Metromini dan Kopaja, Menanti Skenario Pilihan...

Ketidaksiapan sistem adalah persoalan yang membuat warga Jakarta masih harus bersabar menanti "wajah baru" metromini dan kopaja. Mengharapkan perbaikan datang dari pemilik kedua jenis armada angkutan tersebut sepertinya terlalu berlebihan.

Dari sisi kepengurusan, dua jenis armada bus itu diketahui adalah milik perorangan dengan kepengurusan yang tak tersentral. PT Metro Mini dibelit konflik manajemen yang membuat para pemilik kendaraan tak punya induk dan bergerak sendiri-sendiri. Jangan tanya soal pengawasan operasional karena jawabannya adalah tidak ada.

Maka, tak heran bila kerap dijumpai bus-bus tak laik jalan ada di jalanan. Tak ada spidometer, bangku yang berkarat, kaca pecah ditambal seadanya, knalpot mengepulkan "kabut" hitam pekat, dan sebagainya.

Sopir dan kernet pun tak punya standardisasi sehingga sudah dianggap hal biasa menjumpai sopir ugal-ugalan melajukan kendaraan, berhenti dan menaikturunkan penumpang dengan sembarangan, ataupun melanggar beragam rambu dan peraturan lalu lintas. Korban jiwa dari kecelakaan yang melibatkan bus metromini dan kopaja sudah berjatuhan.

Kondisi ini telah menggerakkan Jokowi memerintahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menindak bus tak laik jalan. Mulai dari 25 Juli sampai 28 Agustus 2013, 243 bus pun ditindak. Rinciannya, 160 metromini dan 80 kopaja dibuatkan berita acara pemeriksaan, serta 180 metromini dan 27 kopaja dilarang kembali ke jalan.

"Dari jumlah (kendaraan yang ditindak) itu, 52 bus dikeluarkan dengan menandatangani pernyataan akan memperbaiki bus," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Jumlah itu terdiri atas 28 unit metromini dan 14 kopaja.

Namun, tanggapan lebih besar datang berupa demonstrasi para awak bus yang terkena penindakan. Sepanjang Jumat (30/8/2013), para sopir dan kernet bus berunjuk rasa di depan kantor Jokowi dan Basuki. Mereka berpendapat, penyitaan bus dalam penindakan itu adalah tindakan sewenang-wenang.

Apa respons Jokowi atas demonstrasi ini? "Kalau busnya bisa diperbaiki, kalau keselamatan penumpang terjamin, silakan keluarkan semua," kata Jokowi.

Menunggu PPD

Sebuah rancangan revitalisasi sebenarnya sudah disiapkan di DKI. Ada dua skema dalam rancangan tersebut. Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli bus baru dan melebur dua operator bus berukuran sedang tersebut. Kedua, operator membeli armada baru yang kemudian menjadi investasi di wadah baru bentukan Pemprov DKI.

Sejauh ini, Pemprov DKI lebih memilih opsi pertama. Seribu armada metromini sedang dijajaki untuk dibeli, dengan proses lelang sekarang berjalan dan ditargetkan bus sudah datang pada akhir 2013. Sementara untuk skema kedua, belum ada tanda-tanda kesediaan dari operator untuk membeli bus baru.

Skema mana pun yang bakal terwujud, PPD akan menjadi wadahnya. Kependekan dari Pengangkutan Penumpang Djakarta, PPD pada awal mula keberadaannya adalah perusahaan milik negara, yang seiring waktu jatuh bangun dan sama memprihatinkannya seperti metromini dan kopaja hari ini.

"Kepemilikan armada bus itu perorangan, tapi menginduk ke PPD manajemennya. Tidak seperti sekarang ini semua jadi pemilik, ngaturnya gimana, ngontrolnya gimana, susah pasti. Begitu juga sopirnya tinggal pindah ke yang baru, " ujar Jokowi.

Namun, sekarang PPD pun masih menunggu proses hibah kepemilikan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI. Terlaksana atau tidaknya pengalihan pengelolaan perusahaan ini tergantung pada kebijakan Menteri BUMN, yang itu tak bisa dipastikan kapan terlaksana.

Skenario ala Komisi B DPRD DKI

Rencana menggabungkan revitalisasi metromini dan kopaja dengan pemindahan pengelolaan PPD ke DKI, menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Selamat Nurdin, tak akan terwujud pada tahun ini. Dia berpendapat akan jauh lebih mudah menjalankan skenario merekrut operator baru untuk metromini sembari menunggu wadah yang direncanakan benar-benar ada.

"Harus paralel. Dishub panggil pengusaha-pengusaha metromini, negosiasi. Pemprov rekrutmen manajemen. Begitu ketuk palu (wadahnya sudah ada), manajemennya tinggal masuk," ujar Selamat.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan, tidak mungkin Pemprov DKI berharap kepada pengusaha metromini akan melakukan peremajaan armada secara internal. Menurut dia, situasi keuangan perusahaan itu tak memungkinkan untuk itu.

Kecuali, kata Selamat, bila Pemprov DKI memberikan kredit murah pada operator. "Tapi kalau itu dikasih, akhirnya milik pribadi juga. Tetap saja sistem setoran, ugal-ugalan. Harus ada wadah, memang," lanjut dia. Persoalan metromini dan kopaja harus menjadi prioritas dan mendesak untuk mendapat solusi, ujar Selamat, karena masyarakat memang tak punya pilihan untuk naik maupun tidak naik bus ukuran sedang.

Skenario mana pun yang benar-benar dapat terlaksana, masyarakat bakal melihat mana yang paling cepat menjadi solusi bagi penantian angkutan umum yang nyaman, aman, dan manusiawi, dalam wujud angkutan bus berukuran sedang. Seperti biasa, masyarakat dengan segala kondisi yang ada hanya dapat menanti.