Kompas.com - 30/08/2013, 09:17 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprioritaskan pegawai negeri sipil (PNS) muda untuk menduduki jabatan tertentu. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersyukur banyak kepala dinas yang pensiun tahun depan atau memasuki usia 56 tahun.

"Kadis banyak yang pensiun tahun depan, kita syukuri yang lainnya bisa naik," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Jokowi-Basuki melakukan evaluasi kepala dinas melalui dua aspek. Dua aspek itu antara lain kuantitas pengadaan barang melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan tindak lanjut pengaduan warga melalui LAPOR! bersama UKP-4.

Pembelian barang melalui e-catalog LKPP itu sehingga DKI tidak perlu lagi melaksanakan lelang tender pengadaan barang. Basuki mengatakan bahwa kebanyakan program unggulan tidak berjalan karena terhambatnya pengadaan barang melalui proses lelang yang membutuhkan waktu lama.

"Makanya tahun depan kita mau ubah. Salah satu evaluasi kadis adalah sejauh mana mereka mendaftarkan produk-produk yang selama ini ditender, ada di e-catalog LKPP," kata Basuki.

Semakin banyak membeli barang melalui LKPP, kata dia, kinerja kepala dinas semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin kepala dinas itu tidak melaporkan produk-produk dan jasa di dalam e-catalog LKPP, menurutnya, kepala dinas ini tak bekerja dengan baik dan patut dievaluasi lebih lanjut. Pasalnya, lanjut dia, apabila ada pengadaan lebih mudah melalui LKPP, mengapa justru dilaksanakan melalui proses lelang tender.

Untuk pengaduan warga, Basuki menjelaskan kalau Pemprov DKI telah bekerja sama dengan UKP-4 untuk menerima pengaduan warga dari segala aspek. Dari itu, ia dapat melihat pengaduan mana saja yang sudah diselesaikan, ditindaklanjuti, ataupun yang belum dapat diselesaikan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari dinas yang bersangkutan, maka menurut Basuki, kepala dinas itu tidak peka dan cuek terhadap pelaporan warga.

Basuki berpendapat, seorang pejabat seharusnya dapat mendengarkan masyarakat, dan bukan masyarakat mendengarkan pejabat. Kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan warga, kata dia, akan menambah nilai plus bagi kepala dinas tersebut.

"Ada rapot dan penilaiannya, ada yang sudah diancam cari pengganti. Ada juga yang menunggu dicek dulu, masih bisa diselamatkan atau tidak," kata Basuki.

Karya ilmiah dan tes CPNS

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

18.000 Nasi Bungkus Dibagikan ke Warga Terdampak Banjir di Jakbar Selama 4 Hari

Megapolitan
Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Kejati DKI Jakarta Geledah Kantor Distamhut, Ini Respons Wagub Riza

Megapolitan
UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

UPDATE 21 Januari: Ada 1.177 Kasus Omicron di DKI Jakarta

Megapolitan
Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Polisi dan Keluarga Korban Bantah Laporan Bocah yang Dicabuli Kuli Bangunan Sempat Diremehkan

Megapolitan
Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Pekan Depan, Kapasitas PTM di Kota Tangerang Dikurangi hingga 50 Persen

Megapolitan
Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Realisasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Ketiga di DKI Capai 216.726 Orang

Megapolitan
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Megapolitan
Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Megapolitan
PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

Megapolitan
14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.