Kasatpol PP Bantah Aparatnya Pukuli Warga Waduk Pluit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso membantah pernyataan sejumlah warga Waduk Pluit tentang kekerasan yang dilakukan oleh personel Satpol PP dalam pembongkaran rumah warga pada Kamis (22/8/2013).

Warga Blok G RT/RW 19/17, Penjaringan, Jakarta Utara, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP ke Mapolda Metro Jaya. Mereka tidak terima diperlakukan kasar oleh Satpol PP saat pembongkaran sisi kumuh Waduk Pluit.

"Banyak polisi di situ, jadi kalau dibilang satpol PP memukul di situ, jelas tidak," kata Kukuh saat dihubungi wartawan, Selasa (27/8/2013).

Kukuh mengatakan, dalam pembongkaran rumah liar di bantaran Waduk Pluit, personel Satpol PP telah bertindak manusiawi. Ia mengatakan, dirinya selalu berkeliling ke lahan yang telah mengalami pembongkaran. Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum DKI itu mengatakan, satpol PP akan membantu warga yang bersedia pindah dari rumah-rumah ilegal itu ke rumah susun. Warga akan dibantu mulai dari mengangkut barang ke atas truk, persiapan fasilitas truk, hingga diantarkan menuju tempat tujuan. Semua fasilitas itu, menurutnya, bebas biaya.

"Satpol PP malah bantu angkut-angkut itu. Bantu mengeluarkan barang dan mengepak barang. Ada juga warga yang enggak mau karena sudah dapat mobil angkut," kata Kukuh.

KOMPAS.COM / DIAN FATH RISALAH EL ANSHARI Beberapa warga mengambil puing bekas bongkaran Rt 19 Rw 17, sisi barat waduk Pluit, Jakarta Utara.

Tanpa pentungan

Kukuh menegaskan, aparat satpol PP tidak menggunakan pentungan dalam melakukan pembongkaran bangunan liar di Waduk Pluit. Ia membantah ada aparatnya yang memukul  warga. Pentungan itu, kata dia, digunakan untuk menangkis apabila ada warga yang mencoba melawan. Ia mengaku tak melihat peristiwa pemukulan yang dilaporkan oleh warga. Kukuh menuturkan, ia berada di lokasi tersebut mulai dari pagi hingga sore. Ia mengklaim kondisi di lokasi tersebut kondusif.

Kukuh menyebutkan, laporan warga ke Mapolda Metro Jaya itu membuat personel satpol PP menjadi lebih siaga. "Karena yang kita hadapi itu bukan musuh kita, orang kita sendiri yang cari makan di sini. Kalau saya tahu ada satpol PP yang seperti itu, saya tempeleng sendiri," tegas Kukuh.

Ia mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan solusi bagi warga bantaran Waduk Pluit, yakni dengan menawarkan relokasi ke rusun. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta telah mengalokasikan sekitar 100 unit rusun untuk penghuni 68 bangunan yang dibongkar tersebut. Lokasi rusun itu di Marunda, Muara Angke, dan Cengkareng.

Sedikitnya 24 keluarga telah bersedia pindah ke rusun. Seperti sisi barat waduk yang telah kosong, sisi timur akan dibangun menjadi waduk dan Taman Sriwedari Indah yang ditumbuhi berbagai pepohonan.

Kukuh mengharapkan, warga Waduk Pluit dapat melihat penertiban itu sebagai kepentingan warga Jakarta secara keseluruhan. Di samping itu, penertiban itu sebagai upayaa normalisasi Waduk Pluit untuk menanggulangi dan mengurangi banjir.