DPRD DKI Tolak Sebagian Usulan Jokowi-Basuki

Kompas.com - 26/08/2013, 14:53 WIB
Suasana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Gedung DPRD Jakarta, Senin (15/10/2012).

Kompas/Andy Riza HidayatSuasana pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Gedung DPRD Jakarta, Senin (15/10/2012).
|
EditorAna Shofiana Syatiri


JAKARTA, KOMPAS.com
– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tidak mengabulkan seluruh usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usulan mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu dikabulkan sebagian.

Pemprov mengajukan penambahan penyertaan modal pemerintah pada tiga badan usaha milik daerah. Namun, DPRD meminta Pemprov DKI fokus pada penambahan modal dua BUMD.

"BUMD yang dimaksud adalan PT Jakarta Propertindo dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Untuk penambahan modal pemerintah di Bank DKI kami minta dikaji lagi. Lebih baik anggaran itu dialihkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sebab banyak program yang belum terealisir pada tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD DKI Jakarta Cinta Mega, Senin (26/8) di Jakarta.

Nilai perubahan APBD DKI Jakarta tahun ini sebesar Rp 2,5 triliun. Pada pembahasan sementara ini, dana tersebut akan dipakai untuk pembelian saham operator air bersih PT Palyja Rp 750 miliar, PT Sarana Jaya Rp 150 miliar, dan sisanya untuk kebutuhan SKPD. "Dana penyertaan ke Bank DKI bisa dilakukan pada awal tahun depan," kata Mega.

Mega yakin dana Rp 2,5 triliun itu akan terserap sampai akhir tahun ini. Sebab rencana bisnis untuk pembelian saham Palyja, misalnya, sudah berjalan pada proses awal. Jika dananya sudah mengucur, pembelian saham itu bisa dilakukan sesegera mungkin.

Pembahasan Perubahan APBD DKI Jakarta tahun ini, walau terlambat tidak akan mengganggu kinerja SKPD. Sebab, kata Mega, penggunaan anggaran di awal tahun juga sudah molor. "Prosesnya sudah masuk ke tahap penyelesaian," kata Mega.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, saat ini, usulan eksekutif mengenai perubahan APBD tinggal perjanjian kerja sama. Perjanjian yang dimaksud antara tim anggaran eksekutif dan legislatif. Setelah perjanjian kerja sama disepakati dan disahkan, maka dana perubahan APBD bisa dipakai.

Baca tentang


Sumber KOMPAS
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

Megapolitan
Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Megapolitan
Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Pesawat Kembali karena Gangguan Teknis, Lion Air Minta Maaf

Pesawat Kembali karena Gangguan Teknis, Lion Air Minta Maaf

Megapolitan
Wagub DKI: Jangan Hanya Lihat Penyebaran Kasus Covid-19, Lihat Juga Angka Kesembuhan

Wagub DKI: Jangan Hanya Lihat Penyebaran Kasus Covid-19, Lihat Juga Angka Kesembuhan

Megapolitan
Bisnis Gelap Lomba Lari Liar, Kucing-Kucingan dengan Polisi hingga Bongkar 'Rahasia Dapur'

Bisnis Gelap Lomba Lari Liar, Kucing-Kucingan dengan Polisi hingga Bongkar "Rahasia Dapur"

Megapolitan
Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Pesta Seks Sejenis di Apartemen

Polisi Lengkapi Berkas Perkara Kasus Pesta Seks Sejenis di Apartemen

Megapolitan
89 Persen Kelurahan di Depok Zona Merah, Ini Datanya

89 Persen Kelurahan di Depok Zona Merah, Ini Datanya

Megapolitan
Tersisa 22 Persen Tempat Tidur Isolasi dan 19 Persen Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Tersisa 22 Persen Tempat Tidur Isolasi dan 19 Persen Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

[POPULER JABODETABEK] Bahaya di Balik Manisnya Bola-bola Boba | Kabur dari Lapas, Cai Changpan Sempat ke Rumahnya

Megapolitan
Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Megapolitan
Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X