Kompas.com - 29/08/2013, 15:49 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo telah mengantongi nilai kinerja kepala-kepala dinas. Di antaranya memiliki rapor merah dan terancam diganti.

"Ada rapor dan penilaiannya, ada yang sudah diancam cari pengganti. Ada juga yang menunggu dicek dulu, masih bisa diselamatkan atau tidak," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Basuki mengatakan, evaluasi terhadap kepala dinas dilakukan melalui dua aspek. Aspek pertama ditakar dari kuantitas pengadaan barang melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Adapun aspek kedua berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan warga melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) bersama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Melalui pembelian barang melalui e-catalog LKPP itu, maka DKI tidak perlu lagi melaksanakan lelang tender pengadaan barang. Basuki mengatakan, program unggulan pada umumnya tidak berjalan karena terhambatnya pengadaan barang melalui proses lelang yang membutuhkan waktu lama.

"Makanya, tahun depan kita mau ubah. Salah satu evaluasi kadis adalah sejauh mana mereka mendaftarkan produk-produk yang selama ini ditender, ada di e-catalog LKPP," kata Basuki.

Semakin banyak membeli barang melalui LKPP, kata dia, kinerja kepala dinas semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin kepala dinas itu tidak melaporkan produk-produk dan jasa di dalam e-catalog LKPP, kepala dinas ini tak bekerja dengan baik dan patut dievaluasi lebih lanjut. Hal itu dikarenakan, apabila ada pengadaan barang, maka lebih mudah melalui LKPP sehingga perlu dipertanyakan mengapa proses lelang tetap dilakukan.

Mengenai pengaduan warga, Basuki menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah bekerja sama dengan UKP4 untuk menerima pengaduan warga dari segala aspek. Dari itu, ia dapat melihat pengaduan mana saja yang sudah diselesaikan, ditindaklanjuti, maupun yang belum dapat diselesaikan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari dinas yang bersangkutan, maka kepala dinas itu tidak peka dan cuek terhadap pelaporan warga.

"Misalnya, cuma bilang, 'Akan saya tangani'. Berarti mereka bisa bohong, kan. Kalau jadi pejabat sudah tidak menanggapi pandangan masyarakat, kamu sudah tidak cocok jadi kadis (kepala dinas)," kata Basuki.

Basuki berpendapat, seorang pejabat seharusnya dapat mendengarkan masyarakat, bukan masyarakat mendengarkan pejabat. Kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan warga, kata dia, akan menambah nilai plus bagi kepala dinas tersebut. Apabila pejabat tidak peka merespons pengaduan warga, Basuki menilai pejabat itu sudah saatnya diganti.

Basuki enggan menjelaskan lebih detail terkait kepala dinas yang telah memenuhi kriteria. Pasalnya, menurut dia, ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan publik dan mana saja yang boleh disampaikan publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Begal Beraksi di Kemayoran, Korban Dibacok dan Kehilangan Sepeda Motor

Megapolitan
Berawal dari Kampung Ambon, Polisi Buru Jaringan Narkoba di Jakarta

Berawal dari Kampung Ambon, Polisi Buru Jaringan Narkoba di Jakarta

Megapolitan
Viral di Media Sosial, Aksi Diduga Balap Mobil Liar Terjadi di Grogol Petamburan

Viral di Media Sosial, Aksi Diduga Balap Mobil Liar Terjadi di Grogol Petamburan

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Anies: Masa-masa Kritis Pandemi Berhasil Kita Lalui dengan Baik

Jakarta PPKM Level 1, Anies: Masa-masa Kritis Pandemi Berhasil Kita Lalui dengan Baik

Megapolitan
Gagal Menyalip, Seorang Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Bekasi

Gagal Menyalip, Seorang Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Anggota Jaringan Narkoba, Polisi Temukan Sabu hingga Ganja Seharga Rp 2,8 Miliar

Tangkap Anggota Jaringan Narkoba, Polisi Temukan Sabu hingga Ganja Seharga Rp 2,8 Miliar

Megapolitan
Jelang CFD, Kondisi Toilet di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Memprihatinkan

Jelang CFD, Kondisi Toilet di Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi Memprihatinkan

Megapolitan
20 SMA Terbaik di Jakarta dan Tangerang Berdasarkan Nilai UTBK 2021

20 SMA Terbaik di Jakarta dan Tangerang Berdasarkan Nilai UTBK 2021

Megapolitan
Terserang Stroke, Sopir Mobil Pajero dalam Kecelakaan Maut di MT Haryono Masih Dirawat

Terserang Stroke, Sopir Mobil Pajero dalam Kecelakaan Maut di MT Haryono Masih Dirawat

Megapolitan
Tawuran di Jatinegara Kembali Memakan Korban, Satu Pemuda Tewas

Tawuran di Jatinegara Kembali Memakan Korban, Satu Pemuda Tewas

Megapolitan
Sebanyak 1.171 Pendatang Baru Masuk ke Tangsel hingga Tiga Pekan Sesudah Lebaran

Sebanyak 1.171 Pendatang Baru Masuk ke Tangsel hingga Tiga Pekan Sesudah Lebaran

Megapolitan
Berkas Perkara dan Barang Bukti Pengeroyok Ade Armando Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakpus

Berkas Perkara dan Barang Bukti Pengeroyok Ade Armando Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakpus

Megapolitan
Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Maut di Menara Saidah, Pengemudi Pajero Belum Dipastikan Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Maut di Menara Saidah, Pengemudi Pajero Belum Dipastikan Ditahan

Megapolitan
Spanduk Minyak Goreng Bersubsidi Baru Dipasang di Pasar Kramatjati Bikin Bingung Pedagang

Spanduk Minyak Goreng Bersubsidi Baru Dipasang di Pasar Kramatjati Bikin Bingung Pedagang

Megapolitan
Naik KRL dari Bogor/Depok ke Tanah Abang harus Transit di Manggarai, Tunggu di Peron Berapa?

Naik KRL dari Bogor/Depok ke Tanah Abang harus Transit di Manggarai, Tunggu di Peron Berapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.