PPP: Kalau Jokowi yang Datang, Kami Tidak Akan "Walkout"

Kompas.com - 02/09/2013, 14:14 WIB
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI, Matnoor Tindoan Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI, Matnoor Tindoan
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan mengatakan, fraksinya tidak akan meninggalkan sidang paripurna DPRD apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir di sidang itu. Mereka akhirnya keluar karena yang datang justru Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kalau Pak Jokowi yang datang, kami tidak akan walkout," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).

Pagi ini Jokowi meresmikan pembukaan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jokowi mengikuti acara peresmian green building selter transjakarta Polda di depan Mapolda Metro Jaya. Jokowi kemudian kembali ke Balaikota Jakarta untuk melanjutkan aktivitas pekerjaannya.

Menurut Matnoor, sikap Fraksi PPP akan tetap seperti itu hingga pimpinan DPRD DKI memanggil Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataan kontroversialnya. Pada sidang yang dilaksanakan siang ini, Fraksi PPP memilih walkout dan menyerahkan pemandangan fraksi mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT MRT Jakarta kepada pimpinan DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto.

Matnoor mengatakan, fraksinya telah mengirim surat pemanggilan Basuki kepada pimpinan DPRD DKI sejak satu bulan lalu. Hingga kini, belum ada respons dari pihak terkait. Matnoor menolak anggapan bahwa sikap fraksinya itu berkaitan dengan silang pendapat antara Basuki dan anggota Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

"Enggak ada. Tidak hanya semata-mata konflik dengan Haji Lulung (Lunggana)," kata Matnoor.

Pantauan Kompas.com, empat anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang memilih keluar dari ruang sidang adalah Matnoor, Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, dan Ichwan Zayadi. Wakil rakyat itu sebelumnya telah mengisi presensi kehadiran. Adapun Lulung tidak tampak menghadiri sidang itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Fraksi PPP, pernyataan kontroversial Basuki selama ini dianggap melecehkan institusi DPRD. Pernyataan tegas Basuki itu juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki. Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Pihak Wisma Atlet: Coba Lebaran Kemarin Bisa Diatur, Lonjakan Covid-19 Tidak Setinggi Ini

Megapolitan
Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Diduga Sopir Mengantuk, Truk Muatan Bahan Bangunan Terguling di Permata Hijau

Megapolitan
Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Jumlah Pasien Rawat Inap RSDC Wisma Atlet di Kemayoran dan Pademangan Tembus 7.056

Megapolitan
Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Anies: Kita di Rumah Saja Sabtu-Minggu, Jangan Bepergian

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Depok Tingkatkan WFH Jadi 70 Persen

Megapolitan
Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Melintas di JLNT Casablanca Bareng Mobil, Ini Komentar Para Pesepeda Road Bike

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Rusun Nagrak Harus Melalui Rujukan Puskesmas

Megapolitan
Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Cerita Pesepeda Lipat dan MTB yang Diusir Saat Coba Melintasi JLNT Casablanca

Megapolitan
Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Rusun Nagrak Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Dinkes DKI Siapkan Nakes hingga Poliklinik

Megapolitan
OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

OJK Bakal Minta Blokir Aplikasi Pinjol Setelah Teror Pria yang Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Sabtu Pagi, Pesepeda Road Bike Melintas Bareng Mobil di JLNT Casablanca

Megapolitan
UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 988 Kasus di Kota Bekasi, 1.801 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Sabtu: Jakarta dan Bodebek Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Pandemi Covid-19 Memburuk, Satgas: Depok Sangat Hati-hati Memutuskan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Melonjak Lagi, Tambah 511 Kasus di Depok, Sudah 1.000 Pasien Covid-19 Meninggal

Melonjak Lagi, Tambah 511 Kasus di Depok, Sudah 1.000 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X