Kompas.com - 20/08/2013, 19:33 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (20/8/2013) | KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, di Jakarta, Selasa (20/8/2013) |
|
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013 yang mencapai Rp 2.200.000 dinilai tinggi oleh pengusaha. Upah tinggi membuat pengusaha melakukan PHK untuk mengurangi beban perusahaan dan menjaga daya saing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, PHK menjadi satu-satunya solusi bagi pengusaha untuk bertahan, mengingat sebelum dibebani upah tinggi, pengusaha sudah kesulitan menghadapi biaya logistik, bunga bank, harga bahan baku, tarif listrik, dan gas.

"Enggak ada jalan (selain melakukan PHK). Kalau pemerintah bisa membantu kita menghilangkan high cost, kita enggak harus tekan buruh," kata Sofjan kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan PHK yang diambil empat perusahaan Korea Selatan di Kawasan Berikat Nusantara, di Cakung, Jakarta Timur, belum lama ini. Menurut Sofjan, perusahaan tersebut melakukan PHK pertama-tama karena menilai tak ada kepastian soal sistem pengupahan di Indonesia.

Sofjan mengungkapkan, ia telah bertemu direksi dari empat perusahaan Korsel tersebut di kantornya, di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2013). Dalam kesempatan itu, menurut Sofjan, empat perusahaan itu mengaku sudah merugi sejak Pemerintah Provinsi DKI menetapkan UMP DKI 2013 Rp 2.200.000 (naik 43,87 persen dari UMP 2012) pada November 2012.

"Itu yang mereka katakan kepada saya, mereka rugi terus tiap hari, tiap bulan. Tadinya saya pikir bisa bantu soal sewanya atau apa, tapi ternyata ketidakpastian pengupahan," ujarnya.

Empat perusahaan itu, menurut Sofjan, berencana memindahkan usaha mereka ke Kamboja, Myanmar, Malaysia, Thailand, dan Banglades. Upah buruh di dua negara itu, lanjut Sofjan, sepertiga dari upah buruh di Indonesia.

Sofjan pun mengaku khawatir rendahnya daya saing Indonesia dalam hal pengupahan akan membuat semakin banyak perusahaan memindahkan usaha ke luar negeri. Menurutnya, hal ini berbahaya mengingat Indonesia akan menghadapi komunitas ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada 2015.

"(Jelang AEC) Lebih celaka lagi kita. Saya tanya sama perusahaan elektronik, 'Kamu mau pindah ke mana kalau enggak bisa bayar upah?' Mereka bilang ke Malaysia dan Thailand. Perusahaan sepatu dan tekstil bilang ke Myanmar dan Kamboja, sebagian Banglades," ujarnya.

Berdasarkan data dari Korean Chamber of Commerce di Indonesia, sebanyak 63.680 pekerja sudah dirumahkan per tanggal 31 Juli 2013 dan 15.000 pekerja dalam proses dirumahkan. Disebutkan juga, jumlah tersebut bisa mencapai 110.000 pekerja tanpa adanya implementasi penangguhan (UMP).

Industri garmen tercatat mem-PHK 37.500 orang, industri alas kaki 18.500 orang, industri elektronik 5.000 orang, industri rambut palsu (wig) 2.000 orang, dan industri mainan anak 680 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Banjir yang Rendam Puluhan Rumah di Kramatjati Disebabkan Luapan Kali Induk, Camat: Harus Dinormalisasi

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMA

Megapolitan
Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Wilayahnya Langganan Banjir, Ketua RT di Kramatjati Minta Perbaikan Infrastruktur

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SMP

Megapolitan
Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Syarat dan Jadwal Pendaftaran PPDB DKI Jakarta 2022 untuk Jenjang SD

Megapolitan
Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Cara Mendaftar PPDB 2022 DKI Jakarta untuk SD, SMP dan SMA/SMK

Megapolitan
Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Kasus Pembunuhan Perempuan di Jatisampurna Dilimpahkan ke Polres Metro Bekasi Kota

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir di Puluhan RT di Jakarta akibat Hujan Deras Sudah Surut

Megapolitan
Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Cinta Segitiga Berujung Pembunuhan di Jatisampurna

Megapolitan
Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Fase Bulan Purnama, BPBD DKI Peringatkan Potensi Banjir di Wilayah Pesisir Jakarta 15-19 Mei

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI yang Tak Gelar Operasi Yustisi Setelah Lebaran

Megapolitan
UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

UPDATE 15 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 20 Orang

Megapolitan
Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Bertemu CEO BloombergNEF di London, Anies Jajaki Kerja Sama Percepatan Bebas Emisi di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

[POPULER JABODETABEK] Puluhan Rumah di Kramat Jati Terendam Banjir | Wagub DKI Tegaskan JIS untuk Kegiatan Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.