Kadin DKI Selidiki Hengkangnya Perusahaan dari JIEP Pulogadung

Kompas.com - 21/08/2013, 00:23 WIB
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta akan mengecek langsung kebenaran penyebab empat perusahaan hengkang dari kawasan industri Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). Ketua Kadin DKI Jakarta Edy Kuntadi mengatakan, pernyataan perusahaan hengkang dari Jakarta karena UMP perlu diverifikasi lagi.

”Kita baru dengar hal itu di media, apa benar mereka hengkang karena tidak sanggup bayar gaji sesuai UMP? Itu perlu ditanya ke perusahaannya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (20/8/2013).

Edy mengatakan, Kadin DKI akan melakukan pengecekan. Jika memang benar diakibatkan oleh kesulitan dalam membayar UMP yang tinggi, maka hal ini patut menjadi perhatian semua pihak.

”Bisa saja perusahaannya memiliki manajemen yang kurang baik, terlibat utang besar, atau lainnya, jadi memang harus dicek. Tapi kalau memang benar (karena UMP tinggi), ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurut Edy, kenaikan UMP tinggi perlu diwaspadai pada 2014. Menurutnya, dalam pembahasan APBN RI 2014 juga terdapat kenaikan unsur gaji pegawai negeri sipil.

”Kenaikan gaji PNS akan memicu kenaikan gaji di sektor swasta. Ditambah kenaikan harga BBM, inflasi, dan sebagainya, pasti ada kenaikan UMP tahun depan,” ujarnya. Kadin DKI juga akan menerjunkan tim untuk memantau langsung harga-harga dan kebutuhan masyarakat agar bisa merumuskan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk tahun 2014.

Bahkan, unsur buruh sudah mengusulkan angka UMP tahun 2014 sebesar Rp 3,7 juta. Usulan itu didasarkan atas pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyatakan bahwa standar kehidupan layak di Jakarta mencapai Rp 4 juta.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja menilai, perusahaan di Jakarta tidak akan sanggup menaikkan UMP sebesar itu. Pria yang biasa disapa Ahok tersebut mengatakan, jika UMP naik hingga angka itu, maka bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Jakarta.

”Idealnya memang relokasi pabrik-pabrik agar pindah dari Jakarta, tapi tidak bisa langsung. UMP juga tidak bisa langsung besar,” ujar pria yang biasa disapa Ahok di Balaikota DKI Jakarta, kemarin. Menanggapi ketidakmampuan perusahaan membayar UMP, Ahok menilai tidak ada keseimbangan antara UMP dan produktivitas buruh.

Bila UMP dinaikkan mendekati KHL Rp 4 juta tersebut, lanjut Ahok, maka produktivitas dan kinerja buruh atau pekerja belum sesuai dengan gaji yang didapatkan.

”Solusi kita, menjadikan para pekerja ini sebagai pengusaha sektor usaha kecil menengah (UKM). Tetapi masalahnya, mereka akan jualan di pinggir jalan, buka warung, jadi PKL. Ya (ini) masalah lagi buat Jakarta,” tuturnya.

Ia mengatakan, pengusaha masih banyak memilih berusaha di Jakarta karena infrastruktur sudah sangat siap. Adapun di kawasan lain, infrastruktur masih sulit. Pemerintah pusat masih belum mampu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah.

“Kalau produksinya mahal, mereka tidak bisa menutupi gaji. Artinya, perusahaan tidak boleh ada di tempat yang KHL-nya mahal dong. Coba kamu jadi pegawai, mau makan apa kalau gaji rendah,” ujarnya. (Ahmad Sabran)

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 3 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit

Polisi Tangkap 3 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Duren Sawit

Megapolitan
Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Pergub Anies: Ganjil Genap bagi Pemotor hingga Antisipasi Gelombang Kedua Kasus Covid-19

Megapolitan
Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Mal Jakarta Buka 15 Juni, Bioskop, Karaoke, hingga Arena Permainan Anak Belum Beroperasi

Megapolitan
APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

APPBI: Semua Mal di Jakarta Beroperasi Mulai 15 Juni 2020

Megapolitan
BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

BMKG: Tangerang, Depok, dan Sebagian Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Mulai Senin, Headway MRT Saat Jam Sibuk adalah 5 Menit

Megapolitan
14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

Megapolitan
UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Megapolitan
PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

Megapolitan
Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Megapolitan
UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

Megapolitan
Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Megapolitan
Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X