Kompas.com - 27/08/2013, 22:03 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pulomas Jaya membantah klaim dari ahli waris keluarga mantan Wakil Presiden RI, Adam Malik, yang menyebut memiliki lahan seluas 2,1 hektar di kawasan Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur.

Sekretaris Perusahaan PT Pulomas Jaya Nastasya Yulius menyatakan, lahan yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar kepemilikannya adalah Eigendom Verponding nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 2 beserta garapan-garapannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Agraria nomor SK.II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.

Natasya mengatakan, dasar hukum kepemilikan tanah PT Pulomas Jaya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai pemilik tanah yang sah atas gugatan keluarga alih waris Adam Malik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. "Putusan pengadilan atas gugatan hukum keluarga ahli waris Adam Malik telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) sehingga secara hukum PT Pulomas Jaya merupakan pemilik yang sah atas tanah," kata Nastasya saat dijumpai wartawan di Pulomas, Jakarta Timur, Selasa (27/8/2013) sore.

Menurut Nastasya, awalnya Yayasan Adam Malik mendapatkan pengalihan pengelolaan tanah atas rencana pembangunan Emergency Hospital, yang sebelumnya dipegang oleh Yayasan Mekarsari pada tanggal 30 April 1985 sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 114/BKD-WK.II/085. Pengalihan ini dilakukan dengan ketentuan, pertama, kepemilikan tanah tetap berada pada Pemda DKI Jakarta (Pemprov DKI). Ketentuan kedua, bila tanah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk Emergency Hospital, maka akan dikembalikan kepada Pemda DKI dalam hal ini PT Pulomas Jaya.

Lebih kurang empat tahun kemudian, kata Natasya, hak memakai tanah oleh Yayasan Adam Malik akhirnya dicabut karena yayasan itu tidak mampu membangun Emergency Hospital di lokasi tersebut.

"Pemda DKI Jakarta menyatakan mencabut izin pemakaian atas tanah Emergency Hospital dari Yayasan Adam Malik dikarenakan belum terdapat realisasi atas pembangunan Emergency Hospital tersebut," ujar Nastasya.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 4699/-1.711 tanggal 30 Oktober 1989 juncto Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 45731/31/1.842 tanggal 20 November 1990. Dia melanjutkan, Yayasan Adam Malik kemudian melakukan permohonan untuk mengelola tanah sebagai tempat penampungan besi tua. Yayasan Adam Malik melalui ahli warisnya, yaitu Nelly Adam Malik, istri Adam Malik, tetap menginginkan tanah tersebut dan mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan. Namun, mulai dari gugatan di tingkat pengadilan sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, hasil keputusan dimenangkan oleh Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini PT Pulomas Jaya sebagai pemilik yang sah atas tanah.

Nastasya mengatakan, dasar kepemilikan tanah ahli waris Adam Malik melalui girik partikelir C342 ternyata tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan sesuai keputusan pengadilan. Selain menggunakan alas hak melalui girik itu, keluarga ahli waris Adam Malik juga menggunakan alas hak lain, yaitu melalui Eigendom nomor 5725. Namun, hal ini sudah dibantah oleh Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta dengan surat nomor 1037/0-9/PT/2004 tanggal 16 Agustus 2004. Isinya menyatakan bahwa Eigendom nomor 5725 tidak terletak di lokasi Waduk Ria Rio. Nastasya mengatakan, lokasi Eigendom itu ada di daerah Jakarta Utara.

"Gugatan dan klaim ahli waris Adam Malik selalu berubah. Mulanya menggunakan alas hak girik C342, kemudian Eigendom 5725 dan Eigendom 11202, tetapi semuanya tidak dapat dibuktikan secara hukum," ujarnya.

Mengenai laporan kepolisian oleh PT Pulomas Jaya terhadap ahli waris Adam Malik di Mapolres Metro Jakarta Timur, Natasya menyebutkan bahwa hal itu dilakukan karena tanah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan besi tua. Namun, karena tersangkanya, Nelly Adam Malik, telah meninggal dunia, maka kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor pol. SPPP/35/S.39/VI/2007/Reskrim tanggal 19 Juni 2007. Dengan dasar itu, PT Pulomas Jaya tidak melakukan tindakan praperadilan karena tersangkanya telah meninggal dunia.

Ia menyebutkan, terlalu mengada-ada dan tak berdasarkan hukum bila ahli waris Adam Malik melalui kuasa hukumnya menyebut PT Pulomas Jaya tidak punya tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan karena perintah penyidikan atas laporan perusahaan itu telah dihentikan atau SP3.

"SP3 adalah soal pidana, sementara soal lahan adalah perdata. SP3 bukanlah keputusan peradilan dan alas hak kepemilikan lahan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Polda Metro Jaya Tangkap Menteri Khilafatul Muslimin

Megapolitan
Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Untuk Pemilu 2024, Gerindra Targetkan 87 Orang Daftar Bakal Caleg Jakarta

Megapolitan
Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Secara Informal, Ahmad Riza Patria Disebut Bakal Maju sebagai Calon Gubernur DKI

Megapolitan
Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Kronologi Bengkel di Kosambi Tangerang Terbakar dan Mengakibatkan 1 Korban Tewas

Megapolitan
Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Disebut Bakal Naik 3 Kali Lipat, Cek Harga Mi Instan di Pasar Baru Bekasi

Megapolitan
Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Disperindag Kota Bekasi Sebut Harga Mi Instan di Wilayah Bekasi Stabil

Megapolitan
Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Anak Disabilitas Diduga Korban Penganiayaan di Tangsel, Keluarga Pertanyakan Kelanjutan Laporan Kasus

Megapolitan
Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Belum Buka Pendaftaran Bakal Caleg Pemilu 2024, Gerindra DKI: Rencananya Sebelum Tutup Tahun

Megapolitan
Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Penumpang dengan Tarif Integrasi Diberi Waktu 45 Menit untuk Pindah Moda

Megapolitan
Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Sedang Direvitalisasi, Jembatan Cibubur Akan Dilengkapi Akses untuk Pejalan Kaki

Megapolitan
Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Ini Alasan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Polri, Satuan yang Dipimpin Ferdy Sambo

Megapolitan
Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Jelang Pidato Presiden di Gedung Parlemen, 2.564 Anggota DPR, MPR, dan DPD Divaksinasi Booster

Megapolitan
Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Pertama Kali Dipanggil Sebagai Tersangka, Ferdy Sambo Diperiksa 7 Jam di Mako Brimob

Megapolitan
Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Protes Lapaknya Disomasi dan Tolak Pengosongan Lahan, Pemilik Tempat Hiburan Malam di Cakung Blokade Jalan

Megapolitan
Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Detik-detik Sebelum Penembakan Brigadir J: Usai Marah, Sambo Panggil Bripka RR dan Bharada E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.