Pendapat Basuki soal Tes Keperawanan Siswi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak sepakat apabila siswi diwajibkan menjalani tes keperawanan. Menurutnya, jika kebijakan itu diberlakukan, maka hal itu akan membawa dampak buruk pada siswa.

Hal itu disampaikan Basuki menanggapi wacana pelaksanaan tes keperawanan terhadap siswi SMA atau sederajat oleh Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. "Saya pikir ya, yang kasihan itu kejiwaan siswanya," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/8/2013) malam.

Menurut Basuki, setiap orang dapat berbuat khilaf. Tak hanya khilaf untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi juga khilaf dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan. Ia memberikan contoh, seorang dokter dapat khilaf saat memberikan keputusan terkait hasil tes keperawanan itu.

Menurut Basuki, seorang pekerja seks komersial yang bertobat jauh lebih terpuji daripada oknum pejabat yang menikmati uang rakyat atau bertindak korupsi. "Ada yang mengatakan tes keperawanan itu dilakukan supaya orang menjadi takut. Kan hal-hal itu membuat orang jatuh," kata Basuki.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih membuat rencana tes keperawanan untuk semua siswi SMA di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid mengatakan tengah merencanakan adanya tes kegadisan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu akan diajukannya pada APBD 2014. Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," ujarnya.