Akhir Oktober, KHL DKI 2014 Ditetapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan yang terdiri atas buruh, pengusaha, dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi DKI akan menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2014 pada akhir Oktober mendatang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Priyono mengatakan, sebelum menetapkan angka KHL, pihaknya telah melaksanakan survei KHL pada Maret, April, Mei, Juni, dan Juli.

"Penetapan KHL direncanakan akhir Oktober," kata Priyono di Balaikota Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Priyono mengatakan, survei KHL akan kembali dilaksanakan selama dua kali terkait peningkatan nilai komponen transportasi dan perumahan. Perubahan nilai komponen transportasi karena pada penetapan KHL 2013 mengacu pada tarif transjakarta seharga Rp 3.500. Namun, karena tarif bahan bakar minyak (BBM) meningkat, perubahan komponen transportasi akan dikaji lebih lanjut. Survei dua komponen itu akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober.

"Untuk survei KHL di bulan Juli, kita dapat angka Rp 1.915.000. Saya belum bisa ngomong hasil akhirnya berapa karena belum final," kata Priyono.

Terkait tuntutan para buruh yang meminta Dewan Pengupahan untuk meningkatkan komponen KHL menjadi 85 komponen, ia tidak dapat mengabulkannya. Menurutnya, hal itu merupakan wewenang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Priyono menyebutkan, Pemprov DKI tetap akan menggunakan 60 komponen dalam penghitungan KHL. Dengan demikian, tuntutan buruh untuk meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta sulit terealisasi. Namun, Pemprov DKI telah memberikan segala jaminan kesehatan dan pendidikan bagi buruh-buruh terutama yang memiliki KTP DKI, termasuk dengan penyediaan rumah susun (rusun).

"Bantuan rusun itu karena program rusun belum memenuhi kebutuhan para pekerja, kan belum sebanding jumlah rusun yang dibuat sama jumlah buruh," kata Priyono.