Kompas.com - 28/08/2013, 18:03 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Waduk Pluit membawa bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh personel satuan polisi pamong praja saat menertibkan bangunan liar di Penjaringan, Jakarta Utara.

Basuki belum dapat memastikan apakah benar ada anggota Satpol PP yang memukul warga Waduk Pluit pada Kamis (22/8/2013) lalu. Warga telah melaporkan kekerasan tersebut ke Polda Metro Jaya pada Selasa (27/8/2013) kemarin.

"Kalau ada bukti, bawa saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Basuki mengatakan, bila terbukti warga memulai tindak kekerasan, ia berharap warga tidak memutarbalikkan fakta. Ia mengatakan, seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan kekerasan jika tujuannya adalah membela diri dari tindakan kekerasan yang dimulai oleh pihak lain. Basuki juga meminta aparat Pemerintah Provinsi DKI menegakkan peraturan dan menggunakan sanksi-sanksi yang berlaku apabila mendapat perlawanan dari warga.

"Jadi sudahlah, saya pikir orang-orang ini mau menang saja. Kalau mau hukum seperti itu, ya hukum rimba," kata Basuki.

Selasa kemarin, warga Blok G RT 19 RW 17, Penjaringan, Jakarta Utara, melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP ke Mapolda Metro Jaya. Mereka tidak terima diperlakukan kasar oleh Satpol PP saat pembongkaran sisi kumuh Waduk Pluit.

Mereka membawa barang bukti berupa foto dan video saat kejadian berlangsung, dan saat warga bertemu Gubernur DKI Jakarta tiga bulan lalu. Rencananya, warga yang terluka juga akan melakukan visum setelah selesai membuat laporan.

Satpol PP, Polisi, dan TNI melakukan penggusuran pada Kamis (22/8/2013) lalu dengan mengerahkan 1.100 personel. Sempat terjadi bentrok antara petugas dan warga yang menolak pembongkaran bangunan mereka. Menurut warga, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah berjanji saat pertemuan di Komnas HAM bahwa dia tidak akan melakukan penggusuran secara paksa dan akan menyiapkan permukiman bagi warga yang terkena relokasi.

Jokowi juga menyepakati adanya pemetaan ulang yang dilakukan antara Pemprov DKI dan Komnas HAM dengan melibatkan warga, khususnya terkait lokasi tempat tinggal saat ini. Jokowi juga sepakat untuk menggunakan data yang ada di Komnas HAM sebagai dasar untuk melakukan penanganan terkait proses relokasi selanjutnya jika memang terjadi pemindahan warga.

Jokowi dan Komnas HAM bersepakat tidak menoleransi kepentingan calo, mafia tanah, dan pengusaha dalam proses pengembangan kawasan Waduk Pluit dan hanya fokus pada kepentingan warga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 8 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Pasar Tanah Abang Tutup 12-18 Mei, Pengelola: Libur Lebaran dan Perawatan

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 7 Mei: Tambah 19 Kasus di Kota Tangerang, 204 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kasus Pria Pukul Bocah Berujung Damai, Kejari Kota Tangerang Terapkan Restorative Justice

Kasus Pria Pukul Bocah Berujung Damai, Kejari Kota Tangerang Terapkan Restorative Justice

Megapolitan
Bentrokan Antar-Kelompok Terjadi di Pejaten Timur

Bentrokan Antar-Kelompok Terjadi di Pejaten Timur

Megapolitan
Dua Skenario Polisi Antisipasi Masuknya Pemudik ke Kota Bogor

Dua Skenario Polisi Antisipasi Masuknya Pemudik ke Kota Bogor

Megapolitan
Hindari Motor, Mobil Pajero Terbalik Setelah Tabrak Lampu Merah di Cideng Timur

Hindari Motor, Mobil Pajero Terbalik Setelah Tabrak Lampu Merah di Cideng Timur

Megapolitan
Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Hari Kedua Larangan Mudik, Hanya 25 Orang Berangkat dari Terminal Kalideres

Megapolitan
UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 7 Mei: Tambah 783 Kasus di Jakarta, 22 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Pemprov DKI Putuskan Tempat Wisata Tetap Dibuka Saat Libur Lebaran

Megapolitan
Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Polisi Sekat 58 Kendaraan yang Melintas di Posko Penyekatan dan Posko Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Hari Pertama Larangan Mudik, 515 Orang di Jakarta Ajukan SIKM, 137 Ditolak

Megapolitan
Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Aturan Keluar Masuk Jabodetabek saat Masa Larangan Mudik 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X