Basuki: Bilang Mau Pecat Ahok... Saya "Demen" Tuh!

Kompas.com - 30/08/2013, 19:06 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PPP DPRD DKI mengingatkan pimpinan DPRD untuk segera memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas sikapnya yang dianggap merendahkan DPRD. Menanggapi hal tersebut, Basuki justru meminta Fraksi PPP melayangkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memecat dirinya dari jabatan wagub.

"Sampaikan saja, PPP kirim surat ke Mendagri dan ke Presiden, bilang mau memecat Ahok (sapaan Basuki) dari Wagub DKI. Bagus dong kalau dipecat. Saya demen tuh yang kayak begitu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Basuki mengatakan, hingga saat ini ia belum menerima surat pemanggilan dari pimpinan DPRD DKI. Menurut dia, Fraksi PPP tidak memberikan dasar dan alasan yang kuat atas permintaan pemanggilan oleh pimpinan DPRD DKI tersebut. Oleh karena itu, ia yakin pimpinan DPRD DKI pun tidak akan merespons permintaan fraksi PPP.

"Makanya, itu kan lucu, memaksa ke pimpinan DPRD untuk memanggil saya. Panggil saya untuk apa? Karena dinilai melanggar peraturan? Makanya, dia panggil saya saja sudah salah," kata Basuki.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DKI yang juga anggota Fraksi PPP, Maman Firmansyah, mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan tentang surat peringatan yang pernah ia layangkan beberapa waktu lalu. Surat itu berkaitan dengan pernyataan keras Basuki terkait penertiban pedagang kaki lima dan silang pendapatnya dengan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

Dalam sidang paripurna DPRD hari ini, Maman meminta pimpinan DPRD tidak lupa memanggil Basuki terkait pernyataannya yang dianggap melecehkan institusi dewan. Menurut Maman, pernyataan Basuki selama ini telah merendahkan institusi DPRD dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan Pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Jokowi juga diminta mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Warga Dihukum Berdoa di Makam Khusus Covid-19, Epidemiolog: Justru Risiko Tertular

Megapolitan
UPDATE Covid-19:  Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

UPDATE Covid-19: Muncul 46 Kasus Baru di Kota Tangerang, Total 5.214 Kasus

Megapolitan
Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Kurir Sabu yang Ditangkap di Padang Dapat Upah Rp 50 Juta per Kilogram

Megapolitan
Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Satu Minggu PSBB Ketat, Satpol PP Kumpulkan Rp 22,5 Juta Denda Pelanggar Prokes

Megapolitan
Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Modus Dua Jambret di JPO Kalideres, Pepet Pejalan Kaki dan Tak Segan Lukai Korban

Megapolitan
Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Kurir Sabu Berbalut Teh yang Ditangkap di Padang Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Pemkot Tangsel Tak Tahu Ada Kendala Pengelolaan Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Dinkes Tangsel Akui Kecolongan Soal Pembakaran Sampah Medis di TPU Jombang

Megapolitan
Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Polsek Cipondoh Tangkap 3 Pelaku Pencurian Motor Antar Provinsi

Megapolitan
Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Kalideres, Kecamatan dengan Kasus Covid-19 Harian Tertinggi di Jakbar

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Berupaya Tambah Ruang ICU untuk Pasien Covid-19

Megapolitan
Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Dua Polisi Terluka Saat Lerai Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Satu Wanita yang Diduga Penyuplai Batu Saat Tawuran di Manggarai Diamankan Polisi

Megapolitan
90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

90 Kasus Baru di Bogor Tertinggi Selama Pandemi, Wali Kota Bogor: Kondisi Sangat Darurat!

Megapolitan
Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Beroperasi 3 Hari, Lahan Baru di TPU Jombang Langsung Terisi 11 Jenazah Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X