Pengamat: Rusun Mesti Siap Sebelum Relokasi Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kendala terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta hendak menerapkan kebijakan normalisasi permukiman warga, seperti kasus normalisasi yang ada di kawasan waduk. Salah satunya kendala yakni mengenai kesiapan rumah susun (rusun) sebagai tempat hunian bagi warga yang hendak direlokasi dari tempat tinggal mereka.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyatakan, kendala yang terjadi saat ini dan dihadapi Pemprov DKI Jakarta yakni relokasi warga yang tidak diantisipasi dengan kesiapan rusun yang tersedia.

"Rumah susun itu mesti siap sebelum dilakukan relokasi. Harus diinvestigasi jumlahnya. Rusun mana yang siap, berapa jumlah dan kebutuhan yang diperlukan," kata Yayat, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/9/2013) malam.

Yayat mengatakan, pendataan dan verifikasi perlu dilakukan sejak dini oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai jumlah rusun yang tersedia. Pemprov DKI harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas perumahan di DKI Jakarta mengenai berapa bangunan rusun yang ada dan siap untuk kebutuhan menampung relokasi warga.

"Jadi ketika merelokasi untuk penanggulangan banjir, normalisasi sungai, kalau ada pemindahan penduduk harus ada rusun. Tetapi sejak awal kelemahannya, tidak ada pendataan awal (jumlah rusun)," ujar Yayat.

Yayat menilai perlunya fungsi koordinasi antara dinas ataupun badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta ketika menjalankan program normalisasi. Sayangnya, peran tersebut dalam program relokasi belum berjalan maksimal.

"Ini masalahnya tidak ada aktor yang kuat. Ada apa-apa gubernur. Kelihatannya Pak Gubernur yang harus turun. Jadi perlu ada manajer proyek, yang bisa jadi tangan kanan gubernur. Artinya dia bisa jadi penanggung jawab," ujar Yayat.

Sebelumnya, upaya relokasi warga di Waduk Ria Rio yang rencananya dilakukan pada awal September 2013 ini mesti diundur oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terjadi lantaran rusun Pinus Elok, di Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur belum dalam kondisi siap.

Pemprov DKI Jakarta masih melakukan upaya pembenahan di rusun tersebut. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sendiri sudah menyepakati mengundur waktu selama satu bulan sampai rusun tersebut rampung direnovasi untuk kemudian ditempati.