Kompas.com - 20/08/2013, 14:25 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh berencana menyerbu Istana, Balaikota DKI, serta Kementerian BUMN pada 5 September 2013. Mereka ingin tuntutan buruh didengar dan dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menurunkan sekitar 30.000 buruh ke jalan. Menurut dia, selama ini, pemerintah pro kepada perusahaan yang membayarkan buruh dengan upah murah.

Selanjutnya, pada 7 September 2003, KSPI akan berunjuk rasa di berbagai provinsi, seperti di Jawa Timur. Apabila dari aksi unjuk rasa itu tidak ada hasilnya dan pengambilan keputusan jauh dari harapan buruh, yakni kenaikan upah minimum 2014 hingga 50 persen dari UMP tahun sebelumnya, buruh mengancam akan melaksanakan mogok nasional pada Oktober atau November 2013.

"Kami juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014," kata Said di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Selain akan mogok secara nasional, mereka rencananya juga akan "menggerebek" pertemuan dewan pengupahan nasional di sebuah hotel swasta di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurut Said, pertemuan itu merupakan pertemuan ilegal karena dewan pengupahan nasional sudah dibubarkan oleh Presiden SBY.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada SK Presiden yang baru terkait pembentukan dewan pengupahan nasional. Said mengatakan, para buruh tidak takut walaupun rencananya Wakil Presiden Boediono juga akan menghadiri konferensi itu.

Adapun yang menjadi tuntutan KSPI adalah kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar 50 persen dari UMP atau UMK tahun sebelumnya. Menteri tidak dapat mengintervensi keputusan kenaikan UMP 2014 karena, menurut dia, penetapan UMP atau UMK merupakan kewenangan gubernur maupun bupati.

Selain itu, ia juga meminta SK Gubernur atau SK Bupati tentang penangguhan UMP dibatalkan. Said juga meminta pimpinan negara maupun provinsi menindak tegas perusahaan-perusahaan outsourcing yang membayar upah di bawah ketetapan SK Gubernur dan bupati.

"Pemerintah wajib meninggalkan kebijakan upah murah dan daya beli masyarakat harus ditingkatkan, mulai dari upah, jaminan kesehatan, dan pensiun," kata Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siswa SMA di Kota Tangerang Kelebihan 391 Orang, Ombudsman Curiga Ada Jalur Masuk Tidak Resmi

Siswa SMA di Kota Tangerang Kelebihan 391 Orang, Ombudsman Curiga Ada Jalur Masuk Tidak Resmi

Megapolitan
Pencuri HP Masuk Gorong-gorong Usai Diteriaki Warga di Pasar Rebo, Damkar Bantu Cari

Pencuri HP Masuk Gorong-gorong Usai Diteriaki Warga di Pasar Rebo, Damkar Bantu Cari

Megapolitan
Jatuh dari Motor dan Terseret 6 Meter, Penipu yang Mengaku Anggota Polri Kritis

Jatuh dari Motor dan Terseret 6 Meter, Penipu yang Mengaku Anggota Polri Kritis

Megapolitan
Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero di Tol Melapor ke Polda Metro Jaya

Sopir Yaris yang Ditampar Pengemudi Pajero di Tol Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
SMAN di Kota Tangerang Kelebihan 391 Murid, SMKN Justru Kekurangan Siswa

SMAN di Kota Tangerang Kelebihan 391 Murid, SMKN Justru Kekurangan Siswa

Megapolitan
Penyebab Kelebihan Murid SMAN di Kota Tangerang, Pihak Berkuasa dan Berduit Paksa Masukkan Anaknya

Penyebab Kelebihan Murid SMAN di Kota Tangerang, Pihak Berkuasa dan Berduit Paksa Masukkan Anaknya

Megapolitan
PPDB Tangsel Jenjang SD dan SMP Sudah Dibuka, Simak Jadwalnya di Sini...

PPDB Tangsel Jenjang SD dan SMP Sudah Dibuka, Simak Jadwalnya di Sini...

Megapolitan
Niki, Rich Brian, dan Raisa Akan Jadi Pengisi Acara HUT Ke-495 DKI Jakarta

Niki, Rich Brian, dan Raisa Akan Jadi Pengisi Acara HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi: Pengemudi Pajero Tampar Sopir Yaris karena Merasa Terhalang Saat Terobos Antrean

Polisi: Pengemudi Pajero Tampar Sopir Yaris karena Merasa Terhalang Saat Terobos Antrean

Megapolitan
Pengemudi Pajero yang Tampar Sopir Yaris Gunakan Mobil Milik Perusahaan

Pengemudi Pajero yang Tampar Sopir Yaris Gunakan Mobil Milik Perusahaan

Megapolitan
16 Pelajar yang Terlibat Tawuran di Kemayoran Dipulangkan dan Wajib Lapor

16 Pelajar yang Terlibat Tawuran di Kemayoran Dipulangkan dan Wajib Lapor

Megapolitan
Sampah di TPA Cipayung Depok Capai 2,5 Juta Kubik, Kepala UPTD: Sudah Sangat Riskan

Sampah di TPA Cipayung Depok Capai 2,5 Juta Kubik, Kepala UPTD: Sudah Sangat Riskan

Megapolitan
SMA dan SMK di Kota Tangerang Disebut Kelebihan Siswa dan Rombongan Belajar dalam Satu Kelas

SMA dan SMK di Kota Tangerang Disebut Kelebihan Siswa dan Rombongan Belajar dalam Satu Kelas

Megapolitan
Identitas Pengemudi Pajero yang Diduga Arogan di Tol Diserahkan ke Polres Jakbar

Identitas Pengemudi Pajero yang Diduga Arogan di Tol Diserahkan ke Polres Jakbar

Megapolitan
Balap Formula E Resmi Jadi Rangkaian Acara HUT Ke-495 DKI Jakarta

Balap Formula E Resmi Jadi Rangkaian Acara HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.