Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Usir" Industri Sektoral dari Jakarta?

Kompas.com - 20/08/2013, 08:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengejutkan kalangan pengusaha. Jokowi ingin menjadikan DKI khusus sebagai kota jasa dan perdagangan.

Awalnya, sekitar 60 perusahaan di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) terpaksa memecat sekitar 1.200 buruhnya. Perusahaan tak sanggup membayar gaji mereka yang telah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, order perusahaan menurun.

Seperti diketahui, pihak Dewan Pengupahan DKI Jakarta akhirnya menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2013, yakni sebesar Rp 2.216.243,68. Puluhan perusahaan yang memecat buruhnya itu diketahui sempat mengajukan permohonan untuk penangguhan UMP ke Pemprov DKI Jakarta. Namun, tidak ada satu pun permohonan yang dikabulkan.

Menanggapi hal tersebut, orang nomor satu di DKI Jakarta mengaku tak bertanggung jawab atas dipecatnya ribuan buruh. Menurutnya, itu merupakan urusan perusahaan masing-masing.

"Kalau (perusahaan) enggak sanggup (menggaji) ya bagaimana? Hah? Bagaimana? Ya, urusan perusahaan dong," ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, pada Senin siang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, arah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah jelas, yakni ingin memusatkan Ibu Kota hanya pada jasa dan perdagangan, sedangkan industri sektoral ditempatkan di daerah penyangga.

"Plan kita ke depan, DKI menjadi pusat jasa dan perdagangan. Sekarang masih ada industri gede di Jakarta Utara sana, apa benar itu," lanjutnya.

Berkontribusi malah diusir

Ketua Hubungan Industrial Dewan Pengurus Kota Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jakarta Timur Bambang Adam sangat menyayangkan pernyataan Gubernur. Jokowi dinilai lepas tangan karena usai menaikkan UMP, Jokowi mengaku tak bertanggung jawab atas imbas negatifnya.

Bambang juga mengaku kecewa sang Gubernur mengatakan bahwa Jakarta akan dikhususkan bagi sektor jasa dan perdagangan saja. Menurut Bambang, keberadaan pelaku industri di JIEP bukanlah wewenang Pemprov DKI.

"Kan kawasan Pulogadung ini memang sudah jelas kawasan industri. Kalau mau pindah, apa Pemprov memfasilitasi? Tidak kan," ujarnya.

Terlebih lagi, kata Bambang, keberadaan industri-industri berbagai sektor di kawasan itu memiliki dampak positif bagi pendapatan Pemprov DKI Jakarta, apalagi bagi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi ratusan ribu buruh di Ibu Kota.

"Kok yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah malah diusir," ucapnya.

Oleh sebab itu, Bambang meminta Gubernur DKI menangguhkan UMP di Jakarta bagi perusahaan-perusahaan itu. Hal itu diminta agar perusahaan tak melakukan efisiensi tenaga kerja dan roda perusahaan tetap berjalan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Masjid Agung Bogor, Simbol Peradaban yang Dinanti Warga Sejak 7 Tahun Lalu

Megapolitan
Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Duduk Perkara Penganiayaan 4 Warga Sipil oleh Oknum TNI di Depan Polres Jakpus

Megapolitan
45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

45 Orang Jadi Korban Penipuan Jual Beli Mobil Bekas Taksi di Bekasi, Kerugian Capai Rp 3 Miliar

Megapolitan
Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Telan Anggaran Rp 113 Miliar, Bima Arya Harap Masjid Agung Bogor Jadi Pusat Perekonomian

Megapolitan
Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Driver Taksi Online Diduga Berniat Culik dan Rampok Barang Penumpangnya

Megapolitan
TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

TNI AD Usut Peran Oknum Personelnya yang Aniaya 4 Warga Sipil di Jakpus

Megapolitan
Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Polisi Temukan Dua Luka di Kepala Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Bogor

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Pembunuh Wanita di Bogor Ternyata Suaminya Sendiri

Megapolitan
Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Diduga Korban Pembunuhan, Wanita di Bogor Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com