Kompas.com - 21/08/2013, 01:07 WIB
EditorTjatur Wiharyo
JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan Kejaksaan Agung tentang adanya empat pejabat Pemprov DKI Jakarta yang memiliki rekening gendut disambut baik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut Basuki, ia membuka pintu selebar-lebarnya untuk Kejaksaan Agung jika memang jajarannya memiliki uang di rekening di luar kewajaran.

Pria yang biasa disapa Basuki ini berharap, adanya penyidikan itu dapat memberikan rasa jera dan membuat pejabat lainnya ikut berpikir dua kali jika memiliki rekening di luar kewajaran sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Kejagung tidak merilis siapa saja para pejabat DKI tersebut. Namun, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada empat rekening gendut di jajaran Pemprov DKI.

Basuki menegaskan, dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tengah berupaya menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi yang transparan, jujur, dan bersih.

Basuki juga mengatakan dirinya sudah beberapa kali bertemu petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK juga tengah memeriksa pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada sekitar tiga petugas KPK datang ke sini kemarin siang. Mereka mau periksa sesuatu," ujar Basuki.

Penghasilan PNS di Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari gaji, tunjangan kinerja daerah (TKD), dan tunjangan pejabat sudah cukup tinggi dibandingkan PNS di daerah lain. Kabar rekening gendut ini juga beredar di kalangan PNS DKI.

Sejumlah nama kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga nama asisten sekretaris daerah juga disebut-sebut sebagai pemilik rekening gendut tersebut. Namun, tidak ada yang berani memastikannya karena masih berada di ranah penegak hukum.

Dihubungi secara terpisah, pengamat pemerintahan dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Masud Said, mengatakan, pejabat DKI memiliki uang banyak memang tidak mengherankan. Meski demikian, penegak hukum harus menelusuri dulu rekening gendut itu.

"Caranya dapat memantau jabatan yang sedang diemban. Lantas dari jabatan itu akan disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan. Mulai dari gaji pokok, TKD, hingga tunjangan jabatan. Jika nilai uang di rekening pejabat itu tidak sesuai dengan penghasilannya dalam jabatan tertentu, perlu dicurigai," ujarnya.        

Masud menjelaskan, penegak hukum perlu juga melihat apakah pejabat tersebut memiliki usaha lain yang sah di luar kegiatannya sehari-hari sebagai PNS. Ia menjelaskan, pejabat di Pemprov DKI Jakarta memang rentan dengan godaan yang terlalu besar.

Jakarta sebagai ibu kota dan pusat perputaran ekonomi Indonesia juga menggoda para PNS menyalahgunakan wewenangnya. Belum lagi besarnya APBD DKI yang mencapai Rp 50 triliun.

"Proyek di Jakarta ini sangat banyak dengan nilai tinggi, baik dikerjakan pemerintah maupun swasta. Tentunya persaingan untuk mendapatkan proyek tersebut sangat ketat. Untuk memuluskan itu, tidak jarang para pengusaha atau peserta tender memberikan imbalan dalam bentuk fee kepada pejabat pengguna anggaran. Begitu juga pembangunan yang dilakukan swasta, sebagai regulator dan pemberi izin, pejabat Pemprov DKI memiliki kekuasaan yang cukup besar,” paparnya.

Masud juga menilai kemungkinan penyelewengan dana melalui rekening bisa dilakukan oleh PNS dengan memasukkan dana non-budgeter atau dana yang sewaktu-waktu bisa digunakan. "Kalau dana non-budgeter itu masuk melalui rekening pribadi PNS atau pejabat, itu sudah menyalahi," terangnya. (Ahmad Sabran)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Warta Kota
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Perluas Sistem Ganjil Genap hingga ke 25 Titik, Berlaku Mulai 6 Juni

Pemprov DKI Perluas Sistem Ganjil Genap hingga ke 25 Titik, Berlaku Mulai 6 Juni

Megapolitan
Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Cara Mengganti e-KTP Yang Rusak

Megapolitan
Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Tahap dan Jadwal Pendaftaran PPDB PAUD, SLB dan PKBM DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Cara ke Asemka Naik Kereta KRL Commuter Line dan Transjakarta

Megapolitan
Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Pemkot Depok Akan Rehab Jembatan dan Perbaiki Jalan Rusak di GDC

Megapolitan
Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Pengemudi Mobil Pajero Tabrak Taksi dan 7 Motor di MT Haryono, 2 Orang Tewas

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Tersangka Kasus Korupsi Tetap Jadi Pegawai Pemkot Tangerang, Ini Alasannya...

Megapolitan
Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Polisi Masih Kesulitan Ungkap Identitas Mayat yang Ditemukan di Seberang Istana Bogor

Megapolitan
Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Akta Kelahiran Diduga Palsu Beredar di Jaksel, Dukcapil: Bukan Produk Kami

Megapolitan
Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Pasutri Edarkan Uang Palsu di Jakarta Barat, Cari Untung Bertransaksi di Pasar Tradisional

Megapolitan
Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Begal HP Beraksi di Kawasan Tambora, Modusnya Menanyakan Alamat ke Korban

Megapolitan
Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Produksi Uang Palsu Rp 30 Juta Sepekan, Pasutri Transaksi ke Pasar Harapkan Uang Kembalian

Megapolitan
Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka, Pengunjung: Rekomendasi Tempat Bermain Murah Meriah

Megapolitan
Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Porprov Banten 2022 Digelar November, Bakal Ada 37 Cabang Olahraga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.