Kompas.com - 20/08/2013, 08:51 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kemeja putih) meninjau Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013). KOMPAS.com/ROBERTUS BELARMINUSGubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kemeja putih) meninjau Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2013).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengejutkan kalangan pengusaha. Jokowi ingin menjadikan DKI khusus sebagai kota jasa dan perdagangan.

Awalnya, sekitar 60 perusahaan di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) terpaksa memecat sekitar 1.200 buruhnya. Perusahaan tak sanggup membayar gaji mereka yang telah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, order perusahaan menurun.

Seperti diketahui, pihak Dewan Pengupahan DKI Jakarta akhirnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2013, yakni sebesar Rp 2.216.243,68. Puluhan perusahaan yang memecat buruhnya itu diketahui sempat mengajukan permohonan untuk penangguhan UMP ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, tidak ada satu pun permohonan yang dikabulkan.

Menanggapi hal tersebut, orang nomor satu di DKI Jakarta mengaku tak bertanggung jawab atas dipecatnya ribuan buruh. Menurutnya, itu merupakan urusan perusahaan masing-masing.

"Kalau (perusahaan) enggak sanggup (menggaji) ya bagaimana? Hah? Bagaimana? Ya, urusan perusahaan dong," ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, pada Senin siang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, arah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah jelas, yakni ingin memusatkan Ibu Kota hanya pada jasa dan perdagangan, sedangkan industri sektoral ditempatkan di daerah penyangga.

"Plan kita ke depan, DKI menjadi pusat jasa dan perdagangan. Sekarang masih ada industri gede di Jakarta Utara sana, apa benar itu," lanjutnya.

Berkontribusi malah diusir

Ketua Hubungan Industrial Dewan Pengurus Kota Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jakarta Timur Bambang Adam sangat menyayangkan pernyataan Gubernur. Jokowi dinilai lepas tangan karena usai menaikkan UMP, Jokowi mengaku tak bertanggung jawab atas imbas negatifnya.

Bambang juga mengaku kecewa sang Gubernur mengatakan bahwa Jakarta akan dikhususkan bagi sektor jasa dan perdagangan saja. Menurut Bambang, keberadaan pelaku industri di JIEP bukanlah wewenang Pemprov DKI.

"Kan kawasan Pulogadung ini memang sudah jelas kawasan industri. Kalau mau pindah, apa Pemprov memfasilitasi? Tidak kan," ujarnya.

Terlebih lagi, kata Bambang, keberadaan industri-industri berbagai sektor di kawasan itu memiliki dampak positif bagi pendapatan Pemprov DKI Jakarta, apalagi bagi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu buruh di Ibu Kota.

"Kok yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah malah diusir," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bambang meminta Gubernur DKI menangguhkan UMP di Jakarta bagi perusahaan-perusahaan itu. Hal itu diminta agar perusahaan tak melakukan efisiensi tenaga kerja dan roda perusahaan tetap berjalan baik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Depok, 22 April 2021

Megapolitan
Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Penjambret Ponsel di Tambora Sudah 2 Kali Beraksi, Jual Hasil Curian ke Penadah di Pinggir Jalan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Bekasi, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Bekasi, 22 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 22 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 22 April 2021

Megapolitan
Jambret Ponsel Pejalan Kaki di Tambora, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi, Rekannya Kabur

Jambret Ponsel Pejalan Kaki di Tambora, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi, Rekannya Kabur

Megapolitan
Mengenal Sumi Hastry Purwanti, Polwan Pertama yang Jadi Dokter Forensik

Mengenal Sumi Hastry Purwanti, Polwan Pertama yang Jadi Dokter Forensik

Megapolitan
1.637 Pasien Covid-19 Tersebar di Depok, Terbanyak di Kelurahan Tanah Baru, Beji

1.637 Pasien Covid-19 Tersebar di Depok, Terbanyak di Kelurahan Tanah Baru, Beji

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Laporkan ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Pemprov DKI Minta Warga Laporkan ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
Kisah Ratu Tisha, Masuk di Pusaran Sepak Bola Tanah Air hingga Dobrak Tradisi

Kisah Ratu Tisha, Masuk di Pusaran Sepak Bola Tanah Air hingga Dobrak Tradisi

Megapolitan
UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 di Tangsel Bertambah Jadi 581 Orang

UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 di Tangsel Bertambah Jadi 581 Orang

Megapolitan
Polisi Kejar Satu Lagi Pelaku Perang Sarung di Tangerang yang Tewaskan Lawannya

Polisi Kejar Satu Lagi Pelaku Perang Sarung di Tangerang yang Tewaskan Lawannya

Megapolitan
60 PNS Pemprov DKI Jakarta Meninggal Dunia akibat Covid-19

60 PNS Pemprov DKI Jakarta Meninggal Dunia akibat Covid-19

Megapolitan
Pemerkosaan Remaja oleh Anak Anggota DPRD Bekasi, Kompolnas: Pelaku Berpotensi Dijerat Pasal Berlapis

Pemerkosaan Remaja oleh Anak Anggota DPRD Bekasi, Kompolnas: Pelaku Berpotensi Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X