Pemberian Modal Pemprov DKI ke BUMD Dipertanyakan DPRD

Dihubungi wartawan, Selasa (20/8/2013) pagi, Sanusi mengatakan, penyertaan modal itu tercantum dalam draf penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2013. Jumlahnya bertambah sekitar Rp 2 triliun.

"Di dalamnya penambahan terbesar ada pada pemberian modal kepada tiga BUMD. Bank DKI sebesar Rp 900 miliar, PT Jakarta Propertindo Rp 1,4 triliun, dan PD Sarana Pembangunan Jaya Rp 130 miliar," ujar Sanusi.

"Ini yang kami harus tanyakan. Penyertaan modal misalnya Jakpro untuk apa? Memang sih di dalam KUAPPS sudah disebutkan untuk modal awal bisnis, tapi kurang spesifik," lanjut Sanusi.

Selain menyebutkan untuk penyertaan modal, pihak eksekutif juga harus memaparkan apa saja prestasi dari sejumlah BUMD tersebut hingga layak mendapatkan suntikan dana segar. Ia tak mau modal itu nantinya tak memiliki feedback yang positif bagi pendapatan DKI.

Politisi Partai Gerindra tersebut mencontohkan PD Sarana Pembangunan Jaya. Selama ini, kerja BUMD itu seakan tertutup oleh PT Jakarta Propertindo. Ia hanya menggarap proyek-proyek kecil yang dianggap kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

Hingga saat ini, draf APBDP 2013 masih di tangan pimpinan DPRD DKI. Jika eksekutif menyerahkan permintaan anggota dewan tepat waktu, APBDP 2013 direncanakan diketok pada September atau Oktober 2013 mendatang.

"Kan dikirim pas mau Lebaran jadi kepotong libur. Ini dalam waktu dekat mau dibahas di fraksi dulu kemudian pimpinan nanti Paripurna," lanjutnya.

APBD Tahun 2013 DKI Jakarta sebesar Rp 49,9 triliun. Namun, anggaran bisa berubah sesuai dengan RAPBDP yang akan dilaksanakan Agustus atau September 2013.

Sebelumnya, dengan anggaran Rp 49,9 triliun, diperoleh dari pendapatan daerah mencapai Rp 41,5 triliun dan belanja daerah Rp 45,5 triliun. Dengan defisit Rp 4 triliun, dialokasikan pembiayaan daerah sebesar Rp 4 triliun yang berasal dari pemerintah pusat.