Kompas.com - 20/08/2013, 14:12 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balaikota Jakarta, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017. WARTA KOTA/ANGGA BNGubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balaikota Jakarta, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah pengunduran diri Fadjar Panjaitan pada April lalu, jabatan sekretaris daerah (sekda) DKI Jakarta hingga kini masih belum dapat diketahui. Sebuah petunjuk diucapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menegaskan bahwa calon yang akan dipilih merupakan PNS yang tidak mendekati masa pensiun, atau paling tidak, tidak mendekati umur 56 tahun.

"Intinya, PNS yang sudah berusia 56 tahun jangan disambung lagi. Meskipun punya prestasi sebagus apa pun, juga enggak bisa, supaya ada kesempatan buat yang lain-lainnya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (19/8/2013).

Tak berbeda jauh dari Basuki, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga Reydonnyzar Moenek pun menyatakan hal serupa. Ia mengatakan, kelak pejabat yang dipilih menjadi sekda merupakan pejabat yang dianggap mampu, layak secara administratif, memiliki kapasitas, integritas, cakap, dan berkompeten. Menjadi seorang sekda, kata dia, akan berwenang menjadi pembina pegawai negeri sipil (PNS), pengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengatur sumber daya manusia, dan perancang peraturan daerah (perda).

Menurut pengamat pemerintahan, Mas’ud Said, posisi sekda DKI menjadi incaran semua pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu disebabkan jabatan tersebut memiliki prestise untuk dapat mengendalikan wali kota dan bupati. Sekda juga menjadi koordinator APBD DKI dan merupakan karier tertinggi seorang PNS. Sekda memiliki kemudahan membina kerja sama dengan pemerintah pusat.

Asisten Staf Khusus Presiden bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah ini menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memilih seorang pejabat senior DKI yang memiliki rekam jejak dan prestasi baik, bersih, berkarakter kuat di jajaran DKI, dan mengetahui seluk-beluk pemerintahan di Jakarta.

"Gubernur pasti menutup rapat calon sekda yang telah dikantonginya. Jangan sampai partai mencoba mengintervensi, itu sangat tidak etis," kata Mas'ud.

Proses panjang menuju DKI-3

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, posisi sekda DKI dijabat Wiriyatmoko selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI. Ia juga menjabat sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 122 disebutkan bahwa gubernur provinsi mencalonkan tiga nama untuk sekda dan diusulkan melalui Kementerian Dalam Negeri. UU tersebut memiliki petunjuk teknis, yaitu Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II.

Setelah Mendagri menerima tiga nama dari Gubernur DKI, Mendagri akan berkirim surat ke Presiden. Berkas nama-nama calon sekda itu juga akan diteruskan kepada Jaksa Agung, Kapolri, Badan Intelejen Negara (BIN), dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Para penegak hukum itu akan melihat rekam jejak hukum dan kelaikan calon sekda. Hasilnya disampaikan kepada penentu akhir, yakni Wakil Presiden RI Boediono.

Untuk dapat menjadi seorang sekda, PNS harus berpangkat dari golongan IV-d dan IV-c. Sebelum diangkat, ia telah menjabat di eselon II. Saat ini, jumlah PNS yang memiliki pangkat golongan IV D di DKI Jakarta berjumlah 10 orang.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perpanjangan masa kerja eselon I dapat dilakukan selama dua tahun. Sebanyak sembilan nama pejabat DKI yang menjadi calon sekda telah ditugaskan Jokowi di dalam surat tugas Nomor 716/082.62 untuk mengikuti asesmen kompetensi calon sekda DKI di Hotel Sahid, Tanah Abang, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Selain Wiriyatmoko, nama-nama calon sekda itu adalah Asisten Pemerintahan DKI Sylviana Murni, Asisten Perekonomian DKI Hasan Basri, Inspektur DKI Franky Mangatas, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Catur Laswanto, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah DKI Mochammad Tauchid Tjakraamidjaja, Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, dan Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah.

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas.com dari Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir, hampir semua calon tersebut berusia lebih dari 50 tahun. Ada empat calon yang akan berusia kurang dari 56 tahun pada tahun depan.

  1. Wiriyatmoko, lahir 12 Maret 1958, usia 55 tahun
  2. Sylviana Murni, lahir 11 Oktober 1958, usia 55 tahun
  3. Hasan Basri Saleh, lahir 18 Mei 1958, usia 55 tahun
  4. Franky Mangatas, lahir 20 November 1959, usia 54 tahun
  5. Catur Laswanto, lahir 4 Januari 1961, usia 52 tahun
  6. Mochammad Tauchid, lahir 4 Desember 1957, usia 56 tahun
  7. Taufik Yudi Mulyanto, lahir 9 November 1961, usia 52 tahun
  8. Saefullah, lahir 11 Februari 1964, usia 49 tahun
  9. Bambang Sugiyono, lahir 26 Agustus 1958, usia 55 tahun

Rencananya, Jokowi akan mengevaluasi dan menyaring calon sekda ini pada akhir Desember maupun awal Januari 2014 untuk segera diproses oleh Mendagri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Cerita Kurir Paket Temukan Ponsel Paspampres lalu Mengembalikan: Bukan Hak Saya

Megapolitan
UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Nihil Kasus Baru di Kota Tangerang, Tinggal 13 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara

Megapolitan
UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

UPDATE: Tambah Satu Kasus di Tangsel, Tinggal 39 Pasien Covid-19 yang Dirawat

Megapolitan
Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Harga Cabai Rawit dan Minyak Goreng Tinggi, PD Pasar Kota Tangerang Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Kota Bekasi Capai 75,55 Persen

Megapolitan
Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Pohon Tumbang di Ciledug, Pengendara Putar Balik Masuk Underpass

Megapolitan
200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

200 Warga Jakarta Barat Dilatih Jadi Pengusaha Makanan Olahan Jamur dan Ikan

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Kronologi Kecelakaan Bus Transjakarta di Jalan Pramuka: Hindari Truk Molen Lalu Tabrak Separator

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Polda Metro Jaya Tegur Transjakarta karena Tak Laporkan Kecelakaan di Jalan Pramuka Jaktim

Megapolitan
Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Kecelakaan Lagi, Bus Transjakarta Tabrak Separator di Jalan Pramuka

Megapolitan
Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Pengunjung Restoran di Jaksel Bakal Dibatasi Selama PPKM Level 3, Pelanggar Bakal Ditindak

Megapolitan
3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

3 Bulan Usai Dilaporkan ke Polisi, Kasus Pelecehan oleh Pemuka Agama di Tangerang Masih Jalan di Tempat

Megapolitan
Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Bikin Banjir, 10 Bangunan di Atas Saluran Air Wilayah Duren Sawit Dibongkar

Megapolitan
PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

PPKM Level 3 Berlaku Mulai 24 Desember, Taman hingga Tempat Wisata di Jaksel Ditutup

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.