Kompas.com - 20/08/2013, 08:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengunjungi Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2013). Dia memeriksa kesiapan blok tersebut menerima para PKL. KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoGubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengunjungi Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2013). Dia memeriksa kesiapan blok tersebut menerima para PKL.
EditorAna Shofiana Syatiri

Prof Dr Maswadi Rauf, Pengamat Politik

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan para pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan suatu solusi dalam memecahkan kemacetan yang kerap melanda kawasan itu.

Saya tidak melihat ada kaitannya dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta meski saat Pemilihan Gubernur 2012 lalu suara Jokowi di kawasan Tanah Abang jeblok.

Langkah Jokowi sudah benar, yaitu ingin menepati janji untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang kerap melanda Jakarta, salah satunya dengan penertiban PKL Tanah Abang. Ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur tahun lalu.

Persoalan DKI Jakarta ini merupakan ujian yang akan dia tempuh selama 5 tahun ketika menjabat sebagai orang nomor satu Jakarta. Pasalnya, masyarakat sudah memercayakan segala problematika Jakarta kepadanya.

Jokowi itu sebelumnya tidak kenal di Jakarta, tetapi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi, jangan pernah beranggapan bahwa penertiban PKL Tanah Abang karena Jokowi punya dendam karena suara Jokowi-Ahok pada pilgub lalu jeblok.

Saya bahkan berharap Jokowi-Ahok tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan masalah Jakarta, mulai penanganan banjir hingga kemacetan yang sudah menjadi masalah atau persoalan berat di Ibu Kota. Jokowi masih memiliki waktu untuk melakukan berbagai terobosan untuk mengurai kemacetan dan menyelesaikan masalah banjir di Ibu Kota.

Sejauh ini, tindakan Jokowi menyelesaikan masalah tersebut banyak mendapat pujian dari masyarakat, tetapi sekaligus mengundang reaksi banyak politisi yang iri dengan kariernya.

Jokowi harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya, seperti melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan atau Waduk Pluit, untuk mengatasi banjir. Tak hanya itu, penertiban PKL di Pasar Tanah Abang juga harus konsisten dan dilanjutkan ke penertiban PKL di wilayah lain.

Bayangkan, sebagian besar trotoar di Jakarta saat ini sudah dikuasai oleh pedagang kaki lima. Para pejalan kaki sudah tidak memilii akses lagi untuk melakukan aktivitasnya di trotoar yang sudah seharusnya menjadi hak pejalan kaki. (bin)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Megapolitan
Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Megapolitan
Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Pondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Megapolitan
Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Larangan Mudik, Pendapatan Penyedia Jasa Penukaran Uang Anjlok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X