Pemilik Gedung di Kota Tua Khawatir Dicaplok Investor Asing

Kompas.com - 29/08/2013, 20:59 WIB
Suasana di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Kamis (29/8/2013). Pemilik gedung di kawasan ini mengaku tidak dilibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan kawasan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Batavia (nama lama Jakarta) ini Alsadad RudiSuasana di Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, Kamis (29/8/2013). Pemilik gedung di kawasan ini mengaku tidak dilibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penataan kawasan yang dulunya menjadi pusat pemerintahan Batavia (nama lama Jakarta) ini
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik gedung kuno di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, mengkhawatirkan keberadaan investor asing dalam pengelolaan kawasan itu. Hal ini terjadi dengan dikeluarkannya keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menunjuk pengusaha asing sebagai penggagas pengembang kawasan tersebut.

Ella Ubaidi, salah satu pemilik gedung di kawasan itu, mengaku telah mendapat surat resmi pemberitahuan dari Pemprov DKI tertanggal 12 Juni 2013. Dia menyatakan tidak setuju jika kepemilikan Kota Tua ini justru dicaplok para investor asing.

"Sejauh ini kami tidak keberatan terhadap siapa pun yang masuk. Tapi apa yang direncanakan pemerintah ini seharusnya dilakukan secara transparan. Jangan sampai buntutnya malah rumah kita yang dicaplok," kata pemilik Rumah Akar terletak di Kawasan Kota Tua, Rabu (29/8/2013).

Ella tidak keberatan atas penunjukan sebuah perusahaan swasta sebagai penggagas pengembang kawasan ekonomi khusus di Kota Tua seperti diputuskan dalam surat tersebut. Namun, dia meminta agar pemilik gedung seharusnya dapat dilibatkan.

Selama ini, kata Ella, pemilik gedung tertib membayar pajak. Karena itu, sudah sewajarnya pemilik gedung berhak meminta Pemprov mewujudkan tuntutan yang sudah berulang kali dikeluhkan tersebut. Ella menyatakan siap merenovasi sendiri gedung miliknya, asalkan pemerintah menjamin keamanan, kebersihan, dan penataan PKL di Kota Tua.

"Para pemilik bangunan mampu merestorasi bangunan karena yang diminta perusahaan swasta itu juga pasti sama nuntutnya, ingin bersih dan aman. Kenapa harus menunjuk pihak luar sebagai penggagas?" kata anggota Jakarta Heritage Trust (JHT) tersebut.

Ella juga menyesalkan penunjukan badan penanggung jawab pengelolaan kota tua yang selama ini tidak pernah jelas. Ia tidak tahu siapa pengelola kawasan itu, apakah aparat kecamatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Dinas Pariwisata, atau perusahaan swasta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

[POPULER MEGAPOLITAN]: Anggota Fraksi Gerindra Pertanyakan Kinerja TGUPP I 12 Jenis Pelanggaran yang Ditindak Saat Operasi Zebra

Megapolitan
Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Jejak Tradisi Tionghoa Benteng di Museum Benteng Heritage

Megapolitan
Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Viral Fotografer Dipungut Biaya Foto di Lapangan Banteng, Begini Ceritanya

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Masih Panas, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Sejak Januari 2019, Polisi Tindak 1.600 Sopir Truk di Tangsel

Megapolitan
Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Anaknya Diamankan Polisi karena Bawa Pisau Dapur, Ayah Minta Dilepaskan

Megapolitan
Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Truk Proyek Nasional Bebas Aturan Pembatasan Operasional di Tangsel

Megapolitan
DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

DPRD DKI Pertanyakan Transparansi Anggaran Era Anies yang Tak Bisa Diakses Warga

Megapolitan
Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Wali Kota Bekasi Minta Warga Melapor bila Tahu Pungli E-KTP

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Megapolitan
Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Tangsel, PAN Pasang Kriteria Khusus

Megapolitan
Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Pengendara Motor Tak Pakai Helm Dominasi Pelanggar yang Terjaring Operasi Zebra di Tomang

Megapolitan
Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Setelah Seluruh Ruas Jalan Tangsel Diatur Perwal, Polisi Akan Sosialisasi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Foto Resmi Jokowi-Ma'ruf di Pasar Permai Jakut Masih Sepi Pembeli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X