Kadin DKI Selidiki Hengkangnya Perusahaan dari JIEP Pulogadung

Kompas.com - 21/08/2013, 00:23 WIB
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta akan mengecek langsung kebenaran penyebab empat perusahaan hengkang dari kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Ketua Kadin DKI Jakarta Edy Kuntadi mengatakan, pernyataan perusahaan hengkang dari Jakarta karena UMP perlu diverifikasi lagi.

”Kita baru dengar hal itu di media, apa benar mereka hengkang karena tidak sanggup bayar gaji sesuai UMP? Itu perlu ditanya ke perusahaannya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/8/2013).

Edy mengatakan, Kadin DKI akan melakukan pengecekan. Jika memang benar diakibatkan oleh kesulitan dalam membayar UMP yang tinggi, maka hal ini patut menjadi perhatian semua pihak.

”Bisa saja perusahaannya memiliki manajemen yang kurang baik, terlibat utang besar, atau lainnya, jadi memang harus dicek. Tapi kalau memang benar (karena UMP tinggi), ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurut Edy, kenaikan UMP tinggi perlu diwaspadai pada 2014. Menurutnya, dalam pembahasan APBN RI 2014 juga terdapat kenaikan unsur gaji pegawai negeri sipil.

”Kenaikan gaji PNS akan memicu kenaikan gaji di sektor swasta. Ditambah kenaikan harga BBM, inflasi, dan sebagainya, pasti ada kenaikan UMP tahun depan,” ujarnya. Kadin DKI juga akan menerjunkan tim untuk memantau langsung harga-harga dan kebutuhan masyarakat agar bisa merumuskan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk tahun 2014.

Bahkan, unsur buruh sudah mengusulkan angka UMP tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta. Usulan itu didasarkan atas pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan bahwa standar kehidupan layak di Jakarta mencapai Rp 4 juta.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja menilai, perusahaan di Jakarta tidak akan sanggup menaikkan UMP sebesar itu. Pria yang biasa disapa Ahok tersebut mengatakan, jika UMP naik hingga angka itu, maka bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Jakarta.

”Idealnya memang relokasi pabrik-pabrik agar pindah dari Jakarta, tapi tidak bisa langsung. UMP juga tidak bisa langsung besar,” ujar pria yang biasa disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, kemarin. Menanggapi ketidakmampuan perusahaan membayar UMP, Ahok menilai tidak ada keseimbangan antara UMP dan produktivitas buruh.

Bila UMP dinaikkan mendekati KHL Rp 4 juta tersebut, lanjut Ahok, maka produktivitas dan kinerja buruh atau pekerja belum sesuai dengan gaji yang didapatkan.

”Solusi kita, menjadikan para pekerja ini sebagai pengusaha sektor usaha kecil menengah (UKM). Tetapi masalahnya, mereka akan jualan di pinggir jalan, buka warung, jadi PKL. Ya (ini) masalah lagi buat Jakarta,” tuturnya.

Ia mengatakan, pengusaha masih banyak memilih berusaha di Jakarta karena infrastruktur sudah sangat siap. Adapun di kawasan lain, infrastruktur masih sulit. Pemerintah pusat masih belum mampu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

“Kalau produksinya mahal, mereka tidak bisa menutupi gaji. Artinya, perusahaan tidak boleh ada di tempat yang KHL-nya mahal dong. Coba kamu jadi pegawai, mau makan apa kalau gaji rendah,” ujarnya. (Ahmad Sabran)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 13 Juli: Ada 14 RW dan 11 Kelurahan Masuk Zona Merah di Kota Bekasi

UPDATE 13 Juli: Ada 14 RW dan 11 Kelurahan Masuk Zona Merah di Kota Bekasi

Megapolitan
Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Kini Ada 273 Pedagang di 43 Pasar Jakarta Positif Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

Megapolitan
Kemarin Kumpulkan Murid, SMAN 2 Depok Dipastikan Belajar Online Hari Ini

Kemarin Kumpulkan Murid, SMAN 2 Depok Dipastikan Belajar Online Hari Ini

Megapolitan
Risih dan Aneh, Cerita Siswa Ikut Pengenalan Sekolah pada Hari Pertama

Risih dan Aneh, Cerita Siswa Ikut Pengenalan Sekolah pada Hari Pertama

Megapolitan
UPDATE Covid-19 13 Juli: Pasien Pulih di Depok Tambah 25 Orang

UPDATE Covid-19 13 Juli: Pasien Pulih di Depok Tambah 25 Orang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Tangerang Hujan Siang Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta dan Tangerang Hujan Siang Nanti

Megapolitan
Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Penyandang Disabilitas hingga Lansia di Jakut Bisa Urus e-KTP di Rumah, Begini Caranya

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Wali Kota Bekasi Izinkan Sekolah Gelar KBM Tatap Muka Tanpa Persetujuan Nadiem dan Emil

Megapolitan
Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Update 13 Juni: Bertambah 4, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 526

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Pemprov DKI Bakal Tambah Layanan Bike Sharing di Ibu Kota

Megapolitan
Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Gubernur Banten Izinkan Kegiatan Belajar Tatap Muka, Syaratnya...

Megapolitan
Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Dinkes DKI: Positivity Rate 10,5 Persen untuk Sehari Kemarin, Secara Mingguan Angkannya 5,5 Persen

Megapolitan
Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Klaim Sudah Berdamai dengan Seniman, Jakpro Lanjutkan Revitalisasi TIM

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Pemprov DKI Belum Putuskan untuk Menarik Commitment Fee Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X