"Relawan harus dihentikan. Kita sudah punya birokrat yang mengurus itu semua," ujar Selamat, Jumat (16/8/2013).
Selamat menjelaskan, jika membiarkan mantan relawannya tetap bekerja mengambil alih fungsi SKPD, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai tak bisa mengendalikan anak buahnya sendiri.
"Itu kan artinya merasa birokrat tak penting lagi. Yang penting kerja relawannya, ya enggak bisa begitu, harus sesuai fungsi dong," lanjut Selamat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku tak percaya jika Basuki tidak mengetahui aktivitas Ahok Center karena Basuki terlibat dalam pembentukan relawan tersebut.
"Ahok tinggal bilang, kalau mereka tak perlu bekerja lagi. Masak meyakinkan PKL bisa, tapi menertibkan Ahok Center enggak bisa," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI merilis informasi bahwa Ahok Center menjadi mitra kerja Dinas Perumahan dan Bangunan untuk menyalurkan barang-barang hasil CSR sejumlah perusahaan ke warga di rumah susun Marunda, Jakarta Utara. Banyak pihak mempertanyakan keberadaan Ahok Center sebagai mitra kerja tersebut.
Basuki sendiri menampik Ahok Center adalah penyalur atau penghimpun CSR. Menurutnya, Ahok Center hanya mengawasi distribusi CSR. Senada dengan Basuki, beberapa anggota Ahok Center pun menjelaskan hal yang sama.
Ahok Center sendiri sebetulnya merupakan LSM yang didirikan Basuki pada 2007, yakni Center for Democracy and Transparancy (CDT). LSM ini berisi semua relawan pemenangan Ahok saat Pemilukada DKI 2012. Mereka bermarkas di salah satu kantor di Jalan Juanda, Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.