Ahok Center adalah nama beken dari sebuah LSM yang didirikan Ahok tahun 2007 lalu, yakni Center for Democracy and Transparancy atau CDT. Isinya, ya semua relawan pemenangan Ahok saat Pemilukada 2012. Mereka diketahui bermarkas di salah satu kantor di Jalan Juanda, Jakarta Pusat.

Bunyamin Permana, salah satu relawannya menjelaskan, mitra kerja yang dimaksud bukan sebagai penyalur CSR. Tapi, mengawasi barang-barang hasil CSR agar tak disalahgunakan warga, misalnya diperjualbelikan dan lainnya.

"Jadi kita hanya membantu. Kita ditugaskan Pak Ahok, yang awalnya menjadi relawan. Tapi akhirnya ya membantu masyarakat," ujarnya.

Natanael Oppusunggu, koordinator dan penanggungjawab CDT mengatakan, aktivitas mereka dibiayai kocek pribadi sang wagub, yakni sebesar Rp 30 juta per bulannya. Sebanyak tujuh orang anggotanya digaji sesuai dengan UMP, yakni Rp 2,2 juta per bulannya.

BPKD Klarifikasi

Kamis sore, Kepala BPKD Endang Wijayanti mengaku dipanggil Ahok terkait informasi tersebut. Endang menampik menjadi sasaran kemarahan sang Wagub karena menuliskan Ahok Center sebagai mitra kerja dalam penyaluran CSR. Endang juga sekaligus hendak mengklarifikasi informasi itu kepada media.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

18 Titik Banjir di Kecamatan Benda, Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Tak Memadai

18 Titik Banjir di Kecamatan Benda, Pemkot Tangerang Sebut Drainase Tol JORR II Tak Memadai

Megapolitan
Titik Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 47 RT, Terbanyak di Jakarta Barat

Titik Banjir di Jakarta Bertambah Jadi 47 RT, Terbanyak di Jakarta Barat

Megapolitan
Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Pembongkaran Trotoar di Cilandak Diduga Libatkan Oknum PNS

Megapolitan
197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Baru Kembali dari Lima Negara Ini

Megapolitan
Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Disdik DKI Sebut Ada Sekolah di Jakarta yang Tolak Dites Pelacakan Covid-19

Megapolitan
46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

46 RT dan 5 Ruas Jalan Tergenang Banjir di Jakarta Barat Hingga Selasa Sore

Megapolitan
Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Yusuf Mansur Bicara Nilai Sedekah saat Tawarkan Investasi Tabung Tanah

Megapolitan
Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Yusuf Mansur Disebut Tawarkan Investasi Tabung Tanah saat Pengajian

Megapolitan
Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Kriminolog Sebut Penagihan oleh Rentenir Cenderung Timbulkan Kekerasan, Bagaimana Mengatasinya?

Megapolitan
Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Artis FTV Jadi Korban Pengeroyokan di Tempat Hiburan Malam di Bogor

Megapolitan
Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Pemkot Jaktim Akan Menata Trotoar di Depan RS UKI Setelah PKL Direlokasi

Megapolitan
Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Diperiksa Terkait Laporan Luhut, Haris Azhar dan Fatia Dimintai Keterangan Soal Akun Youtube

Megapolitan
Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Akibat Hujan Deras Hari Ini, Ada 8 Titik Banjir di Jakarta Pusat

Megapolitan
Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Gugat Yusuf Mansur, 3 Pekerja Migran Tak Pernah Terima Bagi Hasil Program Tabung Tanah yang Dijanjikan

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

UPDATE 18 Januari: 856 Kasus Omicron di Jakarta, Kasus Aktif Covid-19 Capai 4.297

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.