Sofjan: Pengusaha Tak Punya Pilihan Selain PHK

Kompas.com - 20/08/2013, 19:33 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (20/8/2013) | KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (20/8/2013) |
|
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013 yang mencapai Rp 2.200.000 dinilai tinggi oleh pengusaha. Upah tinggi membuat pengusaha melakukan PHK untuk mengurangi beban perusahaan dan menjaga daya saing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, PHK menjadi satu-satunya solusi bagi pengusaha untuk bertahan, mengingat sebelum dibebani upah tinggi, pengusaha sudah kesulitan menghadapi biaya logistik, bunga bank, harga bahan baku, tarif listrik, dan gas.

"Enggak ada jalan (selain melakukan PHK). Kalau pemerintah bisa membantu kita menghilangkan high cost, kita enggak harus tekan buruh," kata Sofjan kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan PHK yang diambil empat perusahaan Korea Selatan di Kawasan Berikat Nusantara, di Cakung, Jakarta Timur, belum lama ini. Menurut Sofjan, perusahaan tersebut melakukan PHK pertama-tama karena menilai tak ada kepastian soal sistem pengupahan di Indonesia.

Sofjan mengungkapkan, ia telah bertemu direksi dari empat perusahaan Korsel tersebut di kantornya, di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2013). Dalam kesempatan itu, menurut Sofjan, empat perusahaan itu mengaku sudah merugi sejak Pemerintah Provinsi DKI menetapkan UMP DKI 2013 Rp 2.200.000 (naik 43,87 persen dari UMP 2012) pada November 2012.


"Itu yang mereka katakan kepada saya, mereka rugi terus tiap hari, tiap bulan. Tadinya saya pikir bisa bantu soal sewanya atau apa, tapi ternyata ketidakpastian pengupahan," ujarnya.

Empat perusahaan itu, menurut Sofjan, berencana memindahkan usaha mereka ke Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Banglades. Upah buruh di dua negara itu, lanjut Sofjan, sepertiga dari upah buruh di Indonesia.

Sofjan pun mengaku khawatir rendahnya daya saing Indonesia dalam hal pengupahan akan membuat semakin banyak perusahaan memindahkan usaha ke luar negeri. Menurutnya, hal ini berbahaya mengingat Indonesia akan menghadapi komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada 2015.

"(Jelang AEC) Lebih celaka lagi kita. Saya tanya sama perusahaan elektronik, 'Kamu mau pindah ke mana kalau enggak bisa bayar upah?' Mereka bilang ke Malaysia dan Thailand. Perusahaan sepatu dan tekstil bilang ke Myanmar dan Kamboja, sebagian Banglades," ujarnya.

Berdasarkan data dari Korean Chamber of Commerce di Indonesia, sebanyak 63.680 pekerja sudah dirumahkan per tanggal 31 Juli 2013 dan 15.000 pekerja dalam proses dirumahkan. Disebutkan juga, jumlah tersebut bisa mencapai 110.000 pekerja tanpa adanya implementasi penangguhan (UMP).

Industri garmen tercatat mem-PHK 37.500 orang, industri alas kaki 18.500 orang, industri elektronik 5.000 orang, industri rambut palsu (wig) 2.000 orang, dan industri mainan anak 680 orang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Polisi Sebut Ninoy Karundeng Diperintahkan Tulis Surat Pernyataan Tak Dianiaya

Megapolitan
Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Dokumen Kependudukan Terbakar, Korban Kebakaran Bidara Cina Bisa Urus di Posko Pengungsian

Megapolitan
Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Relawan Jokowi Nilai Demokrasi Menjadi Tak Sehat dengan Hadirnya Prabowo dalam Kabinet

Megapolitan
Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Surya Paloh Sebut Siap Jadi Oposisi, Fraksi Nasdem: Itu Serius, Tidak Bercanda...

Megapolitan
Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Kuasa Hukum Aktivis Papua Sebut Lambang Bintang Kejora Hanya sebagai Simbol kebudayaan

Megapolitan
Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga Kesulitan Pindahkan Truk Overload yang Terbalik di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Prabowo Ditunjuk Jadi Menteri, Relawan Ingatkan Jokowi Hati-hati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Pemkot Bekasi Sebut Pengadaan Foto Jokowi-Ma'ruf Urusan Masing-masing OPD

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Jelang Musim Hujan, Pemkot Jakpus Siapkan Sumur Resapan di 400 Titik

Megapolitan
Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Aktivis 98 Relawan Jokowi Tolak Prabowo Jadi Menteri

Megapolitan
Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Pemkot Tangsel Akan Gelar Rapat Koordinasi Revisi Perwal Terkait Peraturan Truk

Megapolitan
 Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Mengungsi di Halaman Sekolah, Korban Kebakaran Bidara Cina Kekurangan Air Bersih

Megapolitan
Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Selang 2 Hari Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Baru Akan Unduh Foto Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Mucikari di Depok Tawarkan Korbannya ke Pria Hidung Belang Lewat Twitter

Megapolitan
Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Wacana Prabowo Jadi Menteri, Relawan Projo Bilang Itu Hak Prerogatif Presiden

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X