Kompas.com - 02/09/2013, 11:58 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada yang berbeda dalam sidang paripurna DPRD DKI, Senin (2/9/2013). Sidang yang juga dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu tiba-tiba diwarnai interupsi oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Setelah membuka rapat, Wakil Ketua DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto, yang memimpin rapat itu, terpaksa memotong jalannya rapat karena ada interupsi dari Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan.

"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," kata Matnoor sebelum meninggalkan ruang sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta, Senin.

Karena semua anggotanya walkout, penyampaian pemandangan umum Fraksi PPP akhirnya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD DKI yang hadir, yakni Sayogo dan Triwisaksana. Sekitar empat anggota Fraksi PPP yang menghadiri sidang paripurna itu langsung beranjak dari kursinya dan keluar ruangan. Suasana tampak sedikit riuh setelah adanya walkout itu. "Terima kasih Fraksi PPP atas masukannya," kata Sayogo.

Sidang paripurna pun dilanjutkan kembali dengan penyampaian pandangan fraksi atas perubahan rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik negara yang mengurus mass rapid transit (MRT).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, selain Matnoor, anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang memilih keluar itu adalah Ridho Kamaludin dan Abdul Aziz. Pada sidang paripurna beberapa waktu lalu, Ketua Komisi C DPRD DKI yang juga anggota Fraksi PPP, Maman Firmansyah, juga mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan tentang surat peringatan yang pernah ia layangkan beberapa waktu lalu atas sikap Basuki. Ia meminta pimpinan DPRD tidak lupa memanggil Basuki terkait pernyataannya, yang dianggap melecehkan institusi.

Menurut Maman, pernyataan keras Basuki selama ini telah merendahkan institusi DPRD dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Jokowi juga diminta mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bersama Tim SAR Gabungan, DMC Dompet Dhuafa Evakuasi 4 Korban Jiwa Tanah Longsor di Pasir Pogor, Bogor

Bersama Tim SAR Gabungan, DMC Dompet Dhuafa Evakuasi 4 Korban Jiwa Tanah Longsor di Pasir Pogor, Bogor

Megapolitan
Korban Pelecehan Seksual di JPO Kuningan Timur Enggan Melapor, Pelaku Diserahkan ke Dinas Sosial

Korban Pelecehan Seksual di JPO Kuningan Timur Enggan Melapor, Pelaku Diserahkan ke Dinas Sosial

Megapolitan
TPA Cipayung Overkapasitas Sejak 2019, Tumpukan Sampah Menggunung dan Sempat Longsor

TPA Cipayung Overkapasitas Sejak 2019, Tumpukan Sampah Menggunung dan Sempat Longsor

Megapolitan
Ini Syarat Nonton di Bioskop Jabodetabek Saat PPKM Level 1

Ini Syarat Nonton di Bioskop Jabodetabek Saat PPKM Level 1

Megapolitan
8 Polwan Dilantik Jadi Kapolsek, Kapolda Metro Jaya: Bisa Lebih Sensitif terhadap Kasus Kejahatan Seksual

8 Polwan Dilantik Jadi Kapolsek, Kapolda Metro Jaya: Bisa Lebih Sensitif terhadap Kasus Kejahatan Seksual

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Megapolitan
Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Megapolitan
Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Megapolitan
Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Megapolitan
Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Megapolitan
Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Megapolitan
Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.