Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Bersyukur Banyak Kepala Dinas Pensiun Tahun Depan

Kompas.com - 30/08/2013, 09:17 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprioritaskan pegawai negeri sipil (PNS) muda untuk menduduki jabatan tertentu. Bahkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersyukur banyak kepala dinas yang pensiun tahun depan atau memasuki usia 56 tahun.

"Kadis banyak yang pensiun tahun depan, kita syukuri yang lainnya bisa naik," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Jokowi-Basuki melakukan evaluasi kepala dinas melalui dua aspek. Dua aspek itu antara lain kuantitas pengadaan barang melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan tindak lanjut pengaduan warga melalui LAPOR! bersama UKP-4.

Pembelian barang melalui e-catalog LKPP itu sehingga DKI tidak perlu lagi melaksanakan lelang tender pengadaan barang. Basuki mengatakan bahwa kebanyakan program unggulan tidak berjalan karena terhambatnya pengadaan barang melalui proses lelang yang membutuhkan waktu lama.

"Makanya tahun depan kita mau ubah. Salah satu evaluasi kadis adalah sejauh mana mereka mendaftarkan produk-produk yang selama ini ditender, ada di e-catalog LKPP," kata Basuki.

Semakin banyak membeli barang melalui LKPP, kata dia, kinerja kepala dinas semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin kepala dinas itu tidak melaporkan produk-produk dan jasa di dalam e-catalog LKPP, menurutnya, kepala dinas ini tak bekerja dengan baik dan patut dievaluasi lebih lanjut. Pasalnya, lanjut dia, apabila ada pengadaan lebih mudah melalui LKPP, mengapa justru dilaksanakan melalui proses lelang tender.

Untuk pengaduan warga, Basuki menjelaskan kalau Pemprov DKI telah bekerja sama dengan UKP-4 untuk menerima pengaduan warga dari segala aspek. Dari itu, ia dapat melihat pengaduan mana saja yang sudah diselesaikan, ditindaklanjuti, ataupun yang belum dapat diselesaikan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari dinas yang bersangkutan, maka menurut Basuki, kepala dinas itu tidak peka dan cuek terhadap pelaporan warga.

Basuki berpendapat, seorang pejabat seharusnya dapat mendengarkan masyarakat, dan bukan masyarakat mendengarkan pejabat. Kepuasan masyarakat terhadap tindak lanjut pengaduan warga, kata dia, akan menambah nilai plus bagi kepala dinas tersebut.

"Ada rapot dan penilaiannya, ada yang sudah diancam cari pengganti. Ada juga yang menunggu dicek dulu, masih bisa diselamatkan atau tidak," kata Basuki.

Karya ilmiah dan tes CPNS

Untuk merotasi pejabat eselon II, rencananya Pemprov DKI sedang melakukan kajian agar pejabat-pejabat golongan IV-b dan IV-c membuat karya ilmiah. Dengan karya ilmiah itu, diharapkan Pemprov DKI mendapatkan pejabat sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, sebanyak 19 pejabat eselon II telah memasuki usia pensiun tahun depan. Karya tulis itu tidak berlaku bagi pelamar kerja yang baru ingin menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Menurut Basuki, semua warga yang memiliki KTP Jabodetabek dapat mendaftar CPNS pada 1 September 2013. Sebanyak 1.515 posisi akan diterima oleh Pemprov DKI pada tahun ini.

Tes menjadi pegawai DKI di bawah pemerintahan Jokowi-Basuki itu dibagi menjadi dua, yaitu tes umum dan tes pengangkatan pegawai honorer. Pemprov DKI mengusulkan untuk membuat simulasi berbeda, yakni 20 persen untuk tenaga pendidik, 35 persen untuk tenaga kesehatan, dan 45 persen untuk tenaga teknis (tata kota, planologi, arsitektur), dan umum (sosial, politik, budaya).

Basuki pun menjelaskan kalau DKI membuka peluang lebih banyak bagi kesehatan dan pendidikan karena DKI kekurangan tenaga mereka. Terlebih, saat ini, Pemprov DKI mengedepankan program unggulan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Selain itu, tenaga pendidik dan tenaga medis akan mendapatkan alokasi tambahan dari tenaga honorer (K2) dan pegawai tidak tetap (PTT). Untuk pengangkatan PTT dan tenaga honorer, rencananya tes akan dilaksanakan seusai pelaksanaan tes CPNS untuk umum, yaitu pada Oktober mendatang.

Pendaftaran CPNS DKI 2013 akan dibuka pada 1-20 September melalui sistem online. Untuk melamar menjadi CPNS DKI, pelamar mengunjungi http://www.rekrutmen.jakarta.go.id/ dan melakukan registrasi online. Setelah melakukan pendaftaran online, peserta akan mengikuti tes pada 29 September mendatang, yang akan dilanjutkan dengan mengikuti proses sesuai ketentuan Kementerian PAN dan RB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com