"Karena kita kan mau go public," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Untuk menuju go public itu, maka DKI harus memberikan suntikan dana hingga Rp 1 triliun ke Bank DKI. Menurut Basuki, persyaratan yang diajukan oleh Bank Indonesia, untuk perusahaan yang akan melantai di bursa adalah harus memiliki dana cadangan.
Saat ini, Bank DKI sedang mengalami kekurangan modal. Apabila tidak memenuhi standar BI, maka Bank DKI tidak akan diberi izin untuk menjual saham mereka ke publik.
Sementara dana segar untuk PT Jakarta Propertindo karena Basuki berencana menjadikan PT Jakpro menjadi raja properti di Jakarta. Untuk mewujudkan keinginannya menjadi raja properti, maka Jakpro wajib membeli banyak lahan.
Dana yang digunakan untuk membeli lahan itu berasal dari setoran modal pemerintah. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menugaskan PT Jakpro untuk membeli saham Palyja, membereskan Waduk Pluit, dan membangun ruang bawah tanah di Monas.
"Untuk PT Pembangunan Sarana Jaya juga sama. Dia ditugaskan merapikan semua TOD (transit oriented development), mirip seperti PT Jakpro. Jadi, mereka harus disuntik modal," kata Basuki.
