Kompas.com - 30/08/2013, 09:17 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprioritaskan pegawai negeri sipil (PNS) muda untuk menduduki jabatan tertentu. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersyukur banyak kepala dinas yang pensiun tahun depan atau memasuki usia 56 tahun.

"Kadis banyak yang pensiun tahun depan, kita syukuri yang lainnya bisa naik," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Jokowi-Basuki melakukan evaluasi kepala dinas melalui dua aspek. Dua aspek itu antara lain kuantitas pengadaan barang melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan tindak lanjut pengaduan warga melalui LAPOR! bersama UKP-4.

Pembelian barang melalui e-catalog LKPP itu sehingga DKI tidak perlu lagi melaksanakan lelang tender pengadaan barang. Basuki mengatakan bahwa kebanyakan program unggulan tidak berjalan karena terhambatnya pengadaan barang melalui proses lelang yang membutuhkan waktu lama.

"Makanya tahun depan kita mau ubah. Salah satu evaluasi kadis adalah sejauh mana mereka mendaftarkan produk-produk yang selama ini ditender, ada di e-catalog LKPP," kata Basuki.

Semakin banyak membeli barang melalui LKPP, kata dia, kinerja kepala dinas semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin kepala dinas itu tidak melaporkan produk-produk dan jasa di dalam e-catalog LKPP, menurutnya, kepala dinas ini tak bekerja dengan baik dan patut dievaluasi lebih lanjut. Pasalnya, lanjut dia, apabila ada pengadaan lebih mudah melalui LKPP, mengapa justru dilaksanakan melalui proses lelang tender.

Untuk pengaduan warga, Basuki menjelaskan kalau Pemprov DKI telah bekerja sama dengan UKP-4 untuk menerima pengaduan warga dari segala aspek. Dari itu, ia dapat melihat pengaduan mana saja yang sudah diselesaikan, ditindaklanjuti, ataupun yang belum dapat diselesaikan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari dinas yang bersangkutan, maka menurut Basuki, kepala dinas itu tidak peka dan cuek terhadap pelaporan warga.

Basuki berpendapat, seorang pejabat seharusnya dapat mendengarkan masyarakat, dan bukan masyarakat mendengarkan pejabat. Kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan warga, kata dia, akan menambah nilai plus bagi kepala dinas tersebut.

"Ada rapot dan penilaiannya, ada yang sudah diancam cari pengganti. Ada juga yang menunggu dicek dulu, masih bisa diselamatkan atau tidak," kata Basuki.

Karya ilmiah dan tes CPNS

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
Datangi Polres Jakarta Timur, Keluarga Kakek Korban Pengeroyokan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Datangi Polres Jakarta Timur, Keluarga Kakek Korban Pengeroyokan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penyitaan 1.847 Pil Ekstasi dari Tiga Lokasi di Jakarta

Kronologi Penyitaan 1.847 Pil Ekstasi dari Tiga Lokasi di Jakarta

Megapolitan
Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi 'Booster', Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi "Booster", Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Megapolitan
Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Megapolitan
Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.