Kompas.com - 27/08/2013, 17:09 WIB
Warga Waduk Ria Rio menolak kedatangan tim yang hendak melakukan pengukuran tanah di permukiman mereka, Selasa (27/8/2013). Robertus BelarminusWarga Waduk Ria Rio menolak kedatangan tim yang hendak melakukan pengukuran tanah di permukiman mereka, Selasa (27/8/2013).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan menjawab pertanyaan wartawan soal uang kerahiman untuk warga di Waduk Ria Rio, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Ia menyerahkan masalah itu ke anak perusahaan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yaitu PT Pulomas Jaya.

"Enggak urus, teknis-teknis gitu tanyakan ke Jakpro," ujarnya di Balaikota Jakarta, Selasa (27/8/2013).

Meski demikian, Jokowi menyatakan bahwa lahan di area waduk tersebut seluruhnya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga menempati lahan tersebut selama puluhan tahun dan dibiarkan saja.

Jokowi menegaskan akan mulai membongkar permukiman warga di sisi timur akhir September 2013. Sebanyak 350 kepala keluarga di sana akan segera direlokasi ke rumah susun sewa sederhana Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur.

"Saya rasa enggak ada masalah asal kita berikan solusi. Kita kan geser, bukan gusur. Kalau geser ada solusi, kalau gusur enggak ada," kata Jokowi.

Kawasan Waduk Ria Rio akan ditata oleh empat instansi. Sisi barat, timur, dan utara akan dibangun oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Adapun sisi selatan akan dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo. Normalisasi waduk akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Semuanya menggunakan APBD.

Saat ini Waduk Ria Rio tampak tak tertata. Permukaannya dipenuhi tanaman eceng gondok. Sisi timur dipenuhi permukiman kumuh. Sisi lainnya dipenuhi ilalang dan pohon pisang. Total luas kawasan itu adalah 25 hektar, sedangkan luas waduk 9 hektar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Megapolitan
Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Megapolitan
Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang

Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Megapolitan
Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Megapolitan
Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung

Mudik Diperbolehkan Sebelum 6 Mei, Ini Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung

Megapolitan
Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Megapolitan
Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Megapolitan
Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Megapolitan
Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Megapolitan
Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X