Pengamat: Rusun Mesti Siap Sebelum Relokasi Dilakukan

Kompas.com - 04/09/2013, 22:58 WIB
Wahyu Tri (50) berada di rumah susun Pinus Elok, rumah yang akan ditempatinya bersama 350 kepala keluarga lainnya. Tri yang sebelumnya tinggal di Waduk Ria Rio itu tak punya pilihan lain selain tinggal di rusun. Fabian Januarius KuwadoWahyu Tri (50) berada di rumah susun Pinus Elok, rumah yang akan ditempatinya bersama 350 kepala keluarga lainnya. Tri yang sebelumnya tinggal di Waduk Ria Rio itu tak punya pilihan lain selain tinggal di rusun.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kendala terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta hendak menerapkan kebijakan normalisasi permukiman warga, seperti kasus normalisasi yang ada di kawasan waduk. Salah satunya kendala yakni mengenai kesiapan rumah susun (rusun) sebagai tempat hunian bagi warga yang hendak direlokasi dari tempat tinggal mereka.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyatakan, kendala yang terjadi saat ini dan dihadapi Pemprov DKI Jakarta yakni relokasi warga yang tidak diantisipasi dengan kesiapan rusun yang tersedia.

"Rumah susun itu mesti siap sebelum dilakukan relokasi. Harus diinvestigasi jumlahnya. Rusun mana yang siap, berapa jumlah dan kebutuhan yang diperlukan," kata Yayat, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/9/2013) malam.

Yayat mengatakan, pendataan dan verifikasi perlu dilakukan sejak dini oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai jumlah rusun yang tersedia. Pemprov DKI harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas perumahan di DKI Jakarta mengenai berapa bangunan rusun yang ada dan siap untuk kebutuhan menampung relokasi warga.

"Jadi ketika merelokasi untuk penanggulangan banjir, normalisasi sungai, kalau ada pemindahan penduduk harus ada rusun. Tetapi sejak awal kelemahannya, tidak ada pendataan awal (jumlah rusun)," ujar Yayat.

Yayat menilai perlunya fungsi koordinasi antara dinas ataupun badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta ketika menjalankan program normalisasi. Sayangnya, peran tersebut dalam program relokasi belum berjalan maksimal.

"Ini masalahnya tidak ada aktor yang kuat. Ada apa-apa gubernur. Kelihatannya Pak Gubernur yang harus turun. Jadi perlu ada manajer proyek, yang bisa jadi tangan kanan gubernur. Artinya dia bisa jadi penanggung jawab," ujar Yayat.

Sebelumnya, upaya relokasi warga di Waduk Ria Rio yang rencananya dilakukan pada awal September 2013 ini mesti diundur oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terjadi lantaran rusun Pinus Elok, di Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur belum dalam kondisi siap.

Pemprov DKI Jakarta masih melakukan upaya pembenahan di rusun tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sendiri sudah menyepakati mengundur waktu selama satu bulan sampai rusun tersebut rampung direnovasi untuk kemudian ditempati.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Megapolitan
Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Megapolitan
Polisi Pastikan Perempuan yang Mesum di Halte Kramat Raya Bukan PSK

Polisi Pastikan Perempuan yang Mesum di Halte Kramat Raya Bukan PSK

Megapolitan
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Tangsel Siapkan Sanggahan hingga Alat Bukti

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Tangsel Siapkan Sanggahan hingga Alat Bukti

Megapolitan
Satpol PP: Penginapan AVA OYO di Pademangan Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

Satpol PP: Penginapan AVA OYO di Pademangan Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X