Waspadai Pemilih Pascabayar, Warga Tangerang Dilarang Bawa HP

Kompas.com - 31/08/2013, 09:15 WIB
Ilustrasi pemungutan suara pilkada. KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAPIlustrasi pemungutan suara pilkada.
|
EditorAna Shofiana Syatiri


TANGERANG, KOMPAS.com
- Warga pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang, Sabtu (31/8), dilarang membawa telepon genggam saat masuk ke dalam ruangan pencoblosan. Hal itu untuk mencegah adanya pemilih pascabayar.

Artinya, pemilih mengabadikan gambar coblosan kertas surat sebagai tanda bukti telah memilih salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

"Tidak diperkenankan membawa telepon genggam saat masuk dalam bilik atau ruang pencoblosan. Kita mewaspadai adanya pemilih pascabayar, kecurangan yang kemungkinan terjadi untuk memenangkan salah satu pasangan calon," kata Ketua Pokja Kampanye dan Sosialisasi KPU Provinsi Banten Saiful Bahri di Kota Tangerang, Sabtu (31/8).

Sementara itu, Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah telah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan perihal Penetapan Hari Libur pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang 2013.

"Persetujuan dari wali kota Tangerang sudah dikirim ke pemerintah provinsi Banten. Dan gubernur sudah mengeluar keputusan langsung sejak Kamis malam," kata Saiful.

Pada Jumat pagi, kata dia, Surat Keputusan itu telah disebarluaskan ke sekolah-sekolah, perkantoran, dan industri. "Hari Sabtu ini, semua libur. Jika melanggar pasti dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," papar Saiful.

Warga Kota Tangerang akan memilih salah satu dari lima pasangan calon wali dan wakil wali kota Tangerang 2013. Mereka adalah Harry Mulya Zein-Iskandar nomor urut satu, Abdul Syukur-Hilmi Fuad (2), Dedi Gumelar-Suratno Abu Bakar (3), Ahmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto (4), dan Arief R Wismansyah-Sachruddin (5).

Baca tentang


Sumber KOMPAS
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Jadi Klaster dengan Kasus Covid-19 Tertinggi Kedua di DKI, Kemenhub Klaim Sudah Taat Protokol

Megapolitan
Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X