Kompas.com - 27/08/2013, 22:03 WIB
Permukiman kumuh di Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (21/8/2013). Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan normalisasi waduk untuk mengembalikan fungsinya sebagai pengendali banjir. KOMPAS IMAGES / RODERICK ADRIAN MOZESPermukiman kumuh di Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (21/8/2013). Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan normalisasi waduk untuk mengembalikan fungsinya sebagai pengendali banjir.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pulomas Jaya membantah klaim dari ahli waris keluarga mantan Wakil Presiden RI, Adam Malik, yang menyebut memiliki lahan seluas 2,1 hektar di kawasan Waduk Ria Rio, Pulogadung, Jakarta Timur.

Sekretaris Perusahaan PT Pulomas Jaya Nastasya Yulius menyatakan, lahan yang diklaim oleh ahli waris Adam Malik merupakan tanah Pemprov DKI. Dasar kepemilikannya adalah Eigendom Verponding nomor 5243 yang telah dibebaskan, termasuk di dalamnya sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 2 beserta garapan-garapannya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian/Agraria nomor SK.II/3/KA/63 tanggal 14 Desember 1964.

Natasya mengatakan, dasar hukum kepemilikan tanah PT Pulomas Jaya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai pemilik tanah yang sah atas gugatan keluarga alih waris Adam Malik kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Pulomas Jaya. "Putusan pengadilan atas gugatan hukum keluarga ahli waris Adam Malik telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht) sehingga secara hukum PT Pulomas Jaya merupakan pemilik yang sah atas tanah," kata Nastasya saat dijumpai wartawan di Pulomas, Jakarta Timur, Selasa (27/8/2013) sore.

Menurut Nastasya, awalnya Yayasan Adam Malik mendapatkan pengalihan pengelolaan tanah atas rencana pembangunan Emergency Hospital, yang sebelumnya dipegang oleh Yayasan Mekarsari pada tanggal 30 April 1985 sesuai SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 114/BKD-WK.II/085. Pengalihan ini dilakukan dengan ketentuan, pertama, kepemilikan tanah tetap berada pada Pemda DKI Jakarta (Pemprov DKI). Ketentuan kedua, bila tanah tersebut tidak dapat dipergunakan untuk Emergency Hospital, maka akan dikembalikan kepada Pemda DKI dalam hal ini PT Pulomas Jaya.

Lebih kurang empat tahun kemudian, kata Natasya, hak memakai tanah oleh Yayasan Adam Malik akhirnya dicabut karena yayasan itu tidak mampu membangun Emergency Hospital di lokasi tersebut.

"Pemda DKI Jakarta menyatakan mencabut izin pemakaian atas tanah Emergency Hospital dari Yayasan Adam Malik dikarenakan belum terdapat realisasi atas pembangunan Emergency Hospital tersebut," ujar Nastasya.

Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 4699/-1.711 tanggal 30 Oktober 1989 juncto Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 45731/31/1.842 tanggal 20 November 1990. Dia melanjutkan, Yayasan Adam Malik kemudian melakukan permohonan untuk mengelola tanah sebagai tempat penampungan besi tua. Yayasan Adam Malik melalui ahli warisnya, yaitu Nelly Adam Malik, istri Adam Malik, tetap menginginkan tanah tersebut dan mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan. Namun, mulai dari gugatan di tingkat pengadilan sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, hasil keputusan dimenangkan oleh Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini PT Pulomas Jaya sebagai pemilik yang sah atas tanah.

Nastasya mengatakan, dasar kepemilikan tanah ahli waris Adam Malik melalui girik partikelir C342 ternyata tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan sesuai keputusan pengadilan. Selain menggunakan alas hak melalui girik itu, keluarga ahli waris Adam Malik juga menggunakan alas hak lain, yaitu melalui Eigendom nomor 5725. Namun, hal ini sudah dibantah oleh Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta dengan surat nomor 1037/0-9/PT/2004 tanggal 16 Agustus 2004. Isinya menyatakan bahwa Eigendom nomor 5725 tidak terletak di lokasi Waduk Ria Rio. Nastasya mengatakan, lokasi Eigendom itu ada di daerah Jakarta Utara.

"Gugatan dan klaim ahli waris Adam Malik selalu berubah. Mulanya menggunakan alas hak girik C342, kemudian Eigendom 5725 dan Eigendom 11202, tetapi semuanya tidak dapat dibuktikan secara hukum," ujarnya.

Mengenai laporan kepolisian oleh PT Pulomas Jaya terhadap ahli waris Adam Malik di Mapolres Metro Jakarta Timur, Natasya menyebutkan bahwa hal itu dilakukan karena tanah tersebut digunakan sebagai tempat penampungan besi tua. Namun, karena tersangkanya, Nelly Adam Malik, telah meninggal dunia, maka kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor pol. SPPP/35/S.39/VI/2007/Reskrim tanggal 19 Juni 2007. Dengan dasar itu, PT Pulomas Jaya tidak melakukan tindakan praperadilan karena tersangkanya telah meninggal dunia.

Ia menyebutkan, terlalu mengada-ada dan tak berdasarkan hukum bila ahli waris Adam Malik melalui kuasa hukumnya menyebut PT Pulomas Jaya tidak punya tanah di Jalan Perintis Kemerdekaan karena perintah penyidikan atas laporan perusahaan itu telah dihentikan atau SP3.

"SP3 adalah soal pidana, sementara soal lahan adalah perdata. SP3 bukanlah keputusan peradilan dan alas hak kepemilikan lahan," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Kasus KDRT Serpong: Suami Paksa Istri Pompa ASI, Lakukan Kekerasan hingga Larang Bertemu Anak

Megapolitan
Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Kapten Fierda Panggabean dan Tragedi Merpati CN-235 di Gunung Puntang

Megapolitan
2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

2 Peristiwa Kebakaran Terjadi di Jakarta Rabu Dini Hari

Megapolitan
Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Menelusuri Masjid Jami Tangkuban Perahu di Setiabudi

Megapolitan
Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Depok 13 Pekan Bertahan di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19, Selasa Kemarin

Megapolitan
Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Depok Catat 10 Kematian akibat Covid-19, Jumlah Terbanyak dalam Sehari

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

[POPULER JABODETABEK] Cara Ganti E-KTP yang Hilang atau Rusak bagi Warga Luar Domisili

Megapolitan
[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

[Update 20 April]: Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang Sebanyak 26, Pasien Aktif 216

Megapolitan
Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Warga Depok Diminta Tak Mengendurkan Protokol Kesehatan Saat Ramadhan

Megapolitan
[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

[Update 20 April]: Tangsel Catat 10.672 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat Sebanyak 578

Megapolitan
Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Ruhana Kuddus, Wartawati Pertama yang Gencar Menentang Poligami, Nikah Dini dan Dominasi Laki-laki

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

BMKG: Jakarta dan Sekitarnya Cerah Berawan, Kecuali Bogor

Megapolitan
Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Remaja Diperkosa Anak Anggota DPRD lalu Dijual, Praktisi Hukum Pidana: Berdamai Tak Bisa Hentikan Penyidikan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 21 April 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X