Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuntut UMP Naik, Buruh Kembali Ancam Demo SBY dan Jokowi

Kompas.com - 20/08/2013, 14:25 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh berencana menyerbu Istana, Balaikota DKI, serta Kementerian BUMN pada 5 September 2013. Mereka ingin tuntutan buruh didengar dan dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menurunkan sekitar 30.000 buruh ke jalan. Menurut dia, selama ini, pemerintah pro kepada perusahaan yang membayarkan buruh dengan upah murah.

Selanjutnya, pada 7 September 2003, KSPI akan berunjuk rasa di berbagai provinsi, seperti di Jawa Timur. Apabila dari aksi unjuk rasa itu tidak ada hasilnya dan pengambilan keputusan jauh dari harapan buruh, yakni kenaikan upah minimum 2014 hingga 50 persen dari UMP tahun sebelumnya, buruh mengancam akan melaksanakan mogok nasional pada Oktober atau November 2013.

"Kami juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014," kata Said di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Selain akan mogok secara nasional, mereka rencananya juga akan "menggerebek" pertemuan dewan pengupahan nasional di sebuah hotel swasta di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurut Said, pertemuan itu merupakan pertemuan ilegal karena dewan pengupahan nasional sudah dibubarkan oleh Presiden SBY.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada SK Presiden yang baru terkait pembentukan dewan pengupahan nasional. Said mengatakan, para buruh tidak takut walaupun rencananya Wakil Presiden Boediono juga akan menghadiri konferensi itu.

Adapun yang menjadi tuntutan KSPI adalah kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar 50 persen dari UMP atau UMK tahun sebelumnya. Menteri tidak dapat mengintervensi keputusan kenaikan UMP 2014 karena, menurut dia, penetapan UMP atau UMK merupakan kewenangan gubernur maupun bupati.

Selain itu, ia juga meminta SK Gubernur atau SK Bupati tentang penangguhan UMP dibatalkan. Said juga meminta pimpinan negara maupun provinsi menindak tegas perusahaan-perusahaan outsourcing yang membayar upah di bawah ketetapan SK Gubernur dan bupati.

"Pemerintah wajib meninggalkan kebijakan upah murah dan daya beli masyarakat harus ditingkatkan, mulai dari upah, jaminan kesehatan, dan pensiun," kata Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Staf Khusus Bupati Kediri Ikut Daftar Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

4 dari 7 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang adalah Satu Keluarga

Megapolitan
Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Tangkap Komplotan Pencuri yang Beraksi di Pesanggrahan, Polisi Sita 9 Motor

Megapolitan
Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Alami Luka Bakar Hampir 100 Persen, 7 Jenazah Korban Kebakaran "Saudara Frame" Bisa Diidentifikasi Lewat Gigi

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Melawan Saat Ditangkap, Salah Satu Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditembak Polisi

Megapolitan
Uang Korban Dipakai 'Trading', Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Uang Korban Dipakai "Trading", Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mengaku Siap Dipenjara

Megapolitan
Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Siswa SMP yang Gantung Diri di Palmerah Dikenal Aktif Bersosialisasi di Lingkungan Rumah

Megapolitan
Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai 'Saudara Frame' Berhasil Diidentifikasi

Identitas 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Bingkai "Saudara Frame" Berhasil Diidentifikasi

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Sebesar Rp 22 Miliar Tak Hanya untuk Perbaikan, tapi Juga Penambahan Fasilitas

Megapolitan
Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Komplotan Pencuri Motor di Pesanggrahan Ditangkap Polisi

Megapolitan
Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Komisi A DPRD DKI Desak Pemprov DKI Kejar Kewajiban Pengembang di Jakarta soal Fasos Fasum

Megapolitan
Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Ambil Formulir Calon Wali Kota Bogor Lewat PDIP, tapi Belum Mengembalikan

Megapolitan
Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Tak Bisa Lagi Kerja Berat Jadi Alasan Lupi Tetap Setia Menarik Sampan meski Sepi Penumpang

Megapolitan
Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Teman Siswa yang Gantung Diri di Palmerah Sebut Korban Tak Suka Cerita Masalah Apa Pun

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi untuk Palestina Serukan Tiga Tuntutan Sebelum Membubarkan Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com