Basuki: Bilang Mau Pecat Ahok... Saya "Demen" Tuh!

Kompas.com - 30/08/2013, 19:06 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PPP DPRD DKI mengingatkan pimpinan DPRD untuk segera memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas sikapnya yang dianggap merendahkan DPRD. Menanggapi hal tersebut, Basuki justru meminta Fraksi PPP melayangkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memecat dirinya dari jabatan wagub.

"Sampaikan saja, PPP kirim surat ke Mendagri dan ke Presiden, bilang mau memecat Ahok (sapaan Basuki) dari Wagub DKI. Bagus dong kalau dipecat. Saya demen tuh yang kayak begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Basuki mengatakan, hingga saat ini ia belum menerima surat pemanggilan dari pimpinan DPRD DKI. Menurut dia, Fraksi PPP tidak memberikan dasar dan alasan yang kuat atas permintaan pemanggilan oleh pimpinan DPRD DKI tersebut. Oleh karena itu, ia yakin pimpinan DPRD DKI pun tidak akan merespons permintaan fraksi PPP.

"Makanya, itu kan lucu, memaksa ke pimpinan DPRD untuk memanggil saya. Panggil saya untuk apa? Karena dinilai melanggar peraturan? Makanya, dia panggil saya saja sudah salah," kata Basuki.


Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI yang juga anggota Fraksi PPP, Maman Firmansyah, mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan tentang surat peringatan yang pernah ia layangkan beberapa waktu lalu. Surat itu berkaitan dengan pernyataan keras Basuki terkait penertiban pedagang kaki lima dan silang pendapatnya dengan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

Dalam sidang paripurna DPRD hari ini, Maman meminta pimpinan DPRD tidak lupa memanggil Basuki terkait pernyataannya yang dianggap melecehkan institusi dewan. Menurut Maman, pernyataan Basuki selama ini telah merendahkan institusi DPRD dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan Pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Jokowi juga diminta mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Megapolitan
Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Megapolitan
Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Megapolitan
4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

Megapolitan
BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

Megapolitan
Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Megapolitan
Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Tawuran Pelajar di Kebayoran Baru, Sejumlah Pelajar Dibawa Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X