Kompas.com - 20/08/2013, 14:25 WIB
Konferensi pers gerakan buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Mga Pro, Menteng, Jakarta, Selasa (20/8/2013). Mereka akan melakukan aksi turun ke jalan pada September mendatang. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKonferensi pers gerakan buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Hotel Mga Pro, Menteng, Jakarta, Selasa (20/8/2013). Mereka akan melakukan aksi turun ke jalan pada September mendatang.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Buruh berencana menyerbu Istana, Balaikota DKI, serta Kementerian BUMN pada 5 September 2013. Mereka ingin tuntutan buruh didengar dan dipenuhi oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menurunkan sekitar 30.000 buruh ke jalan. Menurut dia, selama ini, pemerintah pro kepada perusahaan yang membayarkan buruh dengan upah murah.

Selanjutnya, pada 7 September 2003, KSPI akan berunjuk rasa di berbagai provinsi, seperti di Jawa Timur. Apabila dari aksi unjuk rasa itu tidak ada hasilnya dan pengambilan keputusan jauh dari harapan buruh, yakni kenaikan upah minimum 2014 hingga 50 persen dari UMP tahun sebelumnya, buruh mengancam akan melaksanakan mogok nasional pada Oktober atau November 2013.

"Kami juga berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat per 1 Januari 2014," kata Said di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Selain akan mogok secara nasional, mereka rencananya juga akan "menggerebek" pertemuan dewan pengupahan nasional di sebuah hotel swasta di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Menurut Said, pertemuan itu merupakan pertemuan ilegal karena dewan pengupahan nasional sudah dibubarkan oleh Presiden SBY.

Hingga saat ini, kata dia, belum ada SK Presiden yang baru terkait pembentukan dewan pengupahan nasional. Said mengatakan, para buruh tidak takut walaupun rencananya Wakil Presiden Boediono juga akan menghadiri konferensi itu.

Adapun yang menjadi tuntutan KSPI adalah kenaikan upah minimum 2014 secara nasional sebesar 50 persen dari UMP atau UMK tahun sebelumnya. Menteri tidak dapat mengintervensi keputusan kenaikan UMP 2014 karena, menurut dia, penetapan UMP atau UMK merupakan kewenangan gubernur maupun bupati.

Selain itu, ia juga meminta SK Gubernur atau SK Bupati tentang penangguhan UMP dibatalkan. Said juga meminta pimpinan negara maupun provinsi menindak tegas perusahaan-perusahaan outsourcing yang membayar upah di bawah ketetapan SK Gubernur dan bupati.

"Pemerintah wajib meninggalkan kebijakan upah murah dan daya beli masyarakat harus ditingkatkan, mulai dari upah, jaminan kesehatan, dan pensiun," kata Said.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Kota Tangerang Minta Warga Tetap Pakai Masker Saat Shalat Jumat

Satgas Covid-19 Kota Tangerang Minta Warga Tetap Pakai Masker Saat Shalat Jumat

Megapolitan
Dukcapil Rekam e-KTP 168 Pelajar di Jaksel Usai Libur Lebaran 2022

Dukcapil Rekam e-KTP 168 Pelajar di Jaksel Usai Libur Lebaran 2022

Megapolitan
Aturan Diperlonggar, Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Tak Lagi Jaga Jarak

Aturan Diperlonggar, Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Tak Lagi Jaga Jarak

Megapolitan
MUI DKI: Warga yang Masih Khawatir Silakan Shalat Pakai Masker

MUI DKI: Warga yang Masih Khawatir Silakan Shalat Pakai Masker

Megapolitan
MUI DKI Persilakan Warga Shalat Jumat Tanpa Masker

MUI DKI Persilakan Warga Shalat Jumat Tanpa Masker

Megapolitan
Jemaah Masjid Istiqlal Diminta Tetap Pakai Masker saat Shalat Jumat

Jemaah Masjid Istiqlal Diminta Tetap Pakai Masker saat Shalat Jumat

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

Megapolitan
Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Megapolitan
Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Megapolitan
Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Megapolitan
Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Megapolitan
Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Megapolitan
Formula E Akan Gunakan Pawang Hujan, Panitia: Kita Cari yang Paling Top

Formula E Akan Gunakan Pawang Hujan, Panitia: Kita Cari yang Paling Top

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.