Kompas.com - 04/09/2013, 15:45 WIB
EditorEko Hendrawan Sofyan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap, ke depan, tidak ada lagi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengelola sampah.

Melalui Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, kini masalah sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Pengelola kawasan pun diharuskan mengelola sampahnya sendiri.

"Saya rasa seluruh dunia pun tahu, sampah bisa jadi duit. Kalau saya dan Pak Gubernur mau yang lebih sederhana, yaitu kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar karena sampah," kata Basuki saat sosialisasi Perda No 3 Tahun 2013 di Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2013).

Basuki menginginkan tahun depan tidak ada APBD yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah, terutama di daerah kawasan.

"Kami menyatakan perang pada sampah. Ke depannya, kami mau Rp 0 APBD untuk sampah. Syukur-syukur jika bisa mendatangkan uang," tuturnya seperti dikutip Tribunnews.com dari Beritajakarta.com.

Menurut Basuki, terlibatnya pengelola kawasan untuk pengelolaan sampah akan berdampak positif kepada kebersihan DKI. Alasannya, masalah sampah akhirnya bisa masuk ke ranah bisnis.

"Kalau melibatkan swasta dalam bisnis, hukum pasar yang main pasti lebih bersih. Dalam perda dulu, kami tidak ambil uang dari sampah, padahal mereka dikenakan uang kebersihan. Contohnya saya, Rp 1,2 juta per bulan di rumah," tutur Basuki.

Sampah tidak hanya langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, tetapi juga ada yang dikelola secara ekonomi. Untuk yang tak bisa diolah, sampah akan dibakar.

"Kami gunakan sistem pembakaran, jangan seperti sekarang cuma menumpuk. Saya curiga Bantar Gebang tidak penuh-penuh, padahal laporannya 6.000 ton sehari. Apa hanya di atas kertas, atau sampahnya dibuang ke kali?" telisiknya.

Dengan disahkannya perda ini, lanjut Basuki, akan ada pengawasan yang lebih ketat tentang pengelolaan sampah.

Pengelola kawasan, bahkan warga, bisa diberikan hukuman jika membuang sampah sembarangan. "Jika ada yang masih tidak patuh perda, dulu memang tidak ada denda. Kalau sekarang kami kurung (penjara) saja 60 hari, atau Rp 1 juta, kan terasa beratnya," ujar Basuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

Megapolitan
Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Megapolitan
Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Megapolitan
Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Megapolitan
Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Megapolitan
Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke 'Pet Shop', Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke "Pet Shop", Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Megapolitan
Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Megapolitan
Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Megapolitan
Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Megapolitan
Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Megapolitan
Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.