Kompas.com - 02/09/2013, 14:14 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan mengatakan, fraksinya tidak akan meninggalkan sidang paripurna DPRD apabila Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hadir di sidang itu. Mereka akhirnya keluar karena yang datang justru Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kalau Pak Jokowi yang datang, kami tidak akan walkout," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/9/2013).

Pagi ini Jokowi meresmikan pembukaan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah itu, Jokowi mengikuti acara peresmian green building selter transjakarta Polda di depan Mapolda Metro Jaya. Jokowi kemudian kembali ke Balaikota Jakarta untuk melanjutkan aktivitas pekerjaannya.

Menurut Matnoor, sikap Fraksi PPP akan tetap seperti itu hingga pimpinan DPRD DKI memanggil Basuki untuk mengklarifikasi segala pernyataan kontroversialnya. Pada sidang yang dilaksanakan siang ini, Fraksi PPP memilih walkout dan menyerahkan pemandangan fraksi mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT MRT Jakarta kepada pimpinan DPRD DKI, Sayogo Hendrosubroto.

Matnoor mengatakan, fraksinya telah mengirim surat pemanggilan Basuki kepada pimpinan DPRD DKI sejak satu bulan lalu. Hingga kini, belum ada respons dari pihak terkait. Matnoor menolak anggapan bahwa sikap fraksinya itu berkaitan dengan silang pendapat antara Basuki dan anggota Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

"Enggak ada. Tidak hanya semata-mata konflik dengan Haji Lulung (Lunggana)," kata Matnoor.

Pantauan Kompas.com, empat anggota Fraksi PPP DPRD DKI yang memilih keluar dari ruang sidang adalah Matnoor, Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, dan Ichwan Zayadi. Wakil rakyat itu sebelumnya telah mengisi presensi kehadiran. Adapun Lulung tidak tampak menghadiri sidang itu.

Menurut Fraksi PPP, pernyataan kontroversial Basuki selama ini dianggap melecehkan institusi DPRD. Pernyataan tegas Basuki itu juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Fraksi PPP juga meminta Mendagri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki. Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Megapolitan
Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Megapolitan
Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Megapolitan
Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Megapolitan
Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Megapolitan
Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Alasan Anies Gunakan Tema 'Jakarta Hajatan' untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Alasan Anies Gunakan Tema "Jakarta Hajatan" untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Megapolitan
Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

Megapolitan
Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Kapasitas Bioskop Kembali 100 Persen Selama PPKM Level 1 Jabodetabek

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Mal Dibuka dengan Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.