Kompas.com - 22/08/2013, 08:52 WIB
Rumah susun sederhana sewa di Muara Baru, Jakarta Utara, diperuntukkan bagi warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni di rusun tersebut mengeluhkan buruknya kualitas layanan air bersih dari PAM Jaya. KOMPAS.com/DIAN FATHRumah susun sederhana sewa di Muara Baru, Jakarta Utara, diperuntukkan bagi warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni di rusun tersebut mengeluhkan buruknya kualitas layanan air bersih dari PAM Jaya.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo menargetkan bisa membangun 100 blok rumah susun dalam satu tahun. Namun, hingga hampir satu tahun menjabat, Jokowi hanya bisa membangun 24 blok rumah susun di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan dan Bangunan Jakarta Yonathan Pasodung menjelaskan, 24 blok rusun tersebut adalah 2 blok di Pulogebang, 6 blok di Rawa Bebek, Jakarta Timur; 8 blok di Daan Mogot, Jakarta Barat; dan 8 blok di Muara Baru, Jakarta Utara. Total, terdapat 2.400 hunian.

"Targetnya memang cukup banyak. Kita kejar dan usaha terus sampai itu terpenuhi," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Kamis (21/8/2013).

Yonathan menjelaskan, hal yang paling sulit dalam membangun rumah susun adalah soal lahan di DKI, apalagi dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum oleh pihak pemerintah pusat.

Di aturan baru itu, lanjut Yonatan, pembebasan lahan tidak bisa lagi diatur langsung oleh gubernur melalui Panitia Pembebasan Tanah (P2T), namun harus melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dikelola Kementerian PU terlebih dahulu.

"Dengan UU itu, pembebasan tanah tidak bisa selesai satu tahun. Prosedurnya saja 263 hari. Itu pun kalau mulus dan tak ada sanggahan. Kalau ada sanggahan, bisa satu tahun lebih," ujarnya.

"Tapi, saya rasa Pak Gubernur orangnya tetap realistis bahwa APBD kita ada, hanya tersendat aturan pemerintah pusat itu," lanjut Yonathan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yonathan memberi contoh lahan yang semula hendak dibebaskan secepatnya, tetapi lantaran peraturan itu, terpaksa menunggu lebih lama, yakni lahan seluas 30 hektare di Cilincing, Jakarta Utara. Lahan yang semula digunakan demi pembangunan rusun tersebut jadi tertunda.

Tidak ada yang bisa dilakukan Pemprov DKI, kata Yonathan, untuk mempercepat proses itu. Pihaknya hanya dapat mengambil sisi positif dari kebijakan yang baru. "Positifnya, pembebasan lahan pakai BPN pasti jadi. Itu saja," ujarnya.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.